Latun Institute

2009-01-27T22:59:00.000-08:00

Hati kecil..

Bukan dilihat dari ukuran
Hati kecil berbicara apa adanya
Sesuai dengan pribadi kita
Tidak mengada-ada
Dan yang pasti hati kecil selalu mengatakan yang baik
Disebut kecil,karena keberadaannya sering terpinggirkan
Kita lebih sering memakai pikiran, nafsu dan emosi untuk berbuat sesuatu dan memutuskan sesuatu.
Apa akibatnya, jika kita melawan hati kecil ini?
Salah satunya adalah keresahan
Dan tidak menutup kemungkinan
Rasa sesal akan datang

Hati kecilku,
sungguh aku tak ingin melawanmu,
tapi aku harus…semoga ada jalan yang terbentang

2009-01-04T21:18:00.001-08:00

Untung Pasar Domestik Kita Masih Besar..

Di dalam musibah selalu terselib kata untung..demikian juga ketika negeri ini masuk dalam pusaran krisis ekonomi global ...kata untung itu kembali muncul..untung ekspor kita tidak besar sehingga akibatnya tak separah negara2 yg memiliki pangsa pasar ekspor besar...seperti Singapura dan Malaysia.. Maklum menurut data Menkeu.Pendapatan negara disumbangkan oleh 70% pasar domestik...pangsa pasar yg ketika kondisi ekonomi normal nyaris luput untuk dikembangkan..
karena itu saatnya fokus pengembangan potensi pasar domestik menjadi prioritas utama kebijakan ekonomi pemerintah ke depan.. Fokus dengan pasar domestik akan mampu menyelamatkan masyarakat dari imbas krisis..
Langkahnya?...Jagalah daya beli masyarakat..Negara harus.... sekali lagi harus melibatkan produsen dalam negeri pada semua proyek negara. bahan yang kompoenenya diproduksi dalam negeri maksimalakn dalam pengerjaan proyek negara..
Kemudian berikan insentif berupa pembebasan PPN kepada dunia usaha yang betul2 dominan memakai komponen bahan baku dalam negeri serta menyerap banyak tenaga kerja...Jangan lupa berantas pungli penyebab ekonomi biaya tinggi agar harga produk yang dihasilkan terjangkau dan pasarnya terjaga..Ingat berantas dengan serius penyeludupan..jangan biarkan produk seludupan itu menghancurkan industri domestik..
Mudah-mudahan jika langkah itu dilakukan beban ekonomi akan terasa lebih ringan..Saat ini bukan masanya bergantung pada luar negeri..maklum merekapun kini sedang panik memikirkan diri sendiri..Kekuatan itu ada dalam dari kita..Kita Bisa....!!!

2009-01-04T20:47:00.000-08:00

2009..Harus Lebih Baik Dari Tahun Sebelumnya

Apakabar..? bagaimana hidup anda di 2008? Semoga tak jelek2 amat..Sayangnya, di penghujung 2008 kita kembali dikejutkan oleh serangan Israel ke Gaza, Palestina...hampir 500 orang, anak-anak, wanita dan warga sipil tewas dihujam bom-bom milik negeri Zionis itu...Sementara kita di sini hanya punya kekuatan doa..Adapun negara2 tetangga di arab sana yang mengaku sesama moeslim hanya bisa berpidato..mengutuki..ya hanya sekedar itu yg mereka punya...lebihnya tak punya nyali..atau memang mereka sudah tak mau peduli..ahh..
Nun jauh di seberang sana, Amerika diam seribu bahasa..Obama yg akan memimpin AS dan turut digadang2kan media dan bangsa ini pun kemudian menjadi banci..malah kabarnya AS akan menveto resolusi PBB tentang serangan israel ke jalaur Gaza...hal yg sudah bisa di tebak dan itu biasa dilakukan AS jika menyangkut israel..Ibaratnya bagi Rakyat Palestina mereka disuruh berperang melawan israel, tetapi tangan mereka di ikat....Ahhh..miris kita membaca berita2 tentang perang di belahan arab itu..tetapi itulah ujung 2008..
2009..ah beritanya hampir sama..Bencana..musibah....Di ujung negeri ini gempa kembali meluluh lantakkan negeri di kepala burung Cendrawasih, 7 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka..sementara berbagai bangunan dan infrastruktur luluh lantak oleh gempa berkekuatan 7,6 skala Righter...ooh..
tetapi..2009 mari kita tetap optimis..mudah2han bencana itu akan segera menjlma menjadi berkah..berkah yg jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya..

2008-12-18T19:22:00.000-08:00

Panen Pagi Pergerakan Rakyat

Puisi dari seorang sahabat. Txs bos!!.

Padi itu belum menguning kawan,
tapi pasti menguning,
pasti panen!

baru saja tangan-tangan kita menyemainya. .
memupuknya, melihat dia perlahan tumbuh dan menampakkan wujudnya..
Ya, mungkin padi kita tak tumbuh semulus padi tetangga
dia sangat lamban kawan..
hama nya banyak..

Namun tak berarti dia mati..
dia lagi berjuang untuk menunjukkan ruas demi ruas batangnya
helai demi helai daunnya,
butir demi butir bijinya

dia lagi berjuang untuk mengusir hama laknat itu,
dia lagi berjuang untuk menghancurkannnya
sampai hilang tak berbekas

Tangan kita kawan,
tangan kita yang menanamnya..
Dikala banyak perut-perut yang menangis..
Dikala banyak perut-perut yang merindukan butira-butiran padi..

Karenanya engkau menggapai tanganku,
Menggapai tangan-tangan yang lain..
Untuk menanam padi di atas bumi kita..
Bumi yang penuh tagisan perut..Akhirya, kita tidak bisa mengelak kawan..

Walau tangan kita di ikat, walau mata kita di tutup
Walau seribu hama datang meracuni padi kita..
Kita tetap menanamnya!

Dikala bumi dipenuhi oleh padi yang menguning..
Tidak ada tempat lagi buat hama laknat itu..
Dikala itu..
Kita akan panen kawan!

Karya: Sonia A.

2008-12-16T21:21:00.000-08:00

Kembali Ke Surau

Beberapa waktu lalu saya membaca sebuah artikel dikoran lokal yang terbit di Padang, Sumatera Barat. Tulisan yg menceritakan tradisi mengaji disurau pada puluhan tahun lalu. Tradisi itu kini nyaris punah. Alasannya anak-anak sekolah sekarang dituntut belajar dirumah (saja) pada malam hari.
Saya jadi teringat, ketika dulu diusia sekolah dasar, setiap hari pergi harus pergi mengaji (belajar agama) ke surau. Paginya sekolah umum, siang sekolah agama (madrasah) dan malamnya harus mengaji ke surau. Jam 18.15 WIB sebelum sholat magrib kami sudah harus sampai di surau, kemudian sholat magrib berjamaah. Bagi anak laki-laki tidak ada ampun jika datang terlambat. Rotan yang selalu dipegang angku (guru mengaji) akan menghajar telapak tangan atau telapak kaki anak-anak yang datang telat. Demikian juga jika ribut ketika pelajaran dimulai, angku tak segan melecut kami dengan rotan. Saking sering rotan itu dipukulkan, sekali seminggu harus diganti rotan baru.
Lantas apakah orang tua kami marah? Tidak. Bagaimana mau marah karena waktu itu saya ingat sekali, setiap orang tua harus datang sendiri menyerahkan anaknya pada hari pertama masuk mengaji. Beras segantang dan sebilah rotan adalah persyaratan masuk mengaji.”Saya serahkan anak saya pada tuanku guru. Tegur dia kalau salah, jangan ragu untuk memukulnya,” kata bapak saya seraya menyerahkan sebilah rotan kepada tuanku guru. Itu juga yang dilakukan orang tua yang lainnya. Jika ribut, tak mendengarkan kaji angku guru, rotan mendarat di telapak tangan atau kaki kami.
Demikianlah tradisi itu dulu berjalan. Tradisi itulah konon, menurut keterangan mamak saya (om) telah berjalan puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Malah dulu setiap laki-laki tak boleh tidur di rumah. Tak ada kamar bagi anak laki-laki di minangkabau. Anak laki-laki itu pulang kerumah hanya sekedar berganti baju dan makan. Malam hari mereka habiskan waktu dengan mengaji agama. Mamak saya bercerita pada waktu itu setiap kampung, suku dan mamak yang menyandang gelar adat tertentu memiliki surau masing-masing di sukunya. Tak heran surau adalah rumah bagi anak laki-laki minang zaman dulu.
Tradisi itu konon katanya mampu melahirkan tokoh-tokoh sekelas Hamka, Agus Salim, M. Hatta, M. Natsir, Tan Malaka dan nama-nama lainnya. Di suraulah mereka di didik oleh guru yang juga orang tua mereka. Tak hanya ilmu agama yang di dapat tetapi juga ilmu ukur, beladiri, petatah petitih dll.
Kebiasaan belajar kelompok tadi telah berhasil melahirkan diplomat kelas internasional, sejarahwan, sastrawan, ulama, pemimpin, politisi dan banyak lagi mutiara yang di sumbangkan minang kabau untuk Indonesia dan dunia.Hal itu merupakan bentuk pendidikan non formal dan informal yang sudah berurat berakar di minang kabau pada zaman dulu, tradisi yang bisa mengalahkan kemampuan pendidikan formal.Banyak orang minang yang lahir dari kearifan surau yang luar biasa menggembleng anak muda minang kabau pada masa itu.

Nah, sekarang dengan masuknya budaya global seiring perkembangan teknologi informasi yg demikian dasyat apakah budaya belajar disurau bisa kembali di terapkan. Rasanya sulit, kita harus mencari sebuah rumusan baru yang bisa menggantikan tradisi pulang ke surau tersebut. Harus dicari bagaimana pendekatannya bagi anak-anak kita supaya minang kabau tetap bisa melahirkan tokoh-tokoh yang bisa membawa perubahan bagi Indonesia dan dunia seperti dulu dilakukan Agus salim, Hamka, Tan Malaka dll..

2008-12-16T21:17:00.001-08:00

Kepemilikan Realestat di Mexico Terbuka Untuk Orang असंग

Di Mexico pembeli asing bisa memiliki properti di lokasi-lokasi utama, khususnya di pinggir pantai. Tak ada pembatasan kepemilikan bagi orang asing.
Ada anggapan bahwa orang asing tidak dapat memiliki properti di Mexico terutama di pinggir pantai। Padahal Kenyataannya orang asing bisa memiliki properti dengan cara yang mudah. Hal tersebut dijelaskan oleh H. Charles Jahnke, President Insight Advisors.com, seorang profesional dan konsultan properti Mexico seperti ditulis Buletin FIABCI edisi Oktober 2008. Ia menceritakan bahwa dalam 10 tahun terakhir sejak dibukanya kran kemudahan memiliki properti di Mexico bagi pembeli asing, jutaan orang asing banyak yang memiliki hunian di lokasi-lokasi utama dan terindah di Mexico.

Jahnke menyebutkan dengan modal 95.000 euro, orang asing sudah bisa membeli sebuah vila dengan 3 kamar tidur yang dekat dengan laut Karibia yang sudah terkenal dengan keindahannya itu. Biaya pembantu rumah tangga dan tukang masak hanya 100 euro/bulan; pajak properti hanya 200 euro/bulan. Suatu hal yang relatif mudah bagi siapapun warga asing yang akan membeli dan memiliki properti di Mexico.
Selama 10 tahun terakhir ini jelasnya, pemerintah Mexico telah mempersingkat proses kepemilikan properti. Akibatnya jutaan warga negara asing membeli banyak hunian di lokasi-lokasi terindah di Mexico. Bagi pembeli asing sekarang ini memiliki hunian adalah sesuatu hal yang mudah dan terjamin keamananan di Mexico.
Untuk lebih memperkenalkan bagaimana cara memiliki properti di Mexico, Asosiasi pengusaha Realestat, sebagai bagian dari anggota FIABCI-USA, telah menyelenggarakan seminar dengan tema “Melakukan Bisnis di Mexico”. Tema itu jelas Jahnke, bertujuan mengajarkan kepada para profesional realestat, para klien dan calon pembeli bagaimana cara membeli realestat di Mexico, kepastian dan dasar hukum serta keamanan berinvestasi.
Akibat begitu banyaknya keinginan orang asing memiliki properti di sana, para pelaku dan konsultan properti menjadi sukarelawan. Merekalah yang mengajarkan kepada setiap orang dan kelompok-kelompok masyarakat yang berminat untuk membeli properti di lokasi-lokasi ternama. Para pelaku dan konsultan bisnis di Mexico memberikan pelatihan bagaimana memiliki properti di Mexico sampai ke Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
Nah, untuk lebih jelas, bagaimana dengan aturan hukum terkait dengan kepemilikan properti oleh orang asing tersebut? Langkah apa saja yang harus dilakukan orang asing bisa memiliki properti di sana? Jahnke dalam sebuah korespondensi singkat dengan Munyra Ahmad, melalui email, menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan. (pertanyaan dan jawaban yang ditampilkan tanpa mengalih bahasakan) Berikut petikannya:
How about the Land Title for foreign buyers? is it a free hold or lease hold? for how long?
For the property within 50 km of the border or the ocean most of the best property is there) , it must be sold through a special bank trust for 50 years, renewable for another 50years. This is the key device that Mexico uses to make the investment secure for foreigners and they can control it also. The foreign investor and the trust must register with Central Government. After the foreign buyer buys through the trust of which he is the beneficiary, it almost likes fee simple ownership. The trustor or grantor is the property Seller. The beneficiary is the Buyer and his heirs. The trustee is the national bank. The trust formis a special form approved by the government generally favorable to the Buyer. Thus, the result is that the foreigner does not technically own the property; the trust does. But the foreign buyer is happy because the Mexico Supreme Court ruled in 1999 that the trust is legal andsimilar to fee simple title to the beneficiary. After that ruling, their was a lot of investment in beautiful Mexico beach property - billions of USD came in from European investors.
Are there any condition for the foreign buyers such as the visa forwork, or tourist or else?
No other requirements, except if the foreigner wants to work, then he need a special work visa. There is special visa for foreigners that want to work.
How if the foreign buyers passed away is there any regulation with the legacy?
It's very easy; the beneficiaries are specified in the trust, just like a will
Are there any limitation of property for foreign can own in one area or one tower apartment, how much the percentage of it?
No limit.
Are they any limitation of price of the property for foreign buyers?
No limit.
Do foreign owner allow to sell the property to other foreign buyers?
Yes, but they must use the trust method and register with the government.
Are there any tax for foreign buyers exclude the VAT etc?
Yes, there is a tiny annual property tax ( say $1000 per year on a $1 million home)and a 20% capital gains tax on the profit on the sale.

2008-12-16T21:15:00.000-08:00

Benang Merah Perizinan Rusunami
Dalam penjelasannya, Ketua TPAK mengaku pada prinsipnya mereka tidak kaku dalam mengeluarkan rekomendasi. Hal itu sangat tergantung dari beban dan lokasi masing-masing proyek rusunami yang diusulkan
Dialegtika Rusunami, demikian Muhammad Nawir, Wakil Ketua Umum DPP REI Bidang Rumah Susun, menyebut diskusi sesi terakhir dari rangkaian acara kegiatan Temu Anggota Tiga DPD REI (Jakarta, Jawa Barat dan Banten) yang berlangsung di Senayan City, 20 Nopember 2008 lalu। M। Nawir yang menjadi moderator dalam diskusi itu menyebut kehadiran Prof. Dr. Tjahyono Gunawan, Ketua Tim Penasehat Arsitektur Kota (TPAK), sebagai pembicara, di samping dua pembicara lain—Zulfi Syarif Koto (Deputi Menpera Bid. Perumahan Formal) & Reddy Hartadji (PT Cawang Housing development)—menjadi sangat penting. Kehadiran Ketua TPAK tersebut sekaligus bisa mengklarifikasi posisi TPAK dalam kaitannya dengan proses perizinan pengembangan Rusunami yang saat ini mengalami kemandekan

Maklum selama ini—dikalangan pengembang Rusunami—TPAK dianggap seolah sebagai institusi yang telah “menjegal” mereka di tengah jalan. Karena salah satu butir rekomendasi TPAK kepada Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, beberapa waktu lalu, untuk meninjau kembali kelanjutan perizinan pembangunan program 1000 tower Rusunami di Jakarta.
Reddy Hartadji sebagai pengembang yang mengaku menjadi korban, dalam kesempatan pertamanya berbicara, malah berujar “Kami ini salah apa? Kok izinnya enggak keluar-keluar? Ibarat kami dikasih ternak. Kepala, badan dan yang lainnya dikasih tetapi buntutnya tetap dipegang Pemda. Bahasa pengembang itu sederhana, lanjut Teddy. Ada peluang, bisa bangun dan ada untung. Kalau enggak boleh bangun tidak apa-apa. Demikian juga, jika DKI menolak rusun juga tidak apa-apa. Kami akan mencari peluang lain. Sebagai pengusaha kami hanya mencari kepastian, ya atau tidak”.
Reddy melanjutkan, sebagai pengusaha ia selalu optimis, demikian juga dengan pengembang yang masih memiliki keyakinan bahwa dalam beberapa bulan ke depan semua permasalahan yang ada segera tuntas.”Kami yakin, TPAK, khususnya Bapak Gunawan ada di pihak kita” urainya, disambut tepuk tangan peserta diskusi.
Tingkat Kepadatan Rusunami
Dalam paparannya Gunawan menyebutkan pada saat TPAK bersidang, yang menarik perhatian mereka adalah proyek Rusunami Bakrieland di Pulau gebang. Secara arsitektur dan tata ruang, bagus sekali. KLB-nya baru 5 dari yang diizinkan 6 . Tetapi setelah dihitung, terdapat 6.000 orang per hektar. Artinya, kalau lahan itu nanti diambil sebagian untuk bangunan dan parkir, maka jika ada kegiatan seperti 17 agustus-an, orang yang ada di sana, posisinya sudah saling berhadapan.
Mereka yang tinggal di Rusunami, papar Gunawan, adalah orang yang tidak memiliki banyak pilihan untuk rekreasi dan lain-lain. TPAK juga mengkaji berapa jumlah sampah yang akan turun. Di sana ada anak-anak, orang muda dan dewasa. Dalam hitungannya, di lahan 3,5 ha, itu terdapat populasi yang sama dengan jumlah penduduk 1 kelurahan. Dari pelajaran itu, katanya, TPAK mencoba memakai teori personal space, jadi kalau bisa mencapai open spacenya 2 m2, maka TPAK tak peduli, KLB-nya itu mau berapa, kendalinya di situ.
TPAK lanjut Gunawan, tidak terlalu kaku juga. Kalau lahan itu dekat dengan jalur hijau umum, density bisa di reduce ke situ. Nah, hal-hal itu, sudah disampaikan sebagai masukkan ke Dinas Tata Kota. Gunawan mengingatkan, jangan sampai ada generasi 15 tahun dari sekarang dilahirkan dari penghunian yang densitynya terlalu tinggi. TPAK masih menoleransi tingkat kepadatan per hektar sampai dengan 3.000 orang.
Gunawan mengakui, kebanyakan anggota TPAK berlatar akademisi, sehingga yang terjadi adalah asumsi-asumsi. Tetapi karena sudah ada rusunami yang mau selesai, hal itu bisa dijadikan semacam patokan. “Kita tes kelincinya. Kalau dengan asumsi-asumsi terus itu yang akan menjadi ngambang. Kalau sudah setahun kita lihat, secara ilmiah akan bisa dipertanggung jawabkan.
Diakhir paparannya, Gunawan mengukapkan, jika pembangunan Rusunami selama ini persoalan sangat komplek, bukan masalah arsitektur saja, tetapi juga kehidupan. Sampah, wabah penyakit menular, lift, dll. Bagi TPAK, sejauh dinilai Rusunami itu mencukupi syarat kesehatan dan keselamatan, mereka tidak akan menahan dan tidak ada alasan untuk menahan.
Perbedaan Asumsi Kepadatan
Dalam penjelasan akhirnya, M. Nawir melihat bahwa dari kaca mata pengembang, density tetap menjadi topik utama karena density akan diterjemahkan pada jumlah unit. Dan jumlah unit pada akhirnya dikonversikan pada KLB. Sebetulnya yang harus digaris bawahi, lanjut M. Nawir, dalam paparan TPAK, KLB bukanlah hal yang menjadi konsen TPAK sepenuhnya, tetapi jumlah unit yang terkait dengan density. TPAK prinsipnya tidak kaku tergantung dari beban dan lokasi masing-masing proyek yang diusulkan.
Asumsi jumlah orang per unit menjadi krusial karena pengembang dan Dinas Tata Kota memiliki hitungan berbeda. Hitungan pengembang setiap tipe memiliki jumlah penghuni yang berbeda. Tipe 21, dihuni oleh dua orang, tipe 30 oleh tiga orang dan berikutnya sampai 4 orang. Sedangkan Dinas Tata Kota mengambil asumsi, bahwa rata-rata per unit dihuni oleh empat orang, tanpa melihat ukuran unit. Jika hitungan itu yang diambil sebagai asumsi, maka setelah dihitung KLB-nya akan ketemu angka 3.
Tetapi, jika asumsi perhitungan yang diambil rata-rata 2,5 penghuni per unit, maka jika dihubungkan dengan harga jual yang sudah dipatok pemerintah tipe 30 Rp 144 juta, secara ekonomis masih visible.

2008-12-15T20:17:00.000-08:00

Bunga Kredit Tinggi, Penurunan Penjualan Terus Berlanjut

Tingkat suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) yang kini berkisar 14-18 % menyebabkan penjualan rumah kelas menengah ke bawah turun 32%. Penurunan itu diprediksi berlanjut hingga triwulan I – 2009.

Demikian paparan yang dikemukakan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda setelah pihaknya meriset dampak dari kenaikan suku bunga KPR terhadap permintaan hunian. Hal itu dikemukkan Ali sehubungan dengan kebijakan perbankan nasional yang menyesuaikan suku bunga KPR dari sebelumnya berkisar 9-13% menjadi 14-18% per tahun. Hasilnya untuk perumahan kelas menengah bawah, setiap kenaikan suku bunga KPR 1% akan menurunkan permintaan rumah berkisar 4-5%.

Dengan memperhitungkan bahwa suku bunga KPR naik 5 % dalam satu bulan terakhir, menurutnya telah menurunkan permintaan rumah kelas menengah ke bawah hingga 20 %. Selain itu, IPW mencatat adanya permintaan rumah yang tertunda dari masyarakat sebanyak 12%. Dengan demikian, permintaan terhadap hunian merosot 32% hanya dalam tempo satu bulan, urai Ali Tranghanda, seperti dikutip Investor Daily

Prediksi Penurunan Penjualan

Sementara itu berdasarkan data Bank Indonesia (BI) realisasi penyaluran KPR/KPA perbankan hingga kuartal III-2008 mencapai Rp 120,89 triliun atau 62% dari total kredit properti yang mencapai Rp 196 triliun. Sebelum terjadi kenaikan suku bungan KPR, survei harga residensial BI pada periode sama menyebutkan adanya peningkatan harga rumah, baik secara triwulanan maupun tahunan. Secara triwulanan (q-t-q), indeks harga naik 0,97%, lebih rendah dibandingkan kenaikan pada triwulan sebelumnya (1,86%). Kenaikan harga ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Kenaikan harga diperkirakan masih akan berlanjut pada triwulan IV-2008. Berdasarkan tipe rumah, secara triwulanan (q-t-q) kenaikan harga tertinggi dialami oleh rumah tipe kecil.

Pembiayaan properti residensial pada triwulan III-2008 sebagian besar masih bersumber dari dana internal perusahaan (56,0%), diikuti oleh dana yang bersumber dari perbankan (28,5%) serta dana nasabah (12,6%). Sementara itu, dalam melakukan transaksi pembelian properti residensial, kredit pemilikan rumah (KPR) tetap menjadi fasilitas yang digunakan oleh sebagian besar konsumen (73,6%) dengan tingkat suku bunga sebesar 12%, diikuti oleh pembayaran cash bertahap (19,8%), dan sebagian kecil dilakukan dalam bentuk cash keras (6,2%).

Ali Tranghanda mengatakan penurunan permintaan rumah kelas menengah bawah potensial berlanjut hingga triwulan I-2009. Oleh karena itu, ia menghimbau pengembang agar berhati-hati karena adanya potensi kemerosotan penjualan rumah. Pada triwulan I-2009. Ali memprediksikan, penjualan rumah menengah kebawah oleh pengembang akan turun 29%. Kecenderungan ini hanya bisa ditahan dengan penurunan suku bunga acuan (BI rate).

Kalangan pengembang berharap, jika BI rate diturunkan, perbankan segera meresponnya dengan menurunkan suku bunga KPR. Sejak BI tetap mempertahankan BI rate pada level 9,5% dan kemudian turun di awal Desember 2008 menjadi 9,25% sejumlah bank nasional ternyata belum menurunkan suku bunga kreditnya. Mereka tetap menggerek suku bunga KPR/KPA menjadi 14-18%. Beberapa pengembang berharap BI rate kembali diturunkan.

Menurut Alkudri, Ketua Departemen Realestat DPP HIPMI, Perbankan nasional harusnya tidak hanya cepat menaikkan bunga kredit ketika BI rate naik, tetapi perlakuan yang sama juga dilakukan ketika BI rate turun. Karena itu sarannya, pemerintah harus melakukan langkah penyelamatan terhadap tinggi dan sulitnya pengembang dan konsumen mendapatkan kredit perbankan. ”Sekarang BI Rate mulai turun, suku bunga KPR mesti diturunkan. Kalau ada KPR berbunga murah, yang beli rumah jadi banyak, tenaga kerja terus dibutuhkan dan indusri akan terus berjalan. Siklus itu yang harus dijaga dan tidak boleh berhenti, ” ungkapnya.

Siasati Pendanaan
Sementara itu, terkait makin sulitnya mendapatkan kredit konstruksi dari perbankan, beberapa pengembang yang ditemui REALESTAT mengaku mulai mencari sumber pembiayaan alternatif. Pendanaan alternatif itu perlu dicarikan agar proyek tetap jalan untuk memenuhi komitmen kepada pasar. Alternatifnya mulai dari optimalisasi dana internal hingga kemitraan dengan investor strategis.
Tetapi hal itu tidaklah mudah mengingat reputasi pengembang menjadi salah satu penentu dalam kesuksesan meraup pembiayaan di pasar. Untuk developer yang punya reputasi baik dalam pengembangan proyek dan rekam jejak mengelola kredit tidak terlalu sulit mendapatkan pembiayaan. "Kami sendiri masih dipercaya oleh bank pemberi kredit. Tapi dana bank bukan satu-satunya pendanaan bagi pengembang,” ujar Hiramsyah S. Thaib, Direktur Utama PT Bakrieland Development Tbk.
Menurut dia, mempercepat penjualan proyek secara pre-sales merupakan strategi paling bagus dalam mendapatkan pembiayaan murah. Dana yang didapatkan dari hasil pre-sales digabungkan dengan pinjaman untuk membiayai pembangunan konstruksi proyek dan biaya operasional lainnya.
Dia mengakui pendanaan proyek properti saat ini memang berat. Akan tetapi, bagi pengembang yang punya fokus bisnis di bidang properti akan berjuang sekuat tenaga agar proyek tetap jalan. Mereka akan berjuang mati-matian menjaga reputasi agar tidak cacat di pasar.
Bagi beberapa pengembang, dana bank cuma jadi bridging saat cashflow seret. Kalau sudah ada lagi dana bank dibayar lagi. Jadi proyek tetap jalan dengan risiko seminimal mungkin," ungkapnya.

2008-12-15T20:15:00.000-08:00

Bagiada: Izin RSH Kami Gratiskan

Untuk pembangunan RSH Pemda Buleleng memberikan bantuan sarana pendukung perumahan, seperti pembangunan jalan, jembatan, jaringan listrik dan air minum, supaya harga jualnya terjangkau bagi kalangan menengah bawah

”Salah jika ada yang bilang di Bali tak mungkin pengembang bisa menjual rumah sesuai harga jual Rumah Sederhana Sehat (RSH). Hal itu dikemukakan Drs Putu Bagiada, MM, disela-sela kunjungannya ke Perumahan Multi Banyuning Lestari, di Singaraja, Bali, Rabu, 29/10 2008 lalu. Bahkan dalam kesempatan tersebut Bagiada menantang pengembang untuk bisa membangun 2000 unit RSH. Jika hal itu bisa diwujudkan katanya pasarnya sudah tersedia, yaitu pegawai negeri sipil dan TNI, Polri. Pemerintah daerah pun siap menyokong penuh dengan memberikan berbagai insentif, seperti aturan yang ditetapkkan pemerintah pusat dan daerah.

Bagiada mengukapkan bukti bahwa pemerintahannnya sangat mendukung pengembang RSH dengan memberikan berbagai kemudahan seperti pembebasan berbagai perizinan. “Perumahan Multi Banyuning Lestari yang telah dikembangkan sebanyak 318 unit oleh PT Giri Multi Estate dengan harga jual Rp 42 juta per unit ini adalah buktinya. Pemda tak hanya memberikan berbagai kemudahan. Pembelinya pun kami rekomendasikan, PNS, TNI dan Polri yang berdinas di kabupaten Buleleng. Jadi tak ada alasan lagi rasanya bagi pengembang untuk tidak mau membangun RSH,” jelas Bagiada.

Nah, untuk mempermudah kegiatan proyek serta membantu pengembang menyediakan kebutuhan rumah untuk masyarakat kelas bawah, pemda telah juga memberikan bantuan sarana pendukung perumahan, seperti pembangunan jalan, jembatan dan perizinan yang diberikan secara gratis. ” Kalau hal itu tidak kami berikan, jelas RSH tak mungkin dibangun di Bali, mengingat harga tanah di Bali secara umum memang sudah tinggi dan sulit peruntukkannya untuk RSH jika pemda tak ikut menyokong,” jelasnya.

Awalnya, jelas Bagiada, ketika pengembang PT Giri Multi Estate menjelaskan bisa membangun rumah dengan harga jual Rp 42 juta, kami ragu. Setahunya baru pertama kali developer mengajukan permohonan, seperti itu. Tetapi saat ini nyata apa adanya, sehingga kami juga ikut membantu menata, agar perumahan kecil ini tidak kumuh, tuturnya. Karena itu Pemda juga membangun fasilitas jalan yang lebar dan melakukan pengaspalan. Demikian juga fasilitas listrik dan air bersih, infrastrukturnya sudah disediakan pemerintah daerah.

”Kami menyadari program perumahan bersubdisi seperti ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dengan gerakan sejuta rumahnya. Tetapi juga pemerintah daerah. Karenanya kami dukung sesuai kapasitas Pemda Buleleng,” jelasnya. Sayangnya Bagiada tak merinci berapa besarnya dana yang sudah dialokasikanya untuk mendukung penyediaan perumahan bersubdisi selama 2008 ini.

Inbox

Bangun 500 unit RSH lagi

Bertepatan dengan Rakernas REI dan Peringatan Hari Habitat Dunia, Rabu (29/10) Menteri Perumahan Rakyat, Yusuf Asy’ari mengunjungi perumahan Multi Banyuning Lestari, di Singaraja, Bali. Perumahan RSH bersubsidi yang jarang dapat direalisasikan di Bali ini, telah terbangun 318 unit. I Gede Suardita, SE, Direktur PT Giri Multi Estate, selaku pengembangnya, menyebutkan terwujudnya RSH di Buleleng, tidak lepas dari bantuan pemerintah kabupaten dan PU Propinsi Bali. Selain bantuan sarana-prasarana pendukung kawasan perumahan juga izin dipermudah. Sehingga RSH terealisasi dengan baik.
‘’Memang selama ini kami masih terkendala banyak hal, sehingga rumit mewujudkan RSH bersubsidi. Tetapi dengan perjuangan dan keinginan membantu masyarakat kelas bawah yang notabene cukup banyak belum memiliki tempat hunian, tentunya dengan konpensasi keuntungan sangat tipis, akhirnya mampu terwujud,’’ ucap pengembang yang akan segera menambah 500 unit RSH lagi.
Ia berharap kedepan pemerintah daerah tetap mendukung pembangunan RSH dengan memberikan kemudahan, sehingga masyarakat menengah bawah dapat tinggal di tempat yang nyaman.

Orang Indonesia di Sono

2008-11-19T02:15:00.000-08:00

Seorang warga Indonesia berjalan memasuki sebuah Bank di New York untukmengajukan pinjaman. Dia menghampiri petugas bagian pinjaman,mengatakan bahwa dia harus pergi ke Jakarta untuk urusan bisnis selamadua minggu, dan memerlukan pinjaman dana sebesar $5.000. Petugas bank menanggapi, bahwa pihak bank akan memerlukan jaminan untukpinjaman yang diajukan. Sang pria menyanggupi persyaratan yang diajukanoleh bank dengan memberikan kunci mobil dan dokumen untuk sebuahFerrari Modena yang terparkir di depan bank. Dia memenuhi semuapersyaratan, menunggu proses pengecekan dengan sabar, dan petugas bankmenyetujui untuk memberikan pinjaman sesuai dengan jumlah yang diajukan.Setelah sang pria Indonesia meninggalkan bank, Pihak manajemen bank danpegawainya mentertawakan pria tersebut karena mempergunakan sebuahmobil Ferrari seharga $250,000 sebagai jaminan untuk meminjam uangsebesar $ 5,000.. Lantas pegawai bank memarkir mobil mewah itu di areaparkir bawah tanah bank tersebut.Selang 2 minggu kemudian, sang lelaki kembali dari Jakarta dan datangke bank, mengembalikan pinjaman dana sebesar $ 5,000 beserta bunganyasebesar $15.41.Sang pegawai bank mengatakan:"Mister Sastro, kami sangat gembira bisa melayani dan berbisnis dengananda dengan lancar. Akan tetapi ada sesuatu yang amat membuat kamibertanya-tanya. Saat anda bepergian ke Jakarta , kami melihat kembalirekening anda di bank kami, dan menjumpai bahwa anda memiliki danajutaan dollar di rekening anda. Akan tetapi, kenapa anda masihmemerlukan pinjaman untuk dana sebesar $ 5,000?Pak Sastro menjawab:"Dimana lagi di kota New York saya bisa memarkir mobil saya selama 2minggu dengan hanya membayar $ 15.41 dan mengharapkan mobil saya tidakdicuri saat saya kembali??"Petugas bank: ...??##@Ah...biasa.. Orang Indonesia ...

2008-11-13T02:46:00.001-08:00

Bunga KPR Terus Merambat Naik
Kalangan perbankan nasional masih wait and see, mengevaluasi besarnya bunga Kredit Pemilikan Rumah
Bisnis perumahan dalam beberapa bulan terakhir kembali mendapat ujian. Pasar dalam lima bulan belakangan kembali goyang. Bahkan hanya tiga bulan menjelang tutup tahun, Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga acuan menjadi 9,50%. Akibatnya, debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar angsuran.
Penelusuran di lapangan mencatat telah terjadi kenaikan bunga KPR 50-100 basis poin mengikuti biaya dana yang terus melambung. Bank Niaga misalnya telah memberlakukan bunga 15,5% dari sebelumnya 15%. Adapun Bank Panin yang baru sebulan lalu mematok bunga KPR 13,50% kembali menaikkan bunganya ke level 14,25%. Bank NISP per 1 Oktober lalu malah telah memberlakukan suku bunga KPR baru menjadi 15%, naik 100 basis poin dari sebelumnya 14%.
Diketahui beberapa bank pelat merah yang lain, seperti Mandiri dan BNI juga sudah menyesuaikan suku bunga kredit mereka dari angka 13% menjadi 13,25% - 14%. Sedangkan Bank BTN sebagai bank terbesar penyalur kredit perumahan, KPR-nya sudah dikisaran 12%-14%. Malah BRI yang bulan September lalu telah menaikkan KPR-nya ke level 14%, dalam beberapa pekan ke depan seperti diungkapkan A. Toni Soetirto, Direktur Konsumer BRI berjanji akan me-review kembali suku bunga kredit mereka.
Kalangan perbankan menyebutkan kenaikan bunga KPR tersebut dilakukan akibat tekanan biaya dana yang membubung akibat perang bunga deposito yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Perbankan memperhitungkan cost of fund, dan prediksi kenaikan suku bunga acuan dalam beberapa bulan ke depan.
Direktur Utama PT Bank BTN Iqbal Latanro mengatakan, pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap bunga KPR. Pengaruh krisis finansial AS terhadap kredit, terutama KPR, tidak terlalu signifikan. ”Sampai saat ini dampak krisis finansial belum terasa. Kami berharap kita dapat mengelola dampak finansial sehingga dampaknya tidak besar terhadap bisnis BTN," kata Iqbal, pekan lalu.
Tekanan inflasi yang begitu tinggi serta nilai tukar rupiah yang terdepresi mengakibatkan BI menaikkan suku bunga acuan. Sejak Mei 2008 saja, BI telah menaikkan suku bunga acuan enam kali dari 8,25% menjadi 9,50% sampai sekarang. Kenaikan bunga KPR menjadi 14%-15% ini sangat bertolak belakang dengan bunga KPR pada awal tahun 2008 yang masih di bawah satu digit.
Dalam pandangan pengamat ekonomi, Ryan Kiryanto, sektor properti Indonesia tak luput dari imbas krisis keuangan di AS. Dia melihat kondisi global saat ini, sebaiknya pengembang mengerem ekspansi bisnis baru. Atau jika ingin tetap berekpansi maka sebaiknya konsumen diberikan subsidi bunga dengan bekerjasama dengan bank pemberi kredit sehingga penjualan tetap bertumbuh.
Tetapi pengusaha properti tampaknya lebih mengkuatirkan himbauan BI yang meminta kalangan perbankan mengetatkan likuiditas di tengah krisis keuangan yang melanda Amerika. Hal itu bisa menjadi alasan perbankan untuk menahan atau bahkan menghentikan pengucuran kredit. ”Naiknya KPR jelas akan berimbas pada penjualan. Tetapi lebih baik bunga naik, KPR-nya jangan distop, konsumen memiliki pertimbangan masing-masing,” ungkap Indra Wijaya Antono, Direktur Pemasaran Agung Podomoro Group. Dampak penghentian atau perlambatan kucuran KPR, jelasnya akan berdampak pada psikologis pengembang. hal itu justru membutuhkan waktu.
Semoga saja dalam beberapa bulan ke depan, situasi kembali pulih, sehingga gairah pengusaha dan konsumen kembali bangkit.

2008-11-13T02:43:00.000-08:00

Standar Legalitas Layak Jual
Supaya Konsumen Lebih Percaya
Lingkup SLLJ hanya terbatas pada legalitas keberadaan dan perijinan berkaitan dengan pembebasan, penguasaan/pemilikan dan pengembangan Produk Properti oleh anggota REI. Lantas bagaimana dengan operasionalisasinya?
Tidak bisa disangkal bahwa salah satu hal yang sering dikeluhkan konsumen melalui surat pembaca diberbagai media nasional adalah persoalan layanan yang diberikan pengembang kepada konsumen. Keluhan yang dilemparkan amatlah beragam. Mulai soal legalitas lahan yang digunakan, spesifikasi bangunan yang tidak sesuai, jadwal serah terima yang molor, sampai pada aspek lingkungan; fasos dan fasumnya.
REI sebagai sebuah lembaga yang mewadahi para pengembang, tidak bisa menutup mata bahwa pada kenyataannya belum semua anggota bekerja secara profesional. Nah, sebagai implementasi dan bentuk dari rasa tanggung jawab untuk meningkatkan profesionalisme anggotanya, REI akan mengeluarkan Sertifikat Legalitas Layak Jual (SLLJ). Rencananya peluncuran SLLJ dilakukan secara resmi pada kegiatan Rakernas di Bali 29-31 Oktober 2008.
Sebetulnya SLLJ ini adalah penyempurnaan dari rencana sertifikasi layak jual yang beberapa tahun lalu pernah disosialisasikan kepada anggota REI. ”Tetapi karena kriteria layak jual itu terlalu luas dan masih menjadi perdebatan, maka REI memulainya dari aspek legalitas dulu,” ujar Djoko Slamet Utomo, Wakil Ketua Umum DPP REI yang juga menjadi ketua tim perumus SLLJ.
Lingkup SLLJ terbatas pada legalitas keberadaan dan perijinan berkaitan dengan pembebasan, penguasaan / pemilikan dan pengembangan produk properti oleh anggota REI. Untuk tahap pertama penerbitan SLLJ, REI hanya menerbitkan sertifikasi untuk produk properti yang termasuk klasifikasi rumah tinggal tunggal dan atau rumah tinggal deret (landed houses), sedangkan untuk klasifikasi yang lain akan diatur kemudian.
Penerbitan SLLJ, lanjut Djoko, tidak mencakup penilaian, dari sisi kemampuan keuangan anggota REI yang menjadi pemohon, atau segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan (realisasi) pembangunan fisik produk properti, ataupun administrasi penjualan dan serah terimanya.
Ketua DPD REI DKI Jakarta yang dimintai komentarnya beberapa waktu lalu, soal rencana penerbitan SLLJ itu secara diplomatis mengaku setuju jika muaranya memang untuk meningkatkan profesionalitas anggota. ”Kami siap melaksanakannya. Tetapi tentu perlu sosialiasi keanggota seperti apa nanti SLLJ tersebut. Kalau soal legalitas saja apakah sudah dianggap cukup. Persyaratan keanggotaankan sudah mencantumkan masalah legalitas tadi. Kami rasa perlu aspek-aspek yang lain,” ujarnya.

Hal yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Suhardi Basri, Ketua DPD REI Bangka Belitung. Menurutnya kalau SLLJ bisa sebagai tools yang mendukung penjualan, pasti akan diterima anggota. Tetapi yang dipertanyakannya adalah bagaimana cara penerapannya keanggota, karena sampai sekarang dia mengaku belum menerima petunjuk pelaksanaannya.
Operasionalisasi SLLJ
Memang hal yang terpenting dari setiap peluncuran sebuah produk adalah bagaimana produk tersebut akhirnya bisa berjalan di lapangan. Maklum, kebutuhan dan kemampuan di setiap DPD jelas berbeda. Karena itu lanjut Djoko implementasi dari SLLJ ini adalah bagaimana nanti pelaksanaan di lapangan. Ia sudah melihat beberapa DPD telah memasukkan soal standarisasi ini dalam program kerja mereka.
”Artinya memang ada permintaan dan kebutuhan mereka. Tinggal bagaimana nanti penerapannya di lapangan. Soal operasionalisasinya, tentu DPP harus siap dulu, baru nanti DPD-DPD. DPP REI sedang mempersiapkan dan membentuk komisi untuk operasionalisasinya,” terangnya.

Nah, upaya awal yang akan dilakukan DPP REI setelah peluncuran ini adalah memetakan daerah-daerah yang akan dijadikan pilot project penerapan SLLJ. Sementara ini dari pembicaraan lisan beberapa pengurus DPP REI dengan DPD REI, sudah ada beberapa daerah yang bersedia dan meminta untuk dijadikan pilot project. DPD-DPD itu antara lain adalah: Kalimantan Timur, Riau, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Siapa menyusul?

BOX

Persyaratan Dasar SLLJ
Persyaratan Dasar yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk memperoleh SLLJ adalah sebagai berikut:
1. Pemohon adalah anggota REI yang masih aktif.
2. Pemohon mengajukan surat permohonan untuk memperoleh SLLJ dengan dilampiri oleh Akta Perusahaan dan Susunan Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi Perusahaan.
3. Pemohon menyerahkan Surat Pernyataan dari Direksi perseroan.
Persyaratan Khusus
Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh Pemohon setelah memenuhi Persyaratan Dasar untuk memperoleh SLLJ sebagai berikut:
1. Dokumen Pembebasan Tanah (salah satu):
a. Surat Ijin Peruntukan Tanah.
b. Ijin Prinsip / Ijin Lokasi / Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
c. Surat Ijin lain yang menyatakan hal keabsahan dan atau kewenangan melakukan pembebasan tanah dimaksud.
2. Dokumen Kepemilikan Atas Tanah (salah satu):
a. Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang.
b. Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
c. Surat Ijin lain yang menyatakan hal keabsahan secara hukum (legalitas) tentang pemilikan tanah dimaksud.
3. Dokumen Pengembangan Atas Tanah yaitu Site Plan/Blok Plan yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang.
Kepengurusan Organisasi REI Yang Berwenang Untuk Menerbitkan SLLJ
1. Dewan Pengurus Pusat REI mempunyai kewenangan untuk menerbitkan SLLJ.
2. Untuk pelaksanaannya Dewan Pengurus Pusat REI memberikan Surat Penugasan disertai dengan kewenangannya kepada Dewan Pengurus Daerah REI untuk menerbitkan SLLJ untuk Produk Properti dengan mengikuti batasan-batasan yang ditentukan oleh Dewan Pengurus Pusat REI sebagaimana diatur dalam Pedoman ini, atau perubahan-perubahannya.
3. Untuk melaksanakan monitoring atas pelaksanaan penerbitan SLLJ oleh Dewan Pengurus Daerah REI, Dewan Pengurus Pusat REI membentuk Komisi Monitoring dan Konsultasi SLLJ, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum dikeluarkannya Surat Penugasan dari Dewan Pengurus Pusat REI kepada Dewan Pengurus Daerah REI. Pengurus Komisi Monitoring dan Konsultasi SLLJ setidak-tidaknya terdiri dari satu Ketua, satu Sekretaris dan satu atau lebih Anggota.
4. Setiap kebijakan yang diambil oleh Dewan Pengurus Daerah REI perihal penerbitan SLLJ harus berpedoman kepada Pedoman ini.
Kewenangan Dewan Pengurus Pusat REI
1. Dewan Pengurus Pusat REI mempunyai hak untuk menolak dan mencabut SLLJ yang akan / telah diterbitkan oleh Dewan Pengurus Daerah REI berdasarkan rekomendasi dari Komisi Monitoring dan Konsultasi SLLJ setelah mengadakan pemeriksaan dan pertimbangan ulang atas permintaan tertulis dari Pemohon atau di saat dianggap perlu.
2. Pemohon dapat mengajukan banding kepada Dewan Pengurus Pusat REI cq Komisi Monitoring dan Konsultasi SLLJ, apabila permohonan Pemohon untuk mendapatkan SLLJ ditolak oleh Dewan Pengurus Daerah REI, dengan disertai bukti-bukti yang dianggap oleh Pemohon dapat menjadi dasar bahwa sebenarnya Pemohon berhak mendapatkan SLLJ.
Komisi Penerbitan SLLJ
1. Untuk melaksanakan penerbitan SLLJ Dewan Pengurus Daerah REI membentuk Komisi Penerbitan SLLJ selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah dikeluarkannya Surat Penugasan dari Dewan Pengurus Pusat REI.
2. Pengurus Komisi Penerbitan SLLJ setidak-tidaknya terdiri dari satu Ketua, satu Sekretaris dan satu atau lebih Anggota Komisi Penerbitan SLLJ (sesuai kebutuhan).
3. Pemilihan dan pengangkatan Komisi Penerbitan SLLJ sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas ditentukan sepenuhnya oleh Dewan Pengurus Daerah REI.
4. Anggota Komisi Penerbitan SLLJ harus memiliki integritas yang tinggi serta kemampuan yang memadai di bidang usaha properti.
5. Dewan Pengurus Daerah REI harus melaporkan nama-nama pengurus dan atau perubahan nama-nama pengurus Komisi Penerbitan SLLJ kepada Dewan Pengurus Pusat REI selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah terbentuk atau digantinya pengurus Komisi Penerbitan SLLJ dimaksud.

2008-11-13T02:32:00.000-08:00

Sinergi Pemangku Kepentingan Mendukung Penyediaan Perumahan Berkelanjutan

Penyelenggaraan Rakernas bersama dengan puncak perayaan Hari Habitat Dunia di Bali adalah salah satu implementasi antara pemangku kebijakan dengan REI dalam upaya penyedian perumahan dan permukiman yang berkelanjutan.

Rapat Kerja Nasional Realestat Indonesia (Rakernas REI) tahun 2008 kali ini memiliki arti khusus. Bukan saja karena ini adalah ajang Rakernas pertama yang pelaksanaannya dilakukan di luar ibukota negara dan di luar Pulau Jawa. Tetapi juga karena pelaksanaan Rakernas REI 2008 dilakukan bersama-sama dengan perayaan puncak peringatan Hari Habitat Dunia (HHD).

Penyelenggaraan acara secara bersamaan ini menurut Teguh Satria, Ketua Umum DPP REI, merupakan kesempatan baik juga kehormatan bagi REI sebagai mitra kerja. Maklum, selama ini penyelenggaraan kegiatan utama HHD masih terbatas di lingkungan instansi pemerintah, yaitu Departemen Pekerjaan Umum, Kemenpera, dan Pemda tuan rumah.

“Semoga kegiatan bersama ini lebih mampu mendorong peran serta dari semua stake holder dan masyarakat untuk memahami bahwa habitat lingkungan tempat permukiman, perumahan, tata ruang dan sumber daya alam mempunyai arti penting serta sangat berpengaruh kepada proses kehidupan manusia,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Antonius Budiono, Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Dep. PU, sekaligus Sekretaris Sekretariat Nasional HHD. Peringatan HHD yang dirangkaikan dengan Rakernas REI diharapkan mampu membangun semangat kebersamaan semua stake holder sesuai tujuan peringatan HHD yaitu merefleksi kondisi permukiman dan hak masyarakat atas hunian layak, sekaligus mengingatkan dunia akan tanggung jawab bersama untuk masa depan permukiman yang lebih baik.

Antonius menjelaskan, peringatan HHD adalah agenda tetap tahunan masyarakat dunia yang tergabung dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 17 Desember 1985. PBB mengeluarkan sebuah Resolusi No. 40/201 A, yang telah diratifikasi Indonesia dan menyepakati bahwa setiap hari Senin minggu pertama pada setiap bulan Oktober ditetapkan sebagai HHD. “Nah, puncak acaranya adalah tanggal 30 Oktober 2008 bersama-sama dengan Rakernas REI 2008,” tambahnya.

Tiap tahun HHD membawa satu tema yang berbeda. Dan tema tahun 2008 adalah ‘Harmonious Cities’ atau kota yang harmonis. Antonius menyebutkan ada tiga aspek yang menjadi perhatian utama dalam tema ‘Harmonious Cities’, yaitu (a) ketimpangan sosial-ekonomi (mengupayakan keseimbangan atau pemerataan ketimpangan sosial ekonomi dalam kota), (b) perubahan iklim (mempromosikan penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan yang dapat menurunkan polusi, emisi karbon dan hilangnya bio-diversity), dan (c) identitas budaya (mempertahankan identitas budaya agara dapat mencapai keselarasan).

Tema tersebut kemudian juga menjadi tema umum bagi pelaksanaan Rakernas REI. Adapun tema Rakernas REI 2008 sendiri adalah “Sinergi Stake Holder Mendukung Penyediaan Perumahan Berkelanjutan”. Djoko Slamet Utomo, selaku Ketua Penyelenggara Rakernas REI 2008 menyebutkan tema itu diharapkan menjadi acuan dalam mendorong langkah-langkah kebijakan mendukung percepatan realisasi pembangunan perumahan yang berkelanjutan.

Seminar Nasional dan Internasional

Guna menelusuri benang merah kilas balik serta merefleksi arah wacana pola pemikiran rencana program perumahan dan permukiman , maka pada Rakernas dan Peringatan Hari Habitat juga diselenggarakan seminar nasional dan internasional dengan para nara sumber dari pemangku kebijakan dan pelaku pembangunan serta ahli lingkungan.

Tema-tema besar yang diambil antara lain adalah: “Visi Pembangunan Perumahan dan Permukiman 2025, dengan keynote speech Dr. Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian dan tema “Green Design For Sustainable Development” dengan keynote speech, Ir. Rachmat Witoelar, Menteri Lingkungan Hidup.

Tidak lupa juga kegiatan seminar terkait permasalahan teknis, daya listrik, perijinan yang masih dirasakan menjadi kendala oleh para pengembang pelaku pembangunan perumahan, sekaligus sosialisasi program: “Peluang Rumah Pekerja & Transmigrasi” oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Direktur Utama Jamsostek kepada peserta Rakernas REI

Rangkain kegiatan Rakernas REI 2008 yang berlangsung di Bali ini diharapkan bisa merumuskan langkah kebijakan yang bisa mendorong pengembangan dunia properti ke depan, baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga pengembangan properti mempunyai kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang mempengaruhi lebih dari 100 industri penunjang.

REI juga terus membantu pemerintah dalam penyediaan perumahan nasional bagi penduduk, khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sebagai mitra kerja pemerintah REI memang selalu mendukung program penyediaan perumahan di dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Semoga Rakernas REI 2008, bisa merumuskan strategi pembangunan dan penyediaan perumahan nasional baik vertikal maupun horizontal dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Amiin...

2008-09-26T00:33:00.000-07:00

Rusunami di DKI Jakarta

Stop Dulu..Tunggu Juknis

Pemprov DKI Jakarta menginginkan lebih banyak ruang publik yang harus disediakan pengembang rusunami.

Lambannya perizinan rumah susun milik (rusunami) dalam beberapa bulan terakhir, khususnya di daerah DKI Jakarta akhirnya mulai mendapatkan jalan terang. Para pemangku kepentingan antara lain, Pemerintah DKI Jakarta, Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan para pengembang akhirnya sepakat bahwa bentuk aturannya adalah bukan merevisi Peraturan Gubernur No. 136/2007 yang dulu ditandatangani Gubernur Sutiyoso. Jalan tengahnya adalah membuat petunjuk teknis berdasarkan semangat yang terkandung dalam Pergub itu sendiri.

Setelah pertemuan dengan Wakil Presiden di Istana Wakil Presiden, yang dihadiri oleh Pemda DKI Jakarta, Kemenpera dan REI, disepakati masing-masing pihak akan menggelar pertemuan konsultasi lanjutan. Prijanto, Wakil Gubernur DKI meminta stafnya untuk menyusun petunjuk teknis bersama-sama dengan REI dalam waktu lebih kurang dua minggu, sejak 12 September 2009.

Sementara itu 189 tower rusunami yang sedang dikembangkan oleh lebih kurang 22 pengembang yang sudah mendapatkan persetujuan Kemenpera, disepakati untuk terus melanjutkan pembangunan dan mendapatkan prioritas untuk diselesaikan perizinannya terlebih dahulu.

Sayangnya, sampai tulisan ini dimuat, belum diperoleh seperti apa aturan teknis yang akhirnya akan menjadi acuan dalam pemberian perizinan pembangunan rusunami. REI berharap petunjuk teknis tersebut dapat segera diselesaikan dalam waktu dua minggu. Dengan demikian, para pengembang dapat segera memulai pengurusan izin dan pembangunan rusunami, yang sudah terhambat selama satu tahun terakhir.
Sebelumnya Tim Penasihat Arsitektur Kota (TPAK) DKI Jakarta, mengirimkan surat kepada Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, yang menyarankan untuk sementara menghentikan perizinan rusunami sampai dilakukan revisi terhadap Pergub No. 136/ 2007 . Akibatnya sebagian pengembang menghentikan dahulu proyeknya dan sebagian lagi memperlambat pekerjaan.

”Ada 17 proyek yang sedang digarap oleh 15 developer. Sebagian berhenti dulu, sebagian lagi slowdown. ,"”Jelas Zulfi Syarif Koto, Deputi Bidang Perumahan Formal Kemenpera. Di lain pihak hampir semua pengembang sejak adanya surat edaran dari TPAK itu, juga mengeluhkan perizinan yang menjadi sulit.
Beberapa hal yang dipermasalahkan oleh TPAK adalah mengenai persyaratan ketersediaan fasilitas publik, infrastruktur jalan, koefisien lantai bangunan (KLB), dan masalah lainnya terutama berhubungan dengan sosial. Menurut Zulfi, ada kekhawatiran dari Pemprov DKI Jakarta jika maraknya program rusunami tersebut dapat menimbulkan masalah sosial, sehingga berbagai aturan dan persyaratannya perlu diperketat.
Pada kesempatan lain, Dirjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Budi Yuwono mengatakan aturan pembangunan rusunami yang diberlakukan oleh Pemprov DKI dinilainya terlalu ketat. Padahal, katanya, Departemen PU sudah mengeluarkan aturan teknis pembangunan rusunami yang cukup toleran. "Kami melihat Pemprov DKI menginginkan lebih banyak ruang publik yang harus disediakan pengembang. Kami juga diundang oleh Pemprov DKI untuk memberi masukan masalah teknis dan sosial terkait dengan proyek rusunami.”

Asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta Bidang Pembangunan, Sarwo Handayani, mengatakan persyaratan yang diajukan berkaitan dengan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Selain itu, fasilitas keamanan gedung dan gedung parkir juga perlu disediakan. "Jika di kawasan sekitar komplek rusunami sudah terdapat sekolah dan mushola, misalnya, pengembang tidak perlu menyediakannya. Akan tetapi jika tidak ada, fasilitas itu harus disediakan. Jadi, pendekatannya berbeda setiap rusunami," kata Sarwo

2008-09-26T00:23:00.000-07:00

Kota Kekerabatan Maja

Quo Vadis Revitalisasi Kota Maja?

Segitiga Maja, Tenjo, dan Cisoka itu lalu dinamai kawasan Kota Kekerabatan dengan pusatnya di Maja. Revitalisasi Kota Maja, masikah sebatas angan-angan?

Dicekoki berbagai iming- iming akan masa depan baru yang jauh lebih baik, warga pada tahun 1994-1995 rela melepaskan tanah mereka kepada para pengembang. Sebaliknya janji elok pemerintah membangun infrastruktur, membuat belasan pengembang memborong lahan, berharap untung.

Namun apa daya. Dua tahun kemudian, krisis 1997-1998 menggerogoti negeri ini. Proyek Kota Kekerabatan Maja yang berada dalam tiga wilayah pemerintahan, yakni Kecamatan Maja, di kabupaten Lebak, Kecamatan Tenjo di Kabupaten Bogor, dan Kecamatan Cisoka di Kabupaten Tangerang, yang diluncurkan semasa Menteri Negara Perumahan Rakyat, Ir. Akbar Tanjung itu pun kandas di tengah jalan. Rencana membangun Maja menjadi Kota Kekerabatan, yang ditandai terhubungnya satu perumahan dengan kompleks perumahan lain menjadi satu kesatuan, tidak terwujud. Infrastruktur tidak juga dibangun.

Nasibnya pun tidak jelas hingga kini. Ribuan hektar lahan yang telah dilepas hak kepemilikannya tercerai berai, dikuasai berbagai pihak. Disinyalir beberapa lahan tak jelas siapa saja “tuannya”. Malah sebagian lahan yang sudah dibebaskan, kembali digarap warga dengan menanam palawija dan memelihara binatang ternak.

Kawasan Kekerabatan Maja ini akhirnya menjadi kurang menarik bagi investor. Rumah yang telah dibeli sebelum krismon banyak ditinggalkan penghuninya (tingkat hunian menurun drastis dari 80%-90% hingga 20%-30%), keterbatasan layanan transportasi lokal kawasan, keterbatasan akses ke kawasan serta jarak yang cukup jauh (+ 70 km) dari Jakarta, sarana transportasi kereta api masih menggunakan kereta ekonomi dan frekuensi perjalanan masih rendah. Akibatnya investor meninggalkan KK Maja dan beralih ke lokasi lain.

Kementerian Negara Perumahan Rakyat, beberapa waktu lalu telah membawa pekerjaan rumah ini ke sidang kabinet dan parlemen di Senayan. Para pengembang yang telah membebaskan lahan, pemerintah daerah di tiga kabupaten, PT Perusahaan Pengelola Aset (dahulu BPPN-red) dan stake holder yang berkepentingan untuk kelanjutan revitalisasi Kota Kekerabatan Maja pun sudah diundang berkoordinasi beberapa kali, termasuk REI

DPP REI, pun sigap bergerak, membentuk Kelompok Kerja Kota Kekerabatan Maja. Di ketuai Handojo Kristianto dengan anggota-anggota antara lain: Heny Laksamana, Sadeni Hendarman, Taufik Iman Santoso, dan lain-lain. Tim Pokja besutan REI pun mulai menggelar pertemuan awal dengan pihak BPN di tiga kabupaten, dan tim dari PPA. Pertemuan koordinasi dengan berbagai pihak dilakukan untuk menggali informasi, mengidentifikasi status lahan dan langkah-langkah koordinasi lainnya .

Rapat koordinasi yang diprakarsai oleh Menpera melalui Deputi Kawasan pun terus di gelar. Dari pertemuan koordinasi terakhir yang berlangsung beberapa waktu lalu, disepakati bahwa Kemenpera mendukung Tim Pokja yang telah dibentuk REI dan akan memperbaharui Kepmen No. 02/KPTS/M/1998 Tentang Pembentukan tim pembangunan perumahan dan permukiman skala besar Kawasan Maja. Rakor juga merekomendasikan Perumnas sebagai leading proyek KK Maja. Rakor meminta PPA menginventarisasi status lahan yang kini dikelola PPA secara lengkap, karena sebagian besar lahan dikuasai PPA.

Keberhasilan revitalisasi Kota Maja sendiri pun sangat tergantung dari koordinasi dari lintas departemen. Sedikitnya empat departemen harus berkoordinasi, mendukung penuh terwujudnya kembali Kota Kekerabatan Maja. Departemen Perhubungan, Departemen PU, Departemen Keuangan dan Kementerian Negara Perumahan rakyat. Karena lintas Departemen, REI mengusulkan kebijakan percepatan Revitalisasi Kota Maja ini sebaiknya melalui Keputusan Presiden, sehingga gaungnya lebih terasa.

Banyak pihak berharap rencana pemerintah kali ini untuk memperhatikan kawasan sebelah barat kota Jakarta yang jauh tertinggal dari kawasan timur Jakarta tak lagi sekedar wacana. Perlu kerja keras. Maklum kondisi KK Maja saat ini ibarat mengurai kembali satu-satu benang yang kusut. Mengambil istilah Handojo, jangan sampai Kota Maja itu akhirnya menjadi kota maya.

Kondisi Terakhir Kota Kekerabatan Maja

• Izin Lokasi: 16 pengembang dan Telah terbangun: 5 pengembang (Permata Kalimaja, Bambu Kuning, Agrindo, Maja Prasadha, Bumi Sangiang Permai)
• Tingkat hunian: 20-30% dari rumah terbangun, sisanya rusak ringan – berat
• Rencana luas + 10.900 ha
• Prediksi daya tampung 2,18 juta jiwa (th. 2025)
• Pengajuan Pembebasan Lahan: 5.796 Ha
• Realisasi Pembebasan Lahan: 3.565,49 Ha
• Penghuni sebagian besar pekerja di Jakarta
• Sebagian besar lahan telah diambil alih PT. PPA (714 ha)

2008-09-26T00:22:00.000-07:00

Turbulensi Ekonomi Kredit Konsumer

Tekanan ekonomi global maupun domestik yang direpresentasikan oleh tingginya inflasi, diperkirakan akan terjadi sepanjang 2008 namun dengan eskalasi yang sedikit menurun pada semester II/2008

Kajian Bank Indonesia menginformasikan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional pada semester I/2008 disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang melambat dan melambatnya kinerja sektor perdagangan sebagai respon atas melambatnya permintaan domestik karena meningkatnya biaya produksi sebagai dampak kenaikan harga bahan baku dan BBM.

Kondisi ekonomi makro Indonesia yang kurang kondusif diperkirakan akan berlangsung sepanjang 2008. Indikator paling menonjol adalah tingginya inflasi yang terus coba diredam oleh BI dengan meningkatkan BI rate. Alhasil, kredit perbankan dipastikan akan menghadapi tekanan. Peningkatan BI rate merupakan ’pil pahit’ yang harus ditelan oleh pelaku dunia usaha agar inflasi tidak berdampak bola salju (snow ball effects) yaitu semakin memperparah kondisi lingkungan bisnis. Meningkatnya inflasi dan BI rate akan menekan laju kredit perbankan.

Kredit Pemilikan Rumah

Tetapi kontribusi kredit konsumer, khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terhadap komposisi kredit lainnya tetap semakin membesar dibandingkan kredit lainnya. Hal ini sejalan dengan komposisi PDB Indonesia yang masih didominasi dan didorong oleh pertumbuhan konsumsi. Kredit konsumer tidak hanya ekspansif namun juga cenderung kualitasnya membaik, ditunjukkan oleh kolektibiliti yang relatif rendah.

Beberapa bank besar di Indonesia menunjukkan pertumbuhan kredit konsumer yang cukup tinggi. Pertimbangan bank-bank untuk fokus pada kredit konsumer antara lain yield (imbal hasil) yang tinggi, risiko yang tersebar (risk diversified) pada banyak debitur, proses kredit yang relatif sederhana, eksposure yang relatif kecil, dan jaminan (second way out) yang cenderung terapresiasi seperti halnya kredit properti.

Tekanan ekonomi global maupun domestik yang direpresentasikan oleh tingginya inflasi, diperkirakan akan terjadi sepanjang 2008 namun dengan eskalasi yang sedikit menurun pada semester II/2008. Kondisi makro ekonomi Indonesia yang dapat dijadikan sebagai rujukan karena ‘mendekati’ kondisi saat ini adalah tahun 2005 dimana inflasi meningkat akibat naiknya harga BBM bersubsidi pada Maret dan Oktober 2005. Namun demikian, eskalasi 2008 masih dalam batas-batas tertentu yang dapat ‘ditolerir’, khususnya oleh masyarakat menengah atas (middle up).

Prospek 2008 akan ditentukan oleh kondisi ekonomi sepanjang semester II/2008. Oleh karena itu momentum pertumbuhan kredit konsumer Khususnya KPR perbankan pada 2008 menjadi teka-teki, apakah akan tetap meningkat, melambat (slow down), stagnan atau bahkan menurun. Berdasarkan perkembangan makro terkini serta proyeksi pengelolaan kredit konsumer di beberapa bank besar di Indonesia, maka akselerasi pertumbuhannya kemungkinan akan terganggu.

Karena itu kemungkinan perbankan akan lebih selektif dalam menyalurkan KPR dengan fokus pada segmen menengah atas. Maklum segmen bawah paling sensitif terhadap tingginya inflasi. Pembiayaan pada pengembang-pengembang utama serta apartemen di kota-kota besar dapat menjadi prioritas. Dengan demikian, jika kondisi pada semester II/2008 memburuk, kerugian bank masih dapat dicover oleh jaminan berupa properti yang biasanya mengalami apresiasi.▀Disarikan dari tulisan Sakariza Qori Hemawan, Pengamat Ekonomi

2008-09-26T00:20:00.000-07:00

Tanggung Jawab Pembangunan Perumahan di Pundak Siapa?

Di era otonomi daerah, tanggung jawab pembangunan di bidang perumahan sebaiknya diberikan pada Pemerintah Daerah.

Persoalan perumahan hari ini bukan lagi sekadar upaya pemenuhan perumahan masyarakat. Namun, telah berkembang menjadi industri yang memainkan peran ekonomi yang cukup besar. Hasil penelitian menyebutkan akibat pembangunan perumahan terjadi multiplayer effect di bidang yang terkait dengan kegiatan perumahan, mulai dari industri cat, semen, besi, hingga produk-produk kerajinan rumah tangga.
Dengan begitu, arah kebijakan yang diambil di bidang perumahan akan juga memberikan pengaruh terhadap industri-industri terkait. Hari Perumahan Nasional pertama ini, menjadi momentum pula untuk meluruskan arah pengembangan perumahan nasional agar industri perumahan juga berpihak kepada kebutuhan perumahan bagi masyarakat menengah bawah. Upaya pemerintah untuk mencapai sasaran pemenuhan hunian bagi sekitar 4 juta keluarga yang belum memiliki rumah dengan pertumbuhan kebutuhan permintaan sekitar 800.000 unit per tahun akan memberikan pengaruh bagi kegiatan ekonomi.

Otonomi Daerah

Ketika deklarasi hari Perumahan Nasional 10 Juli 2008 lalu, mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat, Siswono Yudohusodo menyebutkan bahwa di era otonomi daerah ini, tanggung jawab pembangunan di bidang perumahan sebaiknya diberikan pada Pemerintah Daerah. Kelembagaan yang mengatur kebijakan perumahan pada tingkat operasional lapangan ada di tingkat daerah yang langsung menangani lingkungannya.“Karena otonomi daerah merupakan sistem manajemen negara yang memungkinkan suatu keputusan diambil dengan cepat, efektif dan lebih kontekstual dengan memperpendek rentang kendali,” ucapnya. Selain itu, lanjut Siswono, masalah perumahan terkait aspek yang amat luas. Jangan lagi terjadi masing-masing daerah hanya mencoba mengatasi permasalahannya sendiri-sendiri.

Siswono juga menganjurkan kota seperti Jakarta, beserta kota-kota besar di Indonesia lainnya, meniru langkah Guangzhou dalam merubah kota menjadi lebih longgar dan menyenangkan, serta banyak mencontoh dari Singapura dalam masalah pembangunan rumah susun dan didukung oleh organisasi institusi yang menangani perumahan seperti Housing Development Board (HDB) dan Central Provident Fund (CPF).

Sayangnya, perizinan salah satu yang menjadi kewenangan daerah masih dianggap salah satu momok yang kerap dikeluhkan berbagai pihak. Maklum, masih ada pemerintah daerah, kabupaten dan kota, yang belum memberikan perhatian di sektor perumahan. Ketua Umum MP3I (Masyarakat Peduli Perumahan dan Permukiman Indonesia) Aca Sugandhy mengakui, kerja sama dengan pemda untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah perlu ditingkatkan.
”Walaupun kerja sama sudah dilaksanakan sejak lama melalui Departemen Dalam Negeri maupun asosiasi pemerintah daerah akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa daerah yang belum perhatian di sektor perumahan," ujar dia.Biasanya, pihak pemda sibuk dengan pemilihan kepala daerah sehingga misi di sektor perumahan dilupakan. Begitu juga, setelah kepala daerah terpilih terkadang kebijakannya berbeda dengan yang lama.
Karena itu pemerintah pusat harus dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah. Maka dari itulah, harus ada kerja sama dengan Departemen Dalam Negeri.Maklum Kemenpera selama ini hanya mampu melakukan koordinasi kebijakan perumahan dengan instansi lain terkait karena tidak memiliki kepanjangan tangan di daerah-daerah.

Sementara itu Ketua Umum DPP REI, F. Teguh Satria menyarankan agar ke depan ada evaluasi terhadap pemerintah daerah terhadap kontribusi mereka di sektor perumahan.Ke depan, katanya, harus ada penghargaan kepada pemerintah daerah yang berperan di sektor perumahan sehingga menjadi contoh bagi daerah lain untuk berperan. Menurut Teguh, izin di daerah membuat ekonomi biaya tinggi di daerah. Banyak keluhan dari pengembang daerah karena mengalami kesulitan dalam mendapatkan perizian. "Salah satunya soal izin lokasi yang tidak konsisten di daerah seperti kasus di Bandung Utara yang semula sudah diberikan izin tetapi kemudian dibatalkan sehingga pekerjaan konstruksi terhenti," ujar dia.

2008-09-26T00:17:00.000-07:00

Hari Perumahan Nasional

Milestone Baru Bagi Program Perumahan Nasional

Penetapan Hari Perumahan Nasional dimaksudkan mengkaji efektifitas kelembagaan perumahan dan permukiman secara berlanjut sekaligus mengevaluasi pencapaian program pembangunan perumahan dan permukiman setiap tahun

Para pemangku kepentingan di sektor perumahan akhirnya menemukan tonggak sejarah dalam pengembangan perumahan di Indonesia. Tepatnya pada 25 Agustus lalu menjadi momen pertama peringatan Hari Perumahan Nasional yang didasarkan pada pelaksanaan kongres Perumahan Rakyat pada 25-30 Agustus 1950 di Bandung yang kala itu dibuka Wapres Muhammad Hatta. Sebelumnya para pemangku kepentingan menyandarkan hari perumahan pada peristiwa pembangunan rumah di Semarang pada 1976 yang terus diperingati setiap tahunnya.

Kini dengan menempatkan momen kongres Bandung sebagai dasar peringatan ulang tahun Hari Perumahan Nasional, berarti masyarakat telah mengembalikan semangat pembangunan perumahan nasional kepada hakikat sesungguhnya karena perisitiwa Semarang hanyalah kelanjutan dari tiga butir rekomendasi hasil kongres Bandung.

Ketiga butir rekomendasi itu, pertama, menganjurkan kepada pemerintah, agar diusahakan pendirian perusahaan pembangunan perumahan di setiap provinsi. Kedua, pembangunan perumahan rakyat agar memakai syarat atau norma minimum, yaitu rumah induk dengan dua kamar tidur dan luas 36 m2, ditambah lagi rumah-samping seluas 17,5 m2. Ketiga, agar segera dibentuk badan atau lembaga perumahan yang pembiayaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah

Nah, penyaluran KPR pertama di Semarang waktu itu hanya menjawab salah satu butir rekomendasi yang dihasilkan dari kongres Bandung tersebut. Ditandai dengan realisasi kredit pemilikan rumah (KPR) pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan Bank Tabungan Negara selaku bank yang diberi tugas khusus untuk menyediakan KPR untuk program perumahan. Realisasi KPR pertama di Kota Semarang itu untuk sembilan unit rumah. Menyusul, pada tahun yang sama di Kota Surabaya dengan delapan rumah, sehingga total KPR yang berhasil direalisasikan BTN pada waktu itu sebesar Rp 37 juta.

Rangkaian Kegiatan

Puncak peringatan dilakukan dengan menggelar upacara bendera yang diikuti oleh keluarga besar Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan sejumlah stakeholder bidang perumahan seperti Perum Perumnas, REI, Apersi, MP3I (Masyarakat Peduli Perumahan dan Permukiman Indonesia), Bank BTN, Bapertarum PNS. Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera), Muhammad Yusuf Asy’ari bertindak sebagai inspektur upacara. Komandan upacara adalah Ketua Umum DPP REI, Teguh Satria. Acara itu juga dihadiri oleh seluruh pejabat Eselon I, II, II, IV, dan karyawan di lingkungan Kemenpera serta perwakilan dari beberapa stakeholder perumahan.

Menpera dalam sambutannya mengungkapkan, berdasarkan untaian lintasan sejarah perkembangan perumahan rakyat, sekitar 48 tahun silam, tepatnya tanggal 25 hingga 30 Agustus 1950 dilaksanakan Kongres Perumahan Rakyat Sehat bertempat di Bandung. Hal itu merupakan momen sejarah bagi titik awal perkembangan perumahan dan permukiman di Indonesia. “Dari tanggal pelaksanakaaan kongres inilah, para pemangku kepentingan sektor perumahan rakyat, pada 10 Juli 2008 lalu di Jakarta, menyampaikan Deklarasi Hari Perumahan Nasional kepada Kemenpera yang diantaranya mengusulkan penetapan tanggal 25 Agustus sebagai Hapernas,” ujar Menpera.
Menpera menuturkan, pihaknya sangat mendukung usulan dari para stakeholder perumahan tersebut. Dan melalui keputusan Menpera Nomor 46/KPTS/M/2008, tanggal 6 Agustus 2008 ditetapkanlah tanggal 25 Agustus sebagai Hari Perumahan Nasional. Lebih lanjut, Menpera menjelaskan, dirinya berharap kepada para pemangku kepentingan sektor perumahan rakyat untuk memaknai Hari Perumahan Nasional tidak semata-mata sebagai suatu hari yang sekadar diperingati dan dirayakan secara meriah, tetapi juga harus memahami dan menangani masalah perumahan melalui pendekatan yang koprehensif dan multidisiplin.
Melalui Hapernas, Menpera juga mengajak seluruh pemangku kepentingan sektor perumahan rakyat untuk, pertama melakukan evaluasi atas kinerja selama ini dalam melayani pemenuhan kebutuhan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah (MBR).

Kedua, merumuskan langkah perbaikan ke depan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang didambakan oleh seluruh keluarga Indonesia serta melaksanakan langkah-langkah tersebut secara sistematis, efektif dan efisien, dan proaktif dengan menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
“Saya meminta perhatian kepada seluruh pemangku kepentingan sektor perumahan dan permukiman, termasuk jajaran Kemenpera untuk lebih memusatkan perhatian pada beberapa isu strategis yang merupakan tantangan kunci bagi keberhasilan dan kemajuan sektor ini dalam mencapai visi Setiap Keluarga Indonesia Menghuni Rumah yang Layak,” harapnya.
Selain upacara bendera, Kemenpera juga mengadakan kegiatan puncak peringatan Hapernas yang dihadiri oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Djoko Santoso. Dalam kegiatan itu juga diadakan penyerahan dan peluncuran logo Hapernas dan penandatangan nota kesepakatan (MoU) Kemenpera dengan Markas Besar TNI, Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Koperasi Indonesia (Ikopin). Kemenpera juga menyerahkan penghargaan kepada beberapa mitra kerja dan kegiatan hiburan musik keroncong Tetap Sehat dengan penyanyi utama Sundari Soekotjo.

Sebelumnya, keluarga besar Kemenpera dan para pemangku kepentingan perumahan juga mengadakan kegiatan tasyakuran dengan mengundang sejumlah tokoh yang berperan dalam perkembangan perumahan di Indonesia yakni mantan Kepala Jawatan Perumahan Rakyat periode 1955–1959, Suyono Sastrodarsono dan Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat (1978-1983) yang dilanjutkan Menteri Negara Perumahan Rakyat (1983-1988) Cosmas Batubara. Kegiatan tasyakuran itu juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum (PU) Joko Kirmanto dan Menteri Negara Pemuda & Olahraga Adhyaksa Dault.

2008-09-04T23:13:00.000-07:00

Menjual Citra Hijau Komplek Hunian

Di negara-negara maju proyek properti yang menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan dengan memerhatikan faktor lingkungan justru mencatat keuntungan yang tinggi.

Isu lingkungan terus menjadi topik hangat yang dibicarakan masyarakat dunia. Properti sebagai salah satu sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan lingkungan dituntut responsif menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan manusia. Kepekaan pengembang terhadap isu lingkungan dan tanggap untuk mewujudkan permukiman yang ramah lingkungan dan berkelanjutan inilah sebenarnya yang akan membedakan pengembang properti yang ramah lingkungan dengan pengembang lainnya.

Karena itu istilah green property, green development, green building, atau green architecture semakin mengemuka. Beberapa pengembang pun mulai mengadopsi konsep hijau dalam setiap proyek mereka. PT Bakrieland Development Tbk, misalnya, jauh-jauh hari telah mengkampanyekan program ”Bakrieland Goes Green”, sebagai bagian dari strategi pengembangan proyek properti mereka.

Keberpihakan terhadap lingkungan yang diterapkan pengembang itu tidak hanya mencakup tiga istilah di atas. Tetapi ditambah dengan green operation, dan green attitude. Menurut Hiramsyah S. Thaib, Chief Executive Officer PT Bakrieland Development Tbk, green attitude menjadi bagian yang terpenting, karena akan menjadi budaya perusahaan dan sumber daya manusia di dalamnya. Semuanya dituntun ke arah nilai yang peduli lingkungan.

”Kepedulian terhadap lingkungan, merupakan kepentingan jangka panjang. Kami tidak hanya berpikir untuk bisa eksis dalam lima atau sepuluh tahun. Tetapi lebih lama, karena ini adalah investasi jangka panjang. Untuk mewujudkan itu, faktor utama selain manusia adalah lingkungan. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kami bisa memberi kontribusi terhadap lingkungan,”ujarnya, beberapa waktu lalu.

Di Bakrieland, kata Hiramsyah, sejak awal perencanaan proyek sudah ditanamkan pemikiran untuk memberi nilai tambah kepada konsumen berupa lingkungan yang lebih ramah dan nyaman. Ini sesuai dengan tagline yang diusung Bakrieland, yaitu dream, design, and deliver. Di kawasan superblok Rasuna Epicentrum, contohnya, konsep ramah lingkungan juga dikedepankan. Salah satunya, pada proyek apartemen The Wave yang diluncurkan beberapa waktu lalu. Koridor apartemennya memiliki cross ventilation sehingga pengudaraannya alami dan tidak memerlukan mesin pendingin (AC). Ini akan menghemat energi dan mengurangi efek rumah kaca akibat penggunaan AC.

Sedangkan di Bogor Nirwana Residence—kawasan perumahan lainnya yang dibangun Bakrieland—sebesar 60 persen dari lahannya, digunakan untuk kawasan hijau. Yang dibangun bukan hanya jalur hijau saja, tapi juga taman dan hutan kota. Bahkan pengembang kawasan perumahan di kota hujan itu juga telah melakukan pembudidayaan aneka tanaman langka.

Yang pasti, keberpihakan pada lingkungan tidak hanya akan melestarikan lingkungan, tetapi juga membuat prestasi pengembang dalam menjual menjadi lebih baik Di negara-negara maju proyek properti yang menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan dengan memerhatikan faktor lingkungan tidak akan merugi, justru mencatat keuntungan yang tinggi.

Sebaliknya, bagi pengembang yang enggan melaksanakan pembangunan perumahan yang ramah lingkungan, biarkanlah mekanisme pasar yang menentukan. Jika kemudian kawasan perumahan itu tergenang banjir, kesulitan air bersih, bising, bahkan dipusingkan dengan gundukan sampah yang menggunung, konsumen pasti akan berpikir seribu kali untuk tinggal di perumahan tersebut. Karena itulah permukiman ramah lingkungan harus menjadi bagian integral dari pengembangan citra hijau bagi kawasan perumahan.

2008-08-26T04:00:00.000-07:00

Melirik Kembali Pembiayaan Syariah

Besar angsuran tiap bulan dapat dibuat sama persis dengan angsuran KPR konvensional. Hanya bedanya, angsuran KPR syariah ini tidak akan berubah sampai kredit lunas.

Saat ini pelaku pasar sedang giat-giatnya ”memasarkan'” bank syariah. Rupanya setelah terjadi krisis, hal tersebut membuka mata banyak pihak bahwa bank yang menerapkan sistem syariah seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) ternyata lebih tahan menghadapi krisis dibanding bank-bank konvensional. Sistem ini terbukti handal karena dalam sistem ini tidak mengenal bunga yang terbukti menjadi faktor yang menyebabkan bank-bank ambruk atau dilikuidasi akibat negative spread atau kredit macet

Dalam industri perbankan syariah, produk KPR Syariah dapat ditawarkan dengan menggunakan dua model pembiayaan, yakni dengan model pembiayaan murabahah dan model pembiayaan musyarakah mutanaqishah. KPR Syariah dengan menggunakan basis pembiayaan murabahah sudah berjalan di industri perbankan syariah. Bahkan model pembiayaan murabahah ini telah menjadi produk favorit di beberapa bank syariah. Sedangkan KPR Syariah dengan model pembiayaan musyarakah mutanaqishah belum banyak dikembangkan di industri perbankan syariah.

Bank syariah dapat meng-create produk KPR Syariah melalui akad murabahah. Murabahah adalah bagian transaksi jual-beli yang pembayarannya sering dilaksanakan tidak secara tunai (non cash). Karena pihak pembeli diberi kemudahan oleh penjual untuk membayar harga dari barang yang disepakati secara angsuran dalam jangka waktu yang disepakati. Nilai angsuran ini disesuaikan dengan besaran harga jual. Kalau melihat karakteristik yang dimilikinya, murabahah merupakan bagian dari jual-beli yang pembayaran harganya ditangguhkan, al-ba’i bi tsaman ajil.

Dalam prakteknya, pembiayaan murabahah diawali dengan negoisasi antara pihak nasabah dengan pihak bank syariah. Dimana pihak nasabah memohon kepada pihak bank untuk membelikan rumah yang diinginkan. Setelah negoisasi selesai dan berujung pada kata mufakat antara nasabah dan bank syariah, maka pihak bank syariah melakukan pembelian rumah secara tunai kepada developer.

Harga jual bank ditentukan oleh besarnya harga pokok, rate keuntungan dan jangka waktu angsuran. Besar angsuran tiap bulan dapat dibuat sama persis dengan angsuran KPR konvensional. Hanya bedanya, angsuran KPR syariah ini tidak akan berubah sampai kredit lunas.

Cara hitung

Cara menghitung harga jual KPR sistem syariah ini adalah berdasarkan pendapatan atau laba yang ingin didapat oleh bank per tahunnya selama jangka waktu kredit. Besarnya tingkat keuntungan ini dapat disamakan dengan bunga KPR konvensional. Sebagai gambaran dapat diambil contoh sebagai berikut:

Seorang calon nasabah yang mengajukan KPR syariah berminat pada rumah yang berharga Rp 20 juta dari developer. Dia mempunyai uang muka sebesar Rp 2 juta sehingga dia membutuhkan KPR sebesar Rp 18 juta yang akan diangsur selama 20 tahun.
Misalkan bank menghendaki pendapatan sebesar 14% per tahun-sesuai bunga KPR-RS saat ini-maka didapat angka annuitas tahunan sebesar 0,150986.

Angsuran nasabah tersebut sebesar 0,150986 x Rp 18 juta / 12 = Rp 226.479 per bulan. Pada waktu akad perjanjian antara bank dengan nasabah dibuat akad jual-beli dimana bank menjual rumah dengan harga sebesar 20 x 12 x Rp 226.479 = Rp 54.354.960; dan nasabah akan membayarnya secara angsuran perbulannya Rp 226.479 selama 20 tahun.

Secara sepintas perhitungan KPR syariah ini tidak berbeda dengan KPR konvensional yang mempergunakan sistem bunga. Perbedaannya dalam KPR syariah ini tidak diterapkan penyesuaian bunga kredit sehingga angsuran akan tetap sampai kredit lunas. Disamping itu karena dalam sistem syariah tidak dikenal time value of money maka bila terjadi tunggakan tidak dapat dite-rapkan perhitungan denda yang berdasarkan suku bunga.

Lalu bagaimana yang dilakukan apabila terjadi tunggakan terus menerus yang kemungkinan akan berakhir dengan kredit macet yang mengakibatkan kerugian pada bank? Pada sistem syariah akad perjanjian yang ditandatangani antara bank dengan nasabah adalah mengikat dan harus dilaksanakan secara konsisten.

Bagaimana halnya apabila debitur KPR syariah hendak melakukan pelunasan sebelum jangka waktu kredit berakhir? Apakah dia harus melunasi kekurangan harga jual-beli yang telah diperjanjikan dimuka dengan dikurangi dengan jumlah angsuran yang telah dibayar? Apabila hal tersebut diterapkan tentunya akan sangat memberatkan, apalagi bila jangka waktu kreditnya masih lama. Didalam contoh di atas bila nasabah akan melunasi pinjamannya setelah lima tahun, maka seharusnya yang harus dibayar adalah Rp 54.354.960 - (5 x 12 x Rp 226.479) = Rp 40.766.220. Jumlah ini tentu tidak realistis karena malah jauh lebih besar dari harga pokok rumah tersebut yang hanya Rp 20 juta.

Seperti halnya pada KPR konvensional untuk KPR syariah ini dapat dibuatkan tabel pembayaran atau repayment schedule. Tabel ini dapat terdiri dari kolom bulan, angsuran, profit atau keuntungan (tingkat keuntungan dikalikan pokok pinjaman dibagi 12), angsuran pokok (angsuran dikurangi keuntungan), pokok pinjaman dan pendapatan yang belum diterima (unearned income balance/UIB).

UIB ini merupakan harga jual bank dikurangi pokok pinjaman dikurangi keuntungan. Dengan demikian kalau ada nasabah yang akan melunasi dipercepat, jumlah yang harus dibayarkan adalah sebesar sisa pokok (principal outstanding) pinjaman ini. Dalam contoh kasus di atas setelah lima tahun maka sisa pokok pinjaman menjadi Rp 16.692.865.

Tapi dalam hal ini untuk pelunasan dipercepat ini bank akan rugi atau kehilangan opportunity untuk mendapatkan keuntungan selama 20 tahun. Sehingga bank dapat menentukan untuk pelunasan dipercepat selain pokok pinjaman tersebut dapat ditambahkan sekian persen dari UIB (di BIMB ditambah 1-2% dan untuk contoh di atas ditambah 2% x Rp 24.073.355 - Rp 481.467).

Di sini dapat disimpulkan bahwa dengan pemberian KPR dengan sistem syariah ini dapat menjadi alternatif penyaluran KPR yang sama-sama menguntungkan bagi nasabah ataupun bank. Bagi nasabah ada kepastian angsurannya tidak akan naik selama jangka waktu kredit. Bagi bank dimungkinkan melakukan eksekusi segera sehingga memperkecil jumlah kredit macet atau bermasalah. Sumber: Dari berbagai sumber

2008-08-26T03:54:00.001-07:00

Memilih dan Menghitung Kapasitas AC

Indonesia merupakan negara tropis dengan tingkat suhu dan kelembaban udara cukup tinggi. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat kenyamanan, terutama kenyamanan di dalam ruangan. Namun, kondisi alam yang kurang nyaman ini dapat dimanipulasi dengan alat pengendali suhu dan kelembanan ruang atau biasa disebut air conditioner (AC). Standar kenyamanan didalam ruangan terhadap kondisi udara sekitar (thermal comport) untuk negara-negara tropis berkisar antara 24-26ºC, dengan kelembaban 50-60%.

Semua jenis AC, pada prinsipnya melakukan empat hal dalam pengondisian udara, meliputi pengaturan temperatur, pengaturan kelembaban, pengaturan sirkulasi udara, dan pengaturan kebersihan. Sementara untuk menentukan jenis AC yang akan dipakai, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan yakni fungsi gedung luas area, dan dampak pada desain arsitektur gedung.

Tidak semua jenis AC cocok ditempatkan pada semua fungsi gedung, misalnya AC sentral tidak cocok untuk gedung yang berfungsi sebagai apertemen karena belum ada teknologi untuk melakukan penghitungan pemakaian AC pada setiap unit hunian. Begitu pun dengan luas area, pada area atau ruang yang luas bisa digunakan jenis AC sentral atau AC VRV ( variable refrigerant volume )

Untuk ruang yang tidak begitu besar, bisa dipergunakan jenis AC split. Namun,perlu diperhatikan bahwa untuk penggunaan AC split, panjang pipa antara kondensor yang berada di luar ruang dan evaporator yang berada di dalam ruang tidak lebih dari 7 meter dan 20 meter untuk AC split dengan sistim ducting. Bila panjang pipa melebihi ketentuan tersebut, kapasitas AC harus dinaikkan, tetapi hal ini tentu akan berpengaruh pada efisiensi energi listrik.

Pemilihan jenis AC yang tidak disesuaikan dengan arsitektur gedung juga akan menimbulkan ketidaknyamanan, terutama pada gedung-gedung yang telah selesai dibangun sehingga penyesuaian jenis AC juga sangat penting.

Mengenal Standar Pengukuran Kapasitas AC

Standar pengukuran kapasitas AC biasanya diukur dalam BTU (British Thermal Unit) Satu BTU dapat diartikan sebagai jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 derajat Fahreinheit (0,56ºC) air dengan berat 1 pon (0,45kg). Atau 1 BTU- 1,055 Joule. Kapasitas pendinginan dalam BTU/jam disebut juga tonnage refregerant (TR) dengan perhitungan 1 TR = 12,000 BTU/jam dan 1 PK = 9000 BTU/jam.

Sebagai contoh, sebuah AC window yang sederhana mempunyai rating 10.000 BTU. Sebagai perbandingan, 2000 ft2 ( contoh ini merupakan nilai estimasi )

Memilih Ukuran Atau Kebutuhan AC Yang Tepat

Menurut M&E Engineer PT. Meltech Consultindo Nusa, Edi Rosadi, untuk melakukan penghitungan secara detail kebutuhan AC dalam ruangan, para konsultan mekanikal dan elektrikal biasanya menggukan software E20 yang dikeluarkan oleh salah satu produsen AC ternama dengan cara menginput data secara lebih spesifik. Namun, kebutuhan AC dalam ruangan juga dapat dihitung secara manual dengan selisih antara 19-15%

Penghitungan manual dilakukan dengan mengumpulkan beban eksternal dan internal berdasar fungsi ruangan. Beban eksternal atau biasa juga disebut dengan istilah diversity factor meliputi panas konduksi dan panas radiasi, misalnya dinding, langit-langit, jendela dan ventilasi. Nilai diversity factor berbeda-beda, tergantung luas dan fungsi bangunan. Untuk mal 0,8, hotel 0,7 misalnya, beban internal atau biasa juga disebut dengan istilah demand factor meliputi jumlah penghuni, serta lampu penerangan dan peralatan elektronik. Nilai demand factor antara ditentukam dari 0,9-1 tergantung luas area dan kondisi ruangannya.

Menurut Edi Rosadi, meski tidak ada acuan standar yang tepat, berdasarkan fungsi gedung, kapasitas AC pada gedung perkantoran umumnya 600-700 BTU/jam, restoran 1000-1200 BTU/jam, apartemen dan hotel 450-550 BTU/jam, rumah sakit 600-650 BTU/jam dan ruang operasi 1500-1800 BTU/jam.

Rumus untuk perhitungan secara manual ini sebagai berikut:

Estimasi budget dapat dihitung berdasar tipe AC. Untuk AC tipe split duck harganya berkisar antara 8-10 juta/TR. Untuk AC tipe central,harganya berkisar antara 11-13 juta/TR. Untuk AC tipe variable refrigerant volume (VRV) harganya berkisar antara 16-17 juta/TR, sehingga berdasar perhitungan diatas, bila yang dipilih adalah tipe AC central dengan harga termahal, dapat diperoleh perhitungan 168 TR x 13 juta = 2.184.000.000,- rupiah. Harga tersebut sudah termasuk harga total untuk gedung perkantoran dengan 20 lantai dan luas tiap lantai 200 m2.SumberProyeksi

2008-08-26T03:50:00.000-07:00

Energi Alternatif Bagi Industri Perumahan

Untuk pengembangan energi alternatif, regulasi yang dibutuhkan adalah yang berhubungan dengan tata niaga sumber energi dan perangkat hukumnya, sehingga energi alternatif dapat diperdagangkan pihak swasta

Meningkatnya harga minyak mentah dunia yang nyaris mendekati angka US$ 150/barrel beberapa waktu lalu, mengakibatkan beberapa jenis energi alternatif yang dulu dianggap terlalu mahal, kini menjadi pilihan yang memungkinkan untuk dikembangkan lagi, khususnya bagi subsektor perumahan.

Apalagi ketergantungan produksi listrik di Indonesia sebagian besar masih dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga diesel dan uap yang menggunakan sumber energi yang tidak terbarukan seperti minyak/solar dan batubara. ”Pengadaan pembangkit listrik baru berbahan baku energi terbarukan seperti air, tenaga surya, angin, biomassa, dsb sangat kurang dan terlambat dilaksanakan. Karena itu pengembang harus mengkaji keekonomiannya untuk pengembangan pembangunan perumahan,” ungkap Johannes Tulung, Anggota Tim Pendayagunaan Energi Listrik Alternatif DPP REI..

Maklum, salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pengembang agar bisa melaksanakan Akad Kredit antara konsumen pembeli rumah dengan bank adalah tersedianya daya listrik dirumah yang akan dihuni. Ironisnya, diberbagai daerah di Indonesia kini terjadi kekurangan daya listrik sehingga PLN tidak sanggup memasok listrik bagi rumah-rumah yang telah siap terbangun dan siap untuk pelaksanaan akad kredit serta serah terima rumah.

Menurut Gannet F.Pontjowinoto, President Director PT Energy Management Indonesia, secara umum kebijakan energi nasional masih bertumpu pada energi yang berasal dari fosil, terutama bahan bakar minyak (BBM). Khusus tentang penyediaan energi listrik dari kapasitas PLN yang terpasang, sebesar 72,85% energi dihasilkan dari bahan bakar fosil yang terdiri: 28,58% berasal dari pembangkit berbahan bakar gas, 25,28% dari minyak bumi, dan 18,99% berasal dari batu bara. Sedangkan tenaga listrik yang dihasilkan oleh tenaga air sebesar 11,96%, dan yang dihasilkan oleh panas bumi sebesar 1,51%.

Karena itu lanjutnya, menyikapi permasalahan krisis energi, khususnya yang menimpa kalangan pengusaha perumahan, keberadaan beberapa solusi pengadaan listrik alternatif di luar daya yang disediakan PLN bagi para pengembang saat ini dirasakan sangat mendesak. Pengetahuan mengenai teknologi yang ada, kemungkinan pengembangan sesuai karakteristik lingkungan proyek yang dikembangkan, investasi yang dibutuhkan, sampai dengan rekayasa finansial serta contoh penerapan, akan menjadi masukan bagi para pengembang untuk memilih kemungkinan pengadaan listrik diproyek masing-masing selain dari PLN.

Darimana Memulainya?

Pilihan ideal bagi Indonesia menurut Arya Rezavidi, Direktur Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) terletak pada energi baru dan terbarukan (EBT). Indonesia memiliki potensi besar sumber energi jenis ini seperti panas bumi, biomassa, mikrohidro, angin, surya, gambut, pasang surut dan gelombang.

Di tinjau dari dampaknya terhadap lingkungan, energi ini termasuk energi yang ramah lingkungan. Sebagai daerah vulkanik, wilayah lndonesia termasuk negara kaya akan sumber energi panas bumi. Jalur gunung api membentang dari ujung Pulau Sumatra Sepanjang Pulau Jawa-Bali, NTT, NTB, Halmahera dan Pulau Sulawesi.

Sebagai negara tropis, Indonesia kaya akan biomassa. Kita memiliki potensi biomassa sebesar 50 000 MW yang tersebar di seluruh wilayah negeri ini. Dari jumlah sebesar ini, baru dimanfaatkan sebesar 313 MW, atau sebesar 0,62 % dari potensi yang ada. Sementara itu, energi baru dan terbarukan yang lain dapat dikatakan belum disentuh.

Semua pihak kelihatannya akan menyetujui upaya diversifikasi sumber energi. Namun, pertanyaan yang sulit dijawab adalah siapa pelopor dan dari mana mulainya. Realitas saat ini menunjukkan bahwa minyak masih merupakan pilihan paling menguntungkan. Karena itu lanjut Rohadi Awaluddin, Peneliti dari Institute of Science and Technology Studies (ISTECS) perubahan pilihan energi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Diperlukan perubahan fasilitas dengan investasi tidak kecil. Perubahan ini, tentunya, disertai resiko yang tidak kecil. Oleh karena itu, upaya diversifikasi sumber energi ini tidak dapat diserahkan kepada pihak swasta sepenuhnya. Untuk memulai upaya diversifikasi sumber energi, pemerintah perlu mengambil inisiatif awal. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk memacu upaya ini:
- Menciptakan suasana yang mendukung bagi pengalihan sumber energi dari minyak. Pemerintah dapat memberikan insentif, misalnya berupa keringanan pajak bagi industri pengguna energi selain minyak.. Tingkat pengurangan pajak ini tentunya disesuaikan dengan jenis sumber energi yang digunakan. Insentif tertinggi sebaiknya diberikan kepada pengguna sumber energi dari jenis EBT.
- Langkah percontohan. Bagi para calon pengguna, contoh nyata merupakan faktoryang menentukan. Di negeri dengan tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi ini, percontohan dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN)

Bila melihat perkembangan energi alternatif yang tergolong energi terbarukan, terlihat potensi yang ada, seperti disia-siakan saja. Seperti energi panas bumi, yang saat ini cadangannya mencapai 27.000 MWe (Megawatt of electrical output), baru dipakai sepertiganya, yaitu sebesar 9.000 MWe atau setara dengan listrik sebesar 800 MW.

Cadangan energi dari pembangkit air diperkirakan ada sebesar 75,67 gigawatt. Namun yang dikembangkan baru sebesar 24 gigawatt saja. Beberapa bentuk hambatan yang dibuat pemerintah sendiri, sehingga meminimkan upaya swasta dalam mengembangkan energi alternatif adalah hambatan regulasi, insentif dan perpajakan.

Untuk pengembangan energi alternatif yang terbarukan dibutuhkan regulasi oleh pemerintah. Regulasi yang dibutuhkan berhubungan dengan tata niaga sumber energi dan perangkat hukum sehingga energi alternatif dapat diperdagangkan. Sebagai contoh lanjut sampai saat ini masih ada aturan pemerintah yang melarang swasta memproduksi listrik dan menjual langsung kepada masyarakat.

Jika aturan itu dicabut, lanjut Johannes bukan tidak mungkin pengembang berinisiatif menyediakan daya bagi keperluan usahanya sendiri, sehingga krisis daya yang kini terjadi diberbagai lokasi perumahan bisa teratasi. “Energi alternatif ini memang investasi awalnya besar. Tetapi bagi sebagian pengembang, bukanlah persoalan yang terlalu serius, karena bisa saja hal itu dipaketkan dengan pembiayaan KPR,” lanjutnya.

Malah, bukan tidak mungkin, penggunaan energi alternatif menjadi tagline penjualan sebagian pengembang, sehingga jualannya lebih laris. Perumahan yang gratis iuran listrik seumur hidup! Karena memang rumahnya sudah dipasang tenaga surya.

2008-07-29T00:41:00.001-07:00

Superblok, Investasinya Tetap Berbiak

Angka penjualan produk properti yang nyaris tidak pernah sepi di kawasan superblok, membuktikan bahwa berinvestasi di kawasan terpadu itu tetap menguntungkan

Pengembangan superblok akhirnya menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi kota metropolitan seperti Jakarta. Kemacetan lalu lintas contohnya. Kemacetan itu tak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga memboroskan bahan bakar, uang, waktu, memperburuk kualitas udara kota, melelahkan fisik, yang akhirnya menurunkan produktifitas kerja. Karena itulah superblok menjadi pilihan, baik bagi pengembang maupun konsumen.

Namanya juga mix used development, maka di dalamnya tersedia berbagai fasilitas yang lengkap dan terpadu. Mulai dari apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, fasilitas rekreasi, sekolah, sampai rumah sakit. Sehingga penghuni di dalamnya tak bakalan kerepotan, karena bisa melakukan aktivitas keseharian hanya dalam satu kawasan.

Salah satu kawasan superblok yang makin menarik perhatian adalah Rasuna Epicentrum. Maklum sejak pertamakali diluncurkan ke pasaran dua tahun lalu, superblok yang dikembangkan PT Bakrie Swasakti Utama (BSU) anak usaha PT Bakrieland Developement Tbk itu terus berdandan mempercantik diri. Di dalamnya, selain keberadaan Apartemen Taman Rasuna, Aston Rasuna Residence, Rasuna Office Park, Club Rasuna, Pasar Festival, dan Apartemen The 18 Residence juga terus tumbuh beberapa jenis bangunan lain.

Dalam waktu dekat, akan beroperasi gedung perkantoran Bakrie Tower, The Grove Condominium, Epicentrum Walk dan The Wave Apartemen. Kelak, penghuni bangunan itu makin meramaikan kawasan seluas 53,5 hektar di koridor Jalan Rasuna Said, Jakarta. Bakrie Tower misalnya, menurut Ferry S. Supandji, Chief Marketing Officer BSU critical point desain bangunannya sudah selesai dikerjakan, sehingga tinggal finishing

Demikian juga Epicentrum Walk, bangunan tujuh lantai yang menggabungkan konsep lifestyle antara mal dan perkantoran dengan area terbuka yang luas itu akan menyelesaikan pengembangannya akhir 2008. “Beberapa tenant terkemuka sudah bergabung. Mudah-mudahan awal tahun depan beroperasi,” jelas Ferry.

Tak heran komitmen penyelesaian proyek yang tepat waktu bahkan menurut Ferry lebih cepat dari waktu yang telah dijanjikan sebelumnya, membuat angka penjualan produk-produk yang ada di Rasuna Epicentrum tetap tinggi. Bahkan harganya pun dari bulan ke bulan selalu merangkak naik. The Grove Condominium, contohnya, sejak awal diluncurkan beberapa bulan lalu, dengan harga mulai Rp 800-an juta per unit, kini harga jualnya sudah mencapai Rp 1,3 miliar.

Kenaikan harga yang cukup fantastis ini, membuat sebagian besar investor maupun end user terus memburu produk-produk yang diluncurkan di Rasuna Epicentrum ini. ”Umumnya mereka mencari tempat tinggal baru dengan konsep yang menarik dan modern. Nah. Rasuna Epicentrum ternyata memberikan prespektif lifestyle baru bagi mereka,” paparnya.

Demikian juga di kawasan superblok lain. Sebut saja superblok Kemang Village. Walaupun inflasi terus menerjang negeri ini, tetapi penjualan tiga tower dari tujuh tower apartemen di Kemang Village, Jakarta Selatan, malah sudah mencapai angka 90 persen. Demikian diungkapkan Direktur Kemang Village Djoko Hardjono dan Jessica Jessica Quantero, beberapa waktu lalu di Jakarta. Separuh pembeli apartemen di Kemang Village adalah pembeli tunai.

Sebagai informasi Kemang Village akan membangun tujuh tower dengan kapasitas sekitar 1.800 unit. Pada tahap pertama dikembangkan tiga tower apartemen dengan nama The Ritz, Cosmopolitan, dan Empire, dengan total 728 unit. Tower terbaru, The Tiffany, sebagai bagian pembangunan tahap kedua telah diluncurkan Juni lalu. Selain apartemen, di area Kemang Village akan dibangun pusat perbelanjaan mewah seluas 130.000 meter persegi dengan kapasitas 300 gerai lifestyle menengah atas yang dlengkapi berbagai fasilitas, antara lain klub fitnes, bioskop, kafe dan restoran, dan Timezone

Melihat angka penjualan di atas tampaknya orang Indonesia sudah mulai terbiasa Membiakkan” uang di proyek-proyek mix used. Dan bagi mereka itu adalah sebuah peluang yang sulit untuk dilewatkan. Apalagi bila membandingkannya dengan bunga simpanan perbankan.

2008-07-29T00:23:00.000-07:00

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

Menuju Rumah Sakit Berkelas Internasional

Pengembangan berbagai fasilitas terpadu dengan dukungan peralatan modern dan SDM handal merupakan wujud komitmen RSCM menjadi rumah sakit bertaraf internasional.

Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr.Cipto Mangunkusumo atau masyarakat sering menyebutnya dengan singkatan RSCM, merupakan rumah sakit pertama dan tertua di Indonesia. Dr.Tjipto Mangunkusumo yang namanya kemudian diabadikan menjadi nama rumah sakit itu, adalah pelopor berdirinya RSCM.

Keberadaan RSCM, tentunya tidak bisa dilepaskan dari sejarah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Perkembangan kedua instansi itu saling tergantung dan saling mengisi satu sama lain. Pada tahun 1896, Dr H. Roll ditunjuk sebagai pimpinan pendidikan kedokteran di Batavia (Jakarta)—saat itu laboratorium dan sekolah Dokter Jawa masih berada pada satu pimpinan.

Kemudian tahun 1910, Sekolah Dokter Jawa diubah menjadi STOVIA, cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tanggal 19 November 1919 didirikan CBZ (Centrale Burgelijke Ziekenhuis) yang disatukan dengan STOVIA. Sejak saat itu penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kedokteran semakin maju dan berkembang fasilitas pelayanan kedokteran spesialistik bagi masyarakat luas.

Bulan Maret 1942, saat Indonesia diduduki Jepang, CBZ dijadikan rumah sakit perguruan tinggi (Ika Daigaku Byongin). Pada tahun 1945, CBZ diubah namanya menjadi “ Rumah Sakit Oemoem Negeri (RSON). Tahun 1950, RSON berubah nama menjadi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP). Pada Tanggal 17 Agustus 1964, Menteri Kesehatan Prof. Dr Satrio meresmikan RSUP menjadi Rumah Sakit Tjipto Mangunkusumo (RSTM), sejalan dengan perkembangan ejaan baru Bahasa Indonesia, maka diubah menjadi RSCM.

Pada tanggal 13 Juni 1994, sesuai SK Menkes nomor 553/Menkes/SK/VI/1994, berubah namanya menjadi RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan PP nomor 116 Tahun 2000, tanggal 12 Desember 2000, status RSCM ditetapkan sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan). Dalam perkembangan selanjutnya, Perjan RSCM berubah menjadi Badan Layanan Umum, berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2005.

Perubahan itu, terang Direktur Utama RSCM, Prof. DR. Dr. Akmal Taher, SpU (K) bertujuan memberikan otonomi dan keleluasaan manajemen untuk mengembangkan pendapatan rumah sakit. ”Dengan status BLU kami mempunyai keleluasaan dan kelonggaran yang lebih untuk mendayagunakan pendapatan yang ada. Tidak hanya itu, masalah penggajian karyawan juga bisa diatur secara lebih proporsional,” paparnya. Dengan status BLU, sisi manajemen, pelayanan, dan sebagainya, arahnya menjadi lebih jelas.

Menjadi World Class Hospital

Untuk mewujudkan visi RSCM menjadi rumah sakit pendidikan yang mandiri dan terkemuka di ASEAN dan Asia Pasifik pada tahun 2010, lanjut Prof.. Akmal, RSCM terus berbenah diri, baik dari sisi kelengkapan sarana dan prarasana penunjang medis dan nonmedis maupun sumber daya manusianya. Salah satunya dengan mengembangkan sistem desentralisasi, yaitu menyatukan departemen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan instalasi RSCM jadi departemen medik untuk mengelola sumber daya rumah sakit. Juga dikembangkan sistem remunerasi dengan pemberian insentif kepada pegawai rumah sakit berdasarkan kinerjanya.

RSCM juga terus meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti perkembangan teknologi kedokteran dan bekerjasama dengan organisasi profesi di negara maju. Para dokter ahli RSCM mendapat kesempatan untuk belajar di pusat-pusat pendidikan di luar negeri. ”RSCM tetap akan menjadi tempat pendidikan para dokter ahli dari seluruh Indonesia, dan menjadi kiblat perkembangan ilmu kedokteran,” tambahnya.

Prof. Akmal menjelaskan pengembangan pelayanan RSCM selain mengarah pada layanan unggulan dengan menghadirkan pelayanan medik menggunakan alat dan perlengkapan modern dan canggih seperti fasilitas radiologi dan radioterapi, juga dengan mengembangkan pelayanan kesehatan terpadu dari berbagai subdisiplin keilmuan. Seperti: pelayanan jantung terpadu, pelayanan geriatrik terpadu, perawatan luka bakar terpadu dan pelayanan kanker terpadu.

Adapun untuk pengembangan sarana fisik rumah sakit, menurut Dr. Sonar Soni Panigoro, Sp.B-Onk.M.Epid, Direktur Umum & Operasional RSCM, secara bertahap terus ditambah. Selain pembangunan gedung penunjang seperti gedung parkir, dan fasilitas pengolah limbah, dalam dua tahun ke depan, di lahan seluas 12 hektar itu, juga akan dibangun beberapa gedung, baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan, lengkap dengan fasilitas penunjang medik. ”Sesuai masterplan, konsep pengembangan fisik bangunan RSCM, mengarah pada bangunan yang efisien dan ramah terhadap lingkungan,” jelasnya.

Sebagai contoh, beberapa bulan lalu, telah dibangun Public Wing atau bagian pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama golongan ekonomi menengah ke bawah yang penggunaannya diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Public Wing adalah gedung rawat inap terpadu A yang merupakan bangunan terintegrasi dari 9 bagian di RSCM, yaitu kebidanan dan kandungan, bedah, bedah saraf, THT, penyakit dalam, anestesi, mata, kulit dan kelamin, dan geriatri. Bangunannya terdiri dari 8 lantai, 169 kamar rawat, dengan total kapasitas 900 tempat tidur. ”Gedung itu merupakan unit rawat inap terbesar di Indonesia saat ini,” lanjutnya.

Sebagai bagian dari rumah sakit umum pusat nasional, gedung public wing, papar DR. Dr. Tjahjono Darminto Gondhowiardjo, Sp. M(K), Development and Marketing Director RSCM memiliki keunggulan dari aspek kualitas sumber daya manusia baik dokter spesialis, perawat, dan tenaga ahli lainnya. Profesi berbagai disiplin ilmu kedokteran siap melayani pasien dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya. Selain itu gedung ini memiliki fasilitas pelayanan laboratorium, farmasi, unit pelayanan gizi, radiologi, ruang operasi, rehabilitasi medik, billing center dan rumah singgah dengan fasilitas 84 kamar tidur.
Pelayanan terpadu ini, lanjut Dr. Tjahjono juga didukung oleh manajemen rumah sakit yang berbasis komputerisasi. Manajemen klinik maupun finansial pelayanan pasien dirangkum dalam satu kesatuan sistem informasi terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. ” Keberadaan fasilitas terpadu di gedung itu merupakan satu wujud komitmen peningkatan mutu pelayanan rawat inap dengan pelayanan yang terstandarisasi bertaraf internasional. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk merealisasikan RSCM berkembang menjadi World Class Hospital,” lanjutnya.

Selain itu guna mewujudkan visi RSCM menjadi rumah sakit terkemuka di Asia Pacifik, sebelum 2010 juga akan dibangun International Wing. ”Wujudnya berupa gedung 7 lantai dengan 392 tempat tidur. Gedung ini akan menampung pasien kelas I, VIP dan VVIP. Di dalamnya juga akan dibangun fasilitas penunjang, seperti: fasilitas rawat jalan, diagnostik dan intervensi,” ungkap Dr. Sonar.

Tujuan pengembangan Internasional Wing menurut Dr. Tjahjono, adalah untuk meningkatkan kinerja rumah sakit baik dari sisi pelayanan maupun ekonomi dan finansial. ”Gedung itu dibangun untuk meningkatkan daya saing dengan rumah sakit luar negeri dan menampung kebutuhan sebagian masyarakat akan rumah sakit dengan fasilitas yang jauh lebih baik,” jelasnya. Diharapkan keberadaan fasilitas Internasional Wing mampu mengurangi animo masyarakat Indonesia yang memiliki uang lebih berobat ke luar negeri.

Di samping itu pada tahap selanjutnya, juga akan dikembangkan Central Medical Unit tahap II, sebagai pusat sarana diagnostik dan intervensi yang infratsrukturnya ditunjang oleh ilmu kedokteran mutakhir dan program pelatihan. Layanan yang dikembangkan lanjut Dr. Tjahjono, adalah pelayanan terpadu ICU, ICCU, pelayanan hemodialisa, bedah central, endoskopi, dan pelayanan rawat jalan superspesialistik termoderen.

Dengan konsep layanan yang telah dikembangkan di atas, RSCM berharap menjadi salah satu rumah sakit pendidikan yang mandiri dan terkemuka di dunia.

2008-07-17T02:36:00.000-07:00

Diseminasi Usulan Rancangan Aturan Pemerintah Untuk Orang Asing

Sebagai perangkat hukum, PP No. 41 Tahun 1996 belum cukup komprehensif mengatur tentang hak atas tanah beserta bangunan untuk orang asing.

“Sedikit Cahaya di Tengah Kegalauan”. Kalimat itu diungkapkan Enggartiasto Lukita, Ketua Kehormatan DPP REI di tengah acara penyerapan aspirasi (diseminasi) Usulan Rancangan Aturan Pemerintah tentang Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi WNA dan Badan Hukum Asing, di Jakarta, 24/4/08 lalu. Hal tersebut diungkapkan Enggar karena sejak lama hak kepemilikan properti asing boleh dibilang belum melahirkan kebijakan baru dari pemerintah yang kondusif bagi kepemilikan asing.

Selama ini Dasar Hukum Pemilikan Rumah Tempat Tinggal/Hunian oleh WNA adalah PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, Permenag/KaBPN No. 7 Tahun 1996 dan Permenag/KaBPN No. 8 Tahun 1996.

Di Indonesia menurut Prof. Dr. Maria SW Sumardjono SH., MCL., MPA, yang menjadi pembicara tunggal menyatakan walaupun PP No.41 Tahun 1996 telah terbit sepuluh tahun lalu, Implementasinya belum menampakkan hasil sesuai tujuan yang diharapkan. Sebagai perangkat hukum, PP No. 41 Tahun 1996 belum cukup komprehensif mengatur tentang hak atas tanah beserta bangunan untuk orang asing.

Berbagai aspek belum diakomodasi dalam PP No. 41 Tahun 1996 tersebut, misalnya:
PP ini hanya mengatur mengenai WNA, bagaimana dengan badan hukum asing? PP ini hanya mengatur tentang rumah tempat tinggal/hunian, bagaimana dengan yang bukan hunian?
Rumah tempat tinggal/hunian yang dapat dimiliki WNA dapat terjadi di atas tanah Hak Pakai (HP) atas Tanah Negara atau HP atas Hak Milik, bagaimana kemungkinannya dengan HP atas tanah Hak Pengelolaan (HPL)?
Klasifikasi tempat tinggal adalah bukan rumah sederhana (RS) atau rumah sangat sederhana (RSS), apakah kriteria lain, misalnya harga minimal tidak diperlukan?
Pemilikan rumah tempat tinggal dibatasi untuk satu rumah, apakah pembatasan ini masih perlu dipertahankan?
Bagaimana dengan pembatasan jumlah unit yang dapat dijual kepada WNA (kuota), apakah hal ini diperlukan?
Apakah rumah tempat tinggal dapat dijual, bagaimana persyaratannya?
Bagaimana dengan pewarisan dan hibah rumah tempat tinggal?
PP ini tidak memuat tentang instansi yang berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan, apakah hal itu diperlukan?
Bagaimana dengan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada?

Nah, dalam kegiatan diseminasi tersebut anggota REI diminta masukannya sebelum usulan tersebut dirumuskan oleh Prof. Dr. Maria SW Sumardjono SH dan menjadi bahan masukan kepada pemerintah untuk Usulan Rancangan Aturan Pemerintah tentang Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi WNA dan Badan Hukum Asing

2008-07-17T00:51:00.000-07:00

Babak Baru Kredit Pemilikan Rumah

Hadirnya Multifinance sebagai pemain-pemain baru dalam penyaluran KPR diharapkan mampu memacu kompetisi di industri pembiayaan perumahan.

Selama ini masyarakat lebih banyak mengetahui bahwa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hanya disalurkan oleh lembaga perbankan. Nah, pertengahan Desember 2007 lalu, industri pembiayaan perumahan telah memasuki babak baru. Dua perusahaan lembaga keuangan non bank, yang biasanya menyalurkan kredit pemilikan kendaraan bermotor telah siap-siap mengucurkan dana mereka. Perusahaan Multifinance tersebut akan ikut meramaikan pembiayaan properti yang selama ini didominasi oleh perbankan.

Dua perusahaan pembiayaan itu adalah PT Finansia Multi Finance dan PT Ciptadana Multifinance. Seperti diketahui, Finansia Multi Finance merupakan perusahaan pembiayaan yang memfokuskan bisnisnya pada pembiayaan sepeda motor dan elektronik, dan sekarang memulai usahanya untuk membiayai kredit pemilikan rumah. Sementara itu, PT Ciptadana Multifinance sudah membiayai perumahan sebelumnya, tetapi fokus perseroan lebih banyak pada bidang sewa guna usaha.

Presiden Direktur Finansia, Yap Tjay Hing mengatakan, untuk tahap awal target penyaluran KPR tahun 2008 yang akan mereka salurkan kepada masyarakat sebesar Rp 100 miliar. “Kami kemungkinan akan memberikan dana KPR bagi masyarakat yang akan membeli rumah dengan harga di bawah Rp 100 juta,” lanjutnya.

Yap mengatakan akan membantu warga yang tidak bankable. “Penyaluran KPR ini baru percobaan, tetapi kami akan serius di bidang ini,” ujar dia. Tahun 2006 lalu, kredit yang telah disalurkan Finansia Rp 1,1 triliun, berupa kredit elektronik (20 persen) dan motor (80 persen).

Sementara itu, Presiden Direktur Ciptadana Benny Haryanto mengatakan, optimis target penyaluran KPR perseroan sebesar Rp 100 miliar dalam setahun relatif akan dicapai. “Yang terpenting adalah bagaimana agar pengembalian kredit lancar sehingga kami dipercaya kreditor,” ucap Yap yang mendapatkan pendanaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk membiayai KPR yang akan mereka salurkan.

Pembiayaan Dari SMF

Keinginan dua perusahaan multifinance tersebut melakoni bisnis pembiayaan perumahan adalah atas fasilitas yang akan diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Menurut Erica Soeroto, Direktur Utama SMF, pemberian pinjaman tersebut merupakan babak baru bagi industri pembiayaan untuk membangun pasar sekunder perumahan. Nantinya, konsumen perumahan akan mempunyai banyak pilihan pembiayaan bila akan membeli rumah.

Karena adanya permintaan peminjaman dana, ujar Erica, SMF akan menerbitkan obligasi. Setiap penerbitan obligasi, nilai nominalnya dikaitkan permintaan dana dari perusahaan pembiayaan. “Pokoknya nanti akan ada obligasi SMF berbasis KPR," ujar Erica, yang juga mantan Direktur Bank Papan Sejahtera (BPS), seusai acara penandatanganan komitmen penyaluran dana kepada kedua perusahaan multifinance tersebut.

Sayangnya, SMF tidak bersedia memberitahukan nilai pinjaman terhadap dua perusahaan pembiayaan tersebut. Namun, berdasarkan informasi, PT Ciptadana Capital dan PT Finansia Multi Finance Finansia dengan pinjaman dari SMF tersebut mereka dapat menyalurkan KPR hingga mencapai Rp 200 miliar tahun 2008.

Kerjasama tersebut merupakan sejarah baru bagi industri pembiayaan perumahan. Selama ini dana pihak ketiga yang dikelola perbankan masih mendominasi pembiayaan di sektor perumahan. Dari kerjasama tersebut, diharapkan semakin banyak lembaga keuangan non-bank (LKNB) yang ikut mendukung pembiayaan perumahan.

Keterlibatan perusahaan multifinance akan memberi alternatif pembiayaan bagi calon konsumen properti yang selama ini belum didukung perbankan. “Peran SMF adalah fasilitator bagi pasar pembiayaan sekunder perumahan. Targetnya memberi akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” timpal Paulus Nurwadono, Direktur PT SMF.

Bunga Bersaing dengan Perbankan

Menurut Erica, SMF mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman ke perusahaan pembiayaan. “Meski risiko kredit di perusahaan penerima pinjaman, kami tetap akan men-due diligence dari sisi bisnis dan hukum,” ujar dia. Standardisasi dokumen, prosedur, dan persyaratan KPR juga akan diterapkan bertahap agar diperoleh suatu kumpulan KPR yang berkualitas. Persiapan tersebut dibutuhkan untuk menghadapi regulasi sekuritisasi, yang nanti akan dibentuk.

Bagi Benny, yang terpenting dari dana yang diberikan SMF adalah keberlanjutan pendanaan oleh SMF sehingga konsumen KPR mendapatkan jaminan soal tingkat suku bunga. “Bila awalnya kami memberikan jaminan fixed rate hanya satu tahun, dengan dana yang dipinjamkan SMF mungkin dapat mencapai lima tahun,” ujar Benny. Dia pun berharap suku bunga KPR, yang kini diberikan Ciptadana sekitar 13 persen per tahun, dapat turun 2-3 persen sehingga produk KPR Ciptadana mampu bersaing dengan perbankan konvensional.

Benny memaparkan, hingga kini porsi KPR yang disalurkannya masih sangat kecil yakni 10% dari total portofolio perusahaan. Sebanyak 70% dari total portofolio Ciptadana Capital adalah di segmen factoring, sedangkan 20% adalah segmen leasing. “Sudah dua tahun terakhir kami menyalurkan KPR dengan portofolio mencapai Rp 60-an miliar. Sedangkan total portofolio perusahaan mencapai Rp 350 miliar,” ungkapnya.

Melihat pasar yang masih luas, Yap Tjay , berani mematok pertumbuhan angka penyaluran pinjaman tahun depan hingga Rp 100 miliar. Kalangan pelaku pasar berharap dengan dukungan permodalan dari SMF akan memperkuat kompetensi perusahaan multifinance dan mereka bisa berkompetisi dengan perbankan dengan memberikan suku bunga KPR yang kompetitif.

Apalagi masuknya perusahaan multifinance di segmen KPR pastinya akan memacu pertumbuhan jumlah konsumen. Hal itu otomatis akan memacu adrenalin pebisnis properti untuk makin gencar mengembangkan industri itu. Sehingga pasar perumahan murah pun dipastikan akan makin marak

2008-07-16T00:59:00.000-07:00

Jakarta Eye Center perkenalkan teknologi bedah Signature yang pertama di Asia Pasifik.

Perlahan tapi pasti, setiap lansia akan mengalami katarak. Katarak adalah perubahan lensa mata yang sebelumnya jernih menjadi keruh, yang sebagian besar disebabkan oleh proses degeneratif. Rata-rata usia terjadinya katarak adalah saat seseorang berusia 60 tahun ke atas, meski pada bayi pun bisa saja terjadi. Namun, katarak congenital atau kelainan yang dibawa sejak di dalam kandungan ini kasus yang terbilang langka.

“Katarak merupakan penyebab utama kebutaan di Indonesia,” kata Prof Dr Istiantoro, SpM, Direktur Jakarta Eye Center (JEC). Di kliniknya yang didesain 'terbuka' dengan dinding kaca tembus pandang yang memungkinkan kita bisa menyaksikan langsung proses operasi, ia menjelaskan kecanggihan teknologi Signature.

Signature adalah teknologi bedah katarak terbaru yang resmi diluncurkan di JEC. Teknologi yang sejak 6 bulan lalu mulai diperkenalkan di Amerika ini, kini pun mulai dilakukan di JEC.

Signature merupakan evolusi dari teknologi Phacoemulsification konvensional. Dibandingkan sebelumnya, Signature atau Cold Phacoemulsification ini menggunakan jarum gelombang ultrasonik yang tak lagi menimbulkan panas. “Sehingga, bisa mengurangi risiko komplikasi dan operasi pun menjadi jauh lebih cepat,” jelas Istiantoro. Hanya sekitar sepuluh menit, untuk melakukan satu operasi.

Prosedur katarak yang lebih efisien ini akan mengurangi risiko terjadinya luka terbakar, yang kerap ditimbulkan oleh mesin/peralatan bedah katarak konvensional. Karena jika terjadi luka bakar, penyembuhan bisa terhambat dan ada kemungkinan timbulnya silindris di kemudian hari. “Dengan Cold Phacoemulsification ini sayatan pun menjadi lebih kecil, 2 - 2,5 mm. Maka operasi tak lagi memerlukan jahitan dan tidak bocor,” jelas Istiantoro. Bandingkan, dengan teknologi sebelumnya, sayatan bisa sampai 6 mm. Begitu pun pada saat penghancuran lensa (yang mengalami kekeruhan), dengan alat yang disebut Phacotip dengan frekuensi tinggi (30.000/menit), penghancuran lensa menjadi lebih cepat tanpa menghasilkan panas. Dengan teknologi terbaru ini sekaligus bisa memperbaiki aliran cairan di mata sehingga operasi lebih aman dan terhindar dari komplikasi operasi.

Samuel Mulia, penulis produktif di beberapa media ini, adalah salah seorang pasien yang menjalani operasi katarak dengan teknologi canggih ini di JEC, kemarin. Selepas operasi, ia tampak biasa saja, dengan mata yang tak diperban. Padahal, dengan operasi Phaco konvensional, perlu beberapa waktu untuk pemulihan dan harus diperban. “Sebelumnya saya agak ragu, tapi setelah melihat sendiri operasi ini menjadi yakin. Saya bisa langsung ketemu dengan klien,” ungkapnya. Pemulihan yang sangat cepat ini dibenarkan oleh Prof Dr Istiantoro, SpM, yang melakukan operasi pada Samuel. “Pasien bisa kembali beraktivitas seperti biasa setelah operasi,” katanya. Berolahraga pun boleh, kecuali berenang, katanya. Alasannya, air kolam yang tak terjamin kebersihannya bisa berisiko.

Prosedur pemasangan lensa tanam pun – salah satu tahap operasi katarak -- mengalami perkembangan yang pesat. Dengan sayatan hanya 2 mm, lensa Aspheric yang digunakan yang sifatnya lebih lentur dimasukkan dengan cara dilipat.

“Sampai saat ini, sudah sekitar 200 pasien yang menjalani operasi dengan teknologi ini di JEC,” ujar Istiantoro. Sejauh ini hasilnya baik. “Kalaupun ada faktor kegagalan operasi katarak, kemungkinannya karena infeksi,” paparnya. Dengan teknologi terbaru ini, masa pemulihan yang sangat cepat dibantu dengan penggunaan obat tetes mata untuk menekan reaksi radang selama 1-2 minggu.

By MIRA LARASATI (Tempo)

2008-07-16T00:58:00.001-07:00

Cacingan Jangan Dianggap Sepele

Memang tidak mematikan secara langsung, tetapi mengganggu kesehatan tubuh manusia dan akhirnya menurunkan kualitas sumber daya manusia

Bicara mengenai penyakit cacingan, bisa jadi banyak hal yang kurang diketahui masyarakat. Padahal, penyakit cacingan itu bisa datang kapan saja. Datangnya pun tanpa diduga.

Salah satunya bersumber dari makanan yang terkontaminasi tinja, misalnya sayur yang biasa untuk lalapan (selada, kol, mentimun). Minuman yang terkontaminasi tinja, alias air minum yang tercemar dan tak melewati pemasakan yang sempurna, serta kebiasaan mengemut jempol pada anak tanpa memperhatikan kebersihan tangan.

Menurut dr. Adi Sasongko, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, infeksi cacingan biasanya terkait dengan tingkat kebersihan. Jika kita beranggapan cacing berkembang biak di tubuh, tidak sepenuhnya benar. Namun, yang terjadi adalah telur cacing tertelan berulang-ulang, yang akan menetas di dalam tubuh manusia. Saat infeksi berat atau anak sedang demam tinggi, cacing bisa bermigrasi ke mulut, karena si cacing merasa kepanasan dan naik melalui salur pencernaan ke tenggorokan.

“Cacingan itu penyakit yang endemik dan kronik. Semua orang dari segala usia bisa terkena infeksi cacingan. Memang tidak mematikan secara langsung, tetapi mengganggu kesehatan tubuh manusia. Pada akhirnya bisa menurunkan kualitas sumber daya manusia,” tuturnya.

Anak yang menderita cacingan, mungkin tingkat kecerdasan (IQ)-nya tidak langsung jongkok. Yang jelas, secara perlahan-lahan, dampak cacingan akan terlihat pada kemerosotan daya belajar, produktivitas, dan daya tahan tubuh anak itu. “Dalam jangka panjang, anak cacingan akan kalah bersaing dengan anak sehat,” kata Pengelola Yayasan Kusuma Buana itu.

Lantas apa hubungan antara cacingan dan menurunnya kemampuan belajar? Cacing di dalam usus mengeluarkan semacam toksin yang menyebabkan nafsu makan anak turun. Cacingan juga mempengaruhi kemampuan kognitif anak, yang berimbas pada kemampuan berpikirnya menurun.

Lalu bagaimana memastikan anak mengidap cacingan? Muntah disertai keluarnya cacing atau saat BAB terhadap cacing, dipastikan si anak mengidap cacingan. Cacing gelang yang terikut dalam feses secara kasat mata terlihat, namun untuk cacing tambang dan cacing cambuk yang berukuran kecil harus melalui pemeriksaan feses di laboratorium untuk memastikannya.

Tetapi itupun tidak sulit kata dr Adi, karena untuk pemeriksaan feses cukup lewat mikroskop biasa yang bisa dilakukan puskesmas dan posyandu. Jika hasil pemeriksaan lab positif adanya cacingan, segera beri obat cacing yang tepat.

Tetapi satu hal, jangan lupa menjaga kebersihan. Percuma saja rajin minum obat cacing tapi tak mengubah gaya hidup kurang bersih. Anjurkan hal ini pada si buah hati. Perhatikan dimana dia beraktifitas dan jangan jajan disembarang tempat. Nah, Ibu, mulai sekarang tanamkan pentingnya menjaga kebersihan pada si upik dan si buyung ya...

Promo

2008-07-16T00:56:00.001-07:00

Saatnya Memiliki Rumah Dengan KPR Graha Mandiri

Suku bunga kompetitif, proses cepat dan mudah, limit kredit mulai dari Rp25 juta sampai dengan Rp 5 miliar. Di samping itu KPR Graha Mandiri memiliki beragam fitur KPR yang menarik.

Menunda membeli rumah di saat kondisi bunga bank yang semakin rendah, bukanlah sebuah keputusan bijak. Maklum, setiap saat, harga rumah bisa saja naik, padahal pendapatan belum tentu naik. Apalagi akhir-akhir ini, banyak perbankan yang menawarkan iming-iming bisa membeli rumah dengan cara non tunai, dalam bentuk fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Nah, salah satu bank yang memberikan fasilitas KPR itu adalah Bank Mandiri, lewat produk KPR Graha Mandiri. Ketika banyak pengembang yang menjual rumah, KPR Graha Mandiri memberikan banyak pilihan dan kemudahan bagi konsumen untuk bisa memiliki rumah itu. Selain itu, KPR Graha Mandiri juga bisa digunakan untuk membeli ruko dan apartemen.

Ada beberapa kelebihan yang diberikan KPR Graha Mandiri. Yaitu suku bunga kompetitif, proses cepat dan mudah, limit kreditnya juga sangat fleksible, mulai dari Rp 25 juta sampai dengan Rp 5 miliar. Kelebihan lainnya, jangka waktu cicilan bisa sampai 15 tahun untuk pembelian rumah tinggal dan 10 tahun untuk pembelian ruko, rukan dan apartemen.

KPR Graha Mandiri juga memiliki beragam fitur produk KPR untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Diantaranya adalah: KPR Duo yaitu: KPR untuk pembiayaan rumah dan kendaraan sekaligus dalam satu fasilitas, KPR Top–Up, merupakan penambahan limit atas fasilitas KPR yang telah berjalan, sehingga debitur dapat menyesuaikan angsuran sesuai dengan cash flow-nya, dan KPR Take Over, adalah pengalihan fasilitas KPR dari bank lain ke KPR Graha Mandiri, dimana nasabah akan mendapatkan fitur yang sangat menarik dan tambahan dana.

Di samping itu, nasabah KPR Graha Mandiri juga bisa mengatur sendiri cicilan kreditnya dengan memanfaatkan fasilitas KPR fleksible. Limit yang diberikan hinga Rp 1,5 miliar dengan kemudahan fasilitas rekening revolving sampai dengan lima tahun. Limit rekening fleksible ini bisa ditentukan sendiri oleh nasabah sebesar maksimal 40 persen dari limit KPR yang diambilnya.

Selain itu, penurunan outstanding pada rekening fleksible dapat dilakukan setiap saat tanpa dikenakan denda. Dengan memanfaatkan fasilitas di atas, nasabah bisa mengatur cicilan dan cash flownya sesuai dengan keinginan dan kebutuhannhya.

Kemudian, ketika hendak menentukan lokasi rumah yang hendak dibeli, konsumen juga tidak perlu bingung. Hal tersebut karena KPR Graha Mandiri telah menjalin kerjasama dengan banyak developer. Sehinga Bank Mandiri dapat menawarkan program yang sangat spesial untuk nasabah. Seperti uang muka yang ringan, suku bunga yang sangat rendah, cash back provisi, diskon biaya-biaya, dan beragam hadiah langsung menarik lainnya.

Nah, mumpung, bunga KPR lagi rendah dan banyaknya tawaran menarik dari KPR Graha Mandiri, tidak ada lagi alasan untuk menunda rencana membeli rumah bukan?

2008-07-15T23:21:00.000-07:00

Pulau Seribu Vila

Bali pantas menyandang prediket, pulau seribu vila. Investasi di bisnis ini terus mengucur.

Vila-vila berserak menyusuri pantai-pantai di selatan Bali, menerjang kawasan pertanian dan berkerumun di sekitar Seminyak, Kuta. Hampir seluruhnya termasuk di wilayah Badung. Pendataan terakhir di kabupaten terkaya itu menunjukkan, sedikitnya terdapat 711 vila. Sayangnya, hanya 253 vila yang legal. Sebagian besar adalah vila yang dibangun sebagai private homes (rumah tinggal) namun kemudian dibisniskan sebagai akomodasi wisata.

Dari sisi hukum , jelas itu adalah situasi yang memprihatinkan. Tapi kacamata bisnis melihat, fenomena itu menunjukkan arah baru perkembangan pariwisata Bali. “Memang ada kecenderungan turis memilih tinggal di Vila,” kata Ketua Bali Villa Association (BVA), Ismoyo S Soemarlan.

Riset BVA menunjukkan, hunian vila terus meningkat dari hanya 5 persen dari total wisman ke Bali pada tahun 2005 yang totalnya mencapai 1,386.449 orang menjadi 15 persen pada tahun 2006 dari total 1.260.317 wisman. “Tahun ini kami optimis merebut 25 persen dari target 1,6 juta wisman,” tegas GM Villa Uma Sapna ini.

Keberadaan Vila di Bali sejatinya sudah berawal pada tahun 1998. Saat itu, kata alumni UII Yogyakarta ini, Pemda Bali mengambil kebijakan untuk menyetop izin hotel berbintang di Bali. Ternyata ini membuat kalangan investor mengintip peluang lain. Yakni, membuat fasilitas akomodasi wisata dengan investasi yang lebih murah tapi dengan kualitas sekelas hotel berbintang. Izin villa umumnya cukup dengan izin Pondok Wisata. Keputusan Menteri Nomor 3 tahun 2003 memang menyebutkan, sarana akomodasi hanya terdiri dari 3 jenis, yakni Pondok Wisata untuk hotel dengan jumlah kamar dibawah 5 kamar, Hotel Melati dan Hotel berbintang.

Uniknya, secara formal tidak ada standarisasi apapun mengenai pengertian vila. Meski, kata Ismoyo, secara umum vila identik dengan hunian yang menjaga privacy dilengkapi taman, swimming poll pribadi, dan pelayanan 24 jam. Honeymooners atau pasangan-pasangan yang sedang dimabuk asmara merupakan pangsa utama vila.

Arah lain perkembangan vila, menurut Dominique Gallmann, konsultan agen pemasaran Villa Exotiq Real Estate, adalah banyaknya turis yang jatuh cinta pada eksotika Bali sebagai destinasi wisata. “Orang Jakarta maupun orang asing selalu butuh ke Bali minimal setahun sekali,” sebut wanita yang sudah 15 tahun bergelut dalam bidang properti di Bali. Mereka kemudian membangun rumah pribadi untuk ditinggali selama 1-2 bulan. Sisanya, kemudian dibisniskan untuk biaya perawatan. Ada juga yang membangunnya sambil menunggu masa pensiun seraya mengangkat gengsi. “Jadi ini lebih ke lifestyle invesment,” sebutnya.
Situasi itu menjamur di Asia dan Bali merupakan pelopor trend berlibur ke vila. Apalagi kemudian sejumlah hotel juga membangun vila di komplek hotelnya. Di Eropa dan Amerika , trend ini sulit berkembang karena mahalnya harga tanah.

Ledakan vila di Bali terjadi dalam 3-4 tahun terakhir. Menyusul peristiwa bom pada 2002, perilaku wisatawan bergeser untuk memilih tempat-tempat yang lebih sepi dan pribadi. Asumsinya, tempat-tempat itu lebih aman dari ancaman para pelaku terorisme.

Wisatawan kelas atas dari Jepang juga cenderung memilih vila sebagai hunian favorit mereka. Setelah dilakukan survey, sebut Ismono, ternyata karena sebagian besar dari mereka di negaranya tinggal di apartemen-apartemen bertingkat yang mirip hotel. “ Jadi disini mereka lebih senang tinggal di tempat yang luas dengan udara yang segar,” jelasnya.

Perilaku ini berbeda dengan turis asal Australia yang tetap menjadikan hotel sebagai tempat favorit karena di negaranya mereka sudah memiliki rumah yang cukup luas. “Mereka lebih senang berkumpul di hotel-hotel dengan semua hingar bingarnya,” sebut Ismono.

Tapi, menurut Dominique, trend vila tak ada kaitannya dengan masalah keamanan. Ia lebih melihat kondisi Bali yang tetap menarik dari segi budaya dan alamnya. Bom Bali hanya memutus sementara trend itu.

Apapun alasannya, situasi itu membuat kucuran investasi terus mengalir di bisnis ini. Saat ini, kata Dominique, vila cenderung tidak lagi dibangun oleh perseorangan tapi oleh investor-investor yang mengembangkan komplek vila. Vila dibangun antara 10 sampai 40 unit dengan invetasi ratusan miliar. Bisa dikelola sendiri atau dijual lagi kepada perseorangan yang kemudian membisniskannya. “Untuk perawatan dan pemasaran ada perusahaan yang khusus menangani soal itu. Bahkan ada pula yang khusus mempersiapkan staf,” katanya. Hal itu ditandai pula dengan desain arsitektur yang kian beragam pula, bukan hanya style Bali seperti sebelumnya.

Dominique yakin, dengan UU investasi yang baru dan memungkinkannya orang asing memiliki properti dalam jangka panjang, investasi vila pun bakal ‘meledak’. Daerah selatan Pulau Bali dari Sanur hingga Tanah Lot dan khususnya Seminyak di utara Kuta akan menjadi pilihan. Sebab, infrastrukturnya sudah sangat lengkap. “ Disini ada banyak restoran bagus, gallery dan berbagai fasilitas lainnya,” tegas Ismoyo.

Sementara itu, meningkatnya minat tinggal di vila, juga dirasakan hotel-hotel berbintang yang menyediakan jenis akomodasi ini. “Vila menawarkan pengalaman baru khususnya bagi well traveler, “ kata Haryadi Satriono, Director of Sales The Ritz-Carlton, Bali Resort & Spa. Resort ini memiliki 78 villa dengan tingkat occupancy-nya rata-rata 65 persen setiap bulannya. Sebagian besar adalah dari Jepang, Korea, Rusia dengan rate US$ 695.

Audra Arul, Director of Sales and Marketing Le Meridien Bali Nirwana Resort menyebut, penjualan vila jelas lebih menguntungkan karena harganya yang lebih tinggi. “Meski kami tidak membedakan pelayanan,” katanya yang mengelola 12 unit vila dengan harga USD 450++ room only and two-bedroom villas is USD 750++. Situasi itu tentu tak lepas dari lirikan pemerintah. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Badung Made Subawa, pihaknya kini bergerak untuk melakukan pengaturan villa.

Selama ini, vila ilegal telah menjadi sumber utama kebocoran Pajak Hotel dan Restoran (PHR). “Mestinya PHR kita lebih dari Rp 250 miliar,” sebutnya. Sesuai Edaran Bupati Badung nomor 22/2007, vila ilegal diberi batas waktu hingga 29 Agustus 2007 untuk diputihkan alias diberi izin tanpa sanksi. Vila yang akan dibreidel hanyalah yang berada di jalur hijau. Dia yakin, justru dengan penegakan hukun, maka investasi vila pun akan menjadi lebih menarik.

2008-07-15T23:15:00.000-07:00

Pertumbuhan Pasar Properti

Masih Diambang Aman

Meski dibayang-bayangi kenaikan harga minyak, penjualan properti tetap menorehkan hasil menggembirakan sepanjang kuartal I 2008

Perusahaan konsultan properti, PT Procon Indah belum lama ini memaparkan dalam risetnya, bahwa sepanjang kuartal I 2008 sektor properti, khususnya perkantoran, mencatat kinerja terbaiknya. Permintaan properti perkantoran sepanjang empat bulan pertama 2008 mencapai 135.500 meter persegi. Angka itu merupakan permintaan terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Hal itu didorong oleh tingginya tingkat hunian pasar perkantoran, khususnya di area Central Business District (CBD) sebesar 87,7 persen. Pasokan baru tersedia sebesar 151.400 meter persegi, Sehingga total pasukan ruang perkantoran di CBD Jakarta mencapai 3,6 juta meter persegi, naik 4,4 persen dari kuartal sebelumnya.Adapun subsektor perumahan di Jabodetabek, dari 44 lokasi perumahan besar yang dimonitor PT Procon Indah, setiap bulan rata-rata terserap pasar sebanyak 1.541 unit. Penyerapan tertinggi ada di Tangerang. Pesaing terdekat Tangerang adalah perumahan-perumahan yang berlokasi di daerah di Cibubur dan Bogor. Daya tarik iklim yang sejuk, pemandangan pegunungan serta bebas banjir, membuat ke dua daerah itu tetap favorit bagi kalangan menengah ke atas. Demikian juga Bekasi. Lebih beragamnya kelas perumahan yang tersedia membuat daerah di timur Jakarta itu tetap menjadi favorit segala kalangan.

Pengamat properti, Panangian Simanungkalit merinci pertumbuhan properti tahun ini walaupun dibayang-bayangi dengan kenaikkan harga minyak dan kenaikan BI rate, tetapi masih dalam ambang aman. Walaupun diakuinya beberapa subsektor properti, seperti kondominium akan mengalami perlambatan. Panangian tetap memperkirakan industri properti bisa tumbuh hingga 8 persen pada tahun 2008. Properti lanjutnya, bisa terguncang jika BI Rate naik sampai 200 poin, atau mencapai rate 10 persen.

Dalam media briefing yang dilakukan pekan lalu, hal yang tidak jauh berbeda juga diuraikan oleh Jones Lang LaSalle, konsultan properti asal Amerika. Mereka menjelaskan beberapa subsektor peroperti akan mengalami perlambatan. Tetapi di Asia yang kebanyakan merupakan negara-negara berkembang seperti Indonesia, resesi sebagai dampak kenaikan harga minyak tidak terlalu besar.
Lebih jauh, Lucy Rumantir, Chairman Jones Lang LaSalle Indonesia, menjelaskan bahwa di sektor properti yang kemungkinan lebih sensitif terimbas dampak resesi tersebut adalah subsektor yang rentan terhadap faktor inflasi dan suku bunga, yaitu pasar ritel seperti pusat perbelanjaan dan kondominium. Bila sekiranya harga-harga barang terus naik, penurunan daya beli konsumen bisa mempengaruhi ekspansi bisnis peritel sehingga berpotensi mempengaruhi tingkat permintaan pasar.
Sementara itu, persaingan di pasar kondominium yang sudah ketat bisa menjadi semakin ketat apabila suku bunga terus naik, dimana investor bisa saja mengalihkan investasinya dari properti ke deposito atau instrumen perbankan lainnya. Sementara di pasar perkantoran komersial, terlepas dari kemungkinan dampak resesi ekonomi, permintaan dari tenant-tenant besar untuk pindah ke gedung baru yang lebih berkualitas akan terus tumbuh dan mendukung laju permintaan pasar.
Menanggapi dampak Pemilu 2009 terhadap pertumbuhan pasar properti di Indonesia, Lucy Rumantir menjelaskannya dengan mengambil contoh pertumbuhan properti di tahun 2004, ketika Indonesia pertama kali mengadakan pemilu secara langsung. Pada periode itu justru permintaan pasar kondominium meningkat tajam. Hal itu disebabkan dua faktor, yaitu tingginya permintaan yang tertahan sejak krisis 1998 dan rendahnya suku bunga yang membuat investor beramai-ramai mengalihkan portofolionya ke sektor properti. Untuk Pemilu 2009 yang akan datang ini, Lucy Rumantir berkeyakinan bahwa respon yang sama akan ditunjukkan oleh pasar properti Indonesia, dimana isu-isu politik diperkirakan tidak akan banyak mempengaruhi pertumbuhan pasar properti.
Bedanya, kata Lucy, bila di tahun 2004 lalu, permintaan demikian tinggi dan suku bunga berada di level terendah dalam sejarah, maka dalam dua tahun ke depan ini pasar properti akan lebih banyak dipengaruhi oleh tingginya persaingan dalam merebut konsumen karena konsumen semakin lama semakin kritis, khususnya di subsektor perumahan.

Kenaikan Harga Jual

Sejumlah pelaku industri properti telah memproyeksikan untuk menaikkan harga jual produk mereka 5%–15% hingga akhir 2008. Persentase kenaikan tersebut tentunya tetap memerhatikan pangsa pasar yang mampu menyerap kenaikan itu. ”Pelaku industri properti memang dihadapkan pada pilihan sulit. Menaikkan harga jual atau memakai patokan harga sebelumnya. Pilihan pertama berdampak pada daya serap pasar. Pilihan kedua pasti mengandung konsekuensi tergerusnya keuntungan, ” jelas F. Teguh Satria, Ketua Umum Realestat Indonesia.
Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Johanes Mardjuki mengatakan, selama kuartal I 2008 pihaknya sudah menyesuaikan biaya pembangunan dengan menaikkan rata-rata harga jual properti lima persen. Johanes, memperkirakan potensi kenaikan harga jual properti hingga akhir tahun bisa mencapai 15 persen. Porsi kenaikan itu masih dinilai kurang wajar mengingat angka kumulatif lonjakan harga ongkos pembangunan mencapai 10%-20%. Tapi, kata Johanes, kenaikan ini sudah sejalan dengan sejumlah acuan pasar. Tingkat inflasi per triwulan lalu saja sudah lebih besar dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Pendapat senada disampaikan Presiden Direktur PT Bakrieland Development Tbk Hiramsyah S. Thaib. Ia menyatakan, tren kenaikan harga properti sekarang mencapai 5%–10%. Pemicu utama kenaikan harga itu adalah melonjaknya harga besi baja yang sejak akhir tahun lalu mencapai dua kali lipat. ”Mudah-mudahan harga besi turun karena informasinya permintaan dari negara yang menyedot produksi baja terbesar di dunia, yakni China, India, dan Timur Tengah, mulai berkurang,” papar Hiramsyah, beberapa waktu lalu.

Ciputra, praktisi properti, berpendapat sebaliknya. Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia tidak akan berpengaruh terlalu besar terhadap pertumbuhan sektor industri properti jika pertumbuhan ekonomi minimum 6 persen terpenuhi.

Keyakinan akan tetap lajunya sektor properti juga diamini oleh para bankir. Di tengah gejolak kenaikan harga minyak dan naiknya BI Rate 25 basis poin ke level 8,25 persen tidak membuat perbankan langsung merevisi target pengucuran kredit pemilikan rumah (KPR). Iqbal Latanro, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), menegaskan BTN tidak akan melakukan revisi target kredit perumahannya pada 2008 yang sebesar Rp 10,4 triliun.

Iqbal menyebut, tahun ini BTN menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 27 persen, aset tumbuh dari Rp 36 triliun menjadi Rp 70,1 triliun, sedangkan kredit naik dari Rp 22,3 triliun menjadi Rp 59,9 triliun. Menurut Iqbal, pengalaman kenaikan BBM pada bulan Oktober 2006 sebesar 120 persen tidak membuat BTN harus merevisi target. ”Kami percaya pemerintah akan mengeluarkan kebijakan susulan untuk mengantisipasi turunnya daya beli masyarakat seperti pengalaman sebelumnya,” jelasnya.

Dia menambahkan, berdasarkan analisa saat ini belum perlu melakukan revisi. Pemerintah terkait dengan kenaikan BBM biasanya akan memberikan kompensasi kenaikan subsidi. Iqbal menegaskan, imbas dari kenaikan harga BBM baru dirasakan jika nasabah BTN terkena PHK dari perusahaannya. ”Kalau perusahaannya terkena dampak dan melakukan PHK, itu baru akan mempengaruhi BTN,” urainya.

General Manager Unit Kredit Konsumer BCA, Gregorius Hariyanto dalam acara KPR BCA Business Update 2008 awal Mei lalu mengakui gejolak pasar akhir-akhir ini bisa saja menekan penyaluran KPR, ”Barangkali bunga kredit juga naik. Sampai saat ini, BCA belum bisa bilang berapa, karena sedang dihitung,” ujarnya. Gejolak pasar, lanjutnya, tentu akan menggangu niat masyarakat yang ingin membeli rumah, tetapi kebutuhan untuk membeli rumah tidak akan hilang.

------------------------------

Holcim Perkuat Pasar di Jawa Timur

Konsumsi semen kemungkinan mengalami penurunan tetapi diyakini tidak sama dampaknya dengan negara lain. Ini berdasarkan pengalaman di 2005 saat terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal tersebut diungkapkan Patrick Walser, Direktur Marketing PT Holcim Indonesia Tbk pada saat meresmikan pusat distribusi semen curah dan semen kantong di Surabaya, pekan lalu. Ia mengatakan dengan kenaikan harga BBM jelas memberikan pengaruh pada perekonomian Indonesia. Imbas ekonomi makro, kata Patrick pasti memengaruhi daya beli dan tingkat konsumsi semen. Tetapi jika dilihat dan dibandingkan dengan kuartal I 2008 dengan periode yang sama di 2007, konsumsi semen masih menunjukkan pertumbuhan.
Nah, untuk terus melakukan penetrasi pasar, khususnya di Jawa Timur dan wilayah timur Indonesia, PT Holcim Indonesia Tbk, terus memperkuat pasar dengan mengoperasikan pusat distribusi semen curah dan semen kantong di Romo Kalisari, Surabaya. Presiden Direktur Holcim, Tim Mackay, dalam pernyataan tertulisnya menyebutkan, hal itu dilakukan untuk memperkuat rantai penyaluran produk agar ketersediaan pasokan barang terjamin.
Dia mengatakan, melalui anak usaha beton jadi, Holcim Beton, Holcim Indonesia memantapkan posisinya di Jawa Timur dengan membangun batching plant-batching plant dan tambang batu untuk melayani pekerjaan dalam berbagai skala. Selain itu kata Tim, perseroan juga melakukan diversifikasi produk dengan memberikan solusi bahan bangunan dan aplikasinya. ”Silo semen curah dan warehouse yang besar menjamin ketersediaan barang untuk menunjang pelayanan di daerah Surabaya,” katanya.

Sebagai informasi pasar Holcim terfokus pada penyediaan kebutuhan pasar domestik. Produk yang diekspor hanya 20% dan itu sifatnya menyikapi musiman. Negara-negara tujuan ekspor selama ini adalah: Malaysia, Singapura, Sri Lanka, Mauritius, Madagaskar dan sebagian negara-negara Afrika.

2008-07-15T23:13:00.000-07:00

Tema Lingkungan, Kecap Nomor Satu

Sentra hunian dengan tema ramah lingkungan adalah jurus paling mujarap dalam menjaring calon konsumen

Bumi makin panas. Itu yang dibahas ribuan ahli dari 200 negara, di Bali penghujung tahun lalu. Tuntutan untuk berperilaku lebih ramah terhadap lingkungan, sudah semakin kuat, termasuk di sektor properti. Pengembang dituntun menyediakan sentra hunian yang melek terhadap lingkungan.

Dulu ketika pengembang ”jualan”, lokasi, desain, fasilitas dan material bangunan, menjadi kecap nomor satu. Tetapi kini, persepsi konsumen soal hunian terus berubah. Kalau dulu, rumah yang dibuat dari bahan mahal dan desain bagus selalu menjadi refleksi kemegahan dan kemewahan, kini sudah bergeser. Kawasan berhawa sejuk, berudara bersih, banyak pohon, punya sumur resapan, kokok ayam dan kicau burung, itulah yang disebut luks.

Terdapat beberapa latar belakang yang membuat persepsi publik terhadap konsep hunian berubah. Masyarakat yang tinggal di kota, seperti DKI Jakarta, makin merasa bahwa kotanya makin sesak, polusif, dan panas. Air tanah pun terasa makin sulit diperoleh. Kota yang polusif itu membuat warganya tidak sehat, gelisah, dan tidak bisa bekerja optimal. Celakanya, semua itu merupakan cerminan sebagian kota-kota besar Indonesia.

Nah, sejumlah pengembang yang cerdas menyadari dan mengambil peluang itu. Mereka menjual tema lingkungan dengan menampilkan gambar-gambar memesona—tentang kawasan perumahan yang hijau. Pengembang rajin berbicara tentang konsistensi menanam pohon, menyimpan air hujan, membuat sumur resapan, memelihara hewan, dan mendesain bangunan yang ramah dengan lingkungan.

PT Bakrieland Development misalnya, menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dengan meluncurkan program ”Bakrieland Goes Green”. Lewat program ini, pengembang apartemen, perumahan, hotel, dan resor itu ingin menciptakan properti yang hijau dan sehat. Komitmen ini diwujudkan dengan menerapkan konsep green architecture, green operation dan green attitude dalam setiap pengembangan proyek, mulai dari sisi perencanaan hingga pengembangan.

Lebih jauh Presiden Direktur/CEO PT Bakrieland Development, Hiramsyah S. Thaib menjelaskan, yang dimaksud dengan kebijakan lingkungan green architecture adalah semua produk didesain secara ramah lingkungan. Sedangkan green operation adalah setiap manajemen kawasan dan gedung akan mengoperasikan unit-unitnya dengan ramah lingkungan. ”Tetapi yang utama adalah green attitude, itu akan menjadi budaya perusahaan dan sumberdaya di dalamnya, dituntun kearah nilai yang peduli lingkungan,” ujar Hiramsyah.

Ketiga faktor di atas perlu karena masayarakat ketika membeli rumah, membelinya untuk jangka waktu sepuluh hingga dua puluh tahun, atau lebih dari itu. ”Kami tidak hanya berpikir untuk bisa eksis dalam lima tahun tapi untuk investasi jangka panjang. Untuk mewujudkan itu, faktor utama selain manusia adalah lingkungan. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memberi kontribusi terhadap lingkungan,”ujar Hiramsyah.

Ia menceritakan bagaimana di negara-negara maju proyek properti yang menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan faktor lingkungan tidak akan merugi, justru mencatat keuntungan yang tinggi. Di Bakrieland, kata Hiramsyah, pada awal perencanaan proyek sudah ditanamkan pemikiran untuk memberi nilai tambah kepada konsumen berupa lingkungan yang lebih ramah dan nyaman. Ini sesuai dengan tagline yang diusung Bakrieland, yaitu dream, design, and deliver.

Salah satunya penerapannya adalah pada proyek apartemen The Wave di kawasan super blok Rasuna Episentrum. Koridor apartemennya memiliki cross ventilation sehingga pengudaraannya alami daan tidak memerlukan mesin pendingin (AC). Ini akan menghemat energi dan mengurangi efek rumah kaca akibat penggunaan AC.

Rasuna Epicentrum juga dijadikan kawasan percontohan bagi Pemda DKI Jakarta, sebagai kawasan yang memiliki area resapan air. Kolam resapan seluas 1.200 m2 telah dibangun dan mampu menampung 4.000 m3 air. Di Rasuna Epicentrum, juga dibangun tempat pejalan kaki dengan lebar 10 meter yang akan diisi dengan dengan pepohonan rindang dan water features untuk mengurangi suhu udara. Sungai yang melewati Rasuna Epicentrum juga akan direvitalisasi sehingga tidak berbau dan dapat menjadi kawasan air yang bisa dinikmati oleh setiap orang.

Bakrieland, tutur Hiramsyah, juga menjalin kerjasama dengan PT Holcim Indonesia dalam perencanaan program pembelajaran sustainable construction dengan melakukan workshop bersama dalam project The Wave at Rasuna Epicentrum.

Mengenjot Penjualan

Keberpihakan pada lingkungan pada ujungnya tidak hanya akan melestarikan lingkungan, tetapi juga membuat prestasi pengembang dalam menjual menjadi lebih baik. Menurut Hiramsyah kebijakan pembangunan ramah lingkungan itu nyatanya membawa pengaruh signifikan pada angka penjualan Bakrieland. Untuk dua bulan pertama setelah diluncurkan, apartemen The Wave dan the 18th laku keras. Padalah lanjutnya kompetitor dengan lokasi dan harga yang tidak kalah bagus hasilnya tidak seperti yang dicapai Bakrieland. “Pembeli seolah merem”,” ungkapnya.

Ihwal berkah lingkungan ini ditunjukkan oleh perumahan Puri Botanical Garden, di Jakarta Barat. Setelah melempar isu lingkungan, perumahan itu laku bukan main. Sebelum melempar isu lingkungan, perumahan ini berjalan biasa saja. Namun, begitu Puri Botanical Garden memasukkan isu lingkungan, larisnya bukan main. .......

2008-07-15T23:02:00.000-07:00

Agar Merek Makin Terkerek

Ekspektasi sinergi diharapkan muncul dari strategi co-branding

Intel Inside. Banyak pengamat yang menyebutkan itulah salah satu contoh strategi kerjasama pemasaran dengan program co-branding yang sukses. Intel tidak menjual secara langsung produknya kepada end users (pemakai) tetapi harus melalui perusahaan komputer seperti IBM, Compact, Gateway dan lain-lain.

Lalu apakah sebenarnya yang dimaksud dengan co-branding? Pada hakikatnya co-branding adalah suatu bentuk kerjasama diantara dua merek atau lebih, memanfaatkan brand awareness kedua belah pihak dan nama merek masing-masing masih dipakai. Co-branding dipakai berbagai perusahaan untuk meningkatkan pengaruh dan lingkup mereknya, memasuki area atau sektor pasar yang baru. Juga dipakai menyodorkan teknologi baru, mengurangi biaya melalui skala ekonomis dan untuk penyegaran citra.

Biasanya masa kerjasama co-branding ini berada diantara jangka menengah sampai jangka panjang, sebelum lebih jauh melangkah untuk mengeluarkan merek baru atau joint venture secara legal. Bagi sebagian perusahaan, manfaat co-branding lebih bersifat taktis yang tujuannya untuk memanfaatkan kapabilitas reputasi mitra untuk memasuki suatu pasar baru dan secara bersama-sama meningkatkan pemasukan. Bagi perusahaan yang lain co-branding lebih bersifat permanen, khususnya di sektor industri teknologi tinggi yang membutuhkan investasi yang besar.

Lantas mengapa co-branding harus ditempuh perusahaan? Dalam sebuah tulisannya, pakar marketing dan Chairman Frontier Consulting Group, Handi Irawan, mengulas bahwa salah satu alasannya adalah karena ekspektasi sinergi yang diharapkan muncul dari strategi ini. Sinergi muncul ketika co-branding memberikan value bagi masing-masing merek. Baik value dalam bentuk laba ataupun value dalam bentuk peningkatan brand equity setiap merek.

Ekspektasi sinergi terutama relevan bagi tipe co-branding di mana satu produk menggunakan dua merek yang sudah eksis (composite branding), sedangkan ingredient branding umumnya ditempuh guna memperkuat brand equity dari host brand, seperti yang dilakukan oleh Produsen semen PT Holcim Indonesia Tbk dan produsen semen instan PT Cipta Mortar Utama (CMU) yang memproduksi semen instan merek Mortar Utama (MU).

Holcim dapat dikatakan sebagai ingredient brand. Sementara, MU adalah finished product, karena semen yang akan dipakai sebagai bahan baku pembuat semen instan MU adalah semen Holcim. Untuk itu Holcim berkewajiban menyediakan seluruh kebutuhan semen dan pasir sebagai salah satu bahan baku pembuatan semen instan MU.

Sekedar informasi tahun lalu, Holcim menguasai 16 persen pasar semen nasional, dengan kapasitas produksinya mencapai 7,9 juta ton dan optimalisasi produksi hingga 80 persen. Saat ini, konsumsi semen nasional mencapai 34 juta ton. Sementara, kenaikan angka konsumsi mencapai rata-rata 7 persen per tahun. Sedangkan pemanfaatan semen untuk bahan baku semen instan, menurut Jun Suryo Wardhana, General Manager CMU, berada di kisaran angka 40 persen dari konsumsi nasional dan trennya, pemakain semen instan tumbuh dua digit.

Tahap awal, semen instan jenis MU 301 dijadikan sebagai pilot project dalam co-branding dari 22 jenis produk yang dihasilkan CMU selama ini. Untuk selanjutnya dalam jangka panjang terbuka kemungkinan kerjasama merek ini menggunakan semen Holcim pada seluruh jenis produk CMU.

Bagi kedua perusahaan, co-branding ini pada akhirnya sama-sama bertujuan agar nama dan perolehan fulus keduanya bisa ngerek alias naik menjulang.

2008-07-15T22:40:00.000-07:00

Kredit Properti

Kredit Perumahan Tumbuh 33 Persen

Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah dan Apartemen masih didominasi oleh bank swasta nasional

Beberapa waktu lalu Bank Indonesia mengumumkan bahwa sampai empat bulan pertama tahun 2008 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) mampu menembus angka Rp 105,3 triliun. Angka tersebut tumbuh 33 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Pada April 2008, pertumbuhan kredit pemilikan rumah dan apartemen masih didominasi bank swasta nasional, yakni 36,1%, dibandingkan dengan bank BUMN yang tumbuh 31,2% dan bank pembangunan daerah 30,1%. Sementara itu, pertumbuhan kredit KPR dan KPA bank asing dan campuran hanya naik tipis, sekitar 0,2% menjadi Rp 1,03 triliun. Peningkatan kredit perumahan dan apartemen itu salah satu penyebabnya adalah penurunan suku bunga kredit konsumsi dari 17,24% pada yang April 2007 menjadi 15,74% pada April 2008.

Sampai April 2008 kredit sektor itu mengalami pertumbuhan sebesar Rp 11,01 triliun. Pertumbuhan KPR dan KPA masih didominasi bank swasta nasional. Meskipun gejolak perekonomian mulai menekan daya beli masyarakat pada awal tahun ini. Sama seperti kenaikan BBM tiga tahun lalu yang sempat membuat daya beli melemah, sehingga rerata pertumbuhan kredit sektor itu mengalami penurunan, yakni di kisaran 20%, maka tahun ini pun diprediksi akan terkena dampak walaupun tak sebesar 2005.
Hal itu terlihat dari pertumbuhan KPR dan KPA sebelum kenaikan BBM. Pada satu tahun periode yang berakhir April 2005, terjadi pertumbuhan 45,6% menjadi Rp 46,51 triliun. Setahun kemudian, pertumbuhan tinggal 26% menjadi Rp 65,59 triliun, dan April 2007 hanya tumbuh 20,6% menjadi Rp 79,14 triliun.
Ekonom Bank Rakyat Indonesia Djoko Retnadi, seperti dikutip Bisnis Indonesia mengatakan peningkatan kredit kepemilikan rumah dan apartemen adalah fenomena bagus bagi perekonomian dalam negeri. Artinya, katanya, ekonomi Indonesia tidak terpengaruh dengan kasus kredit gagal bayar kredit perumahan yang melanda Amerika Serikat."Fenomena bagus lainnya porsi kredit KPR dan KPA lebih besar daripada sektor konstruksi dan realestat. Sebelumnya, konstruksi yang mendominasi kredit properti," paparnya. Apabila dilihat data BI pada April, dari total kredit properti sebesar Rp 165,67 triliun pangsa pasar kredit kontruksi sebesar Rp37,75 triliun dan realestat sekitar Rp 22,67 triliun. Menurut Djoko, kredit pemilikan rumah dan apartemen justru lebih aman karena porsi kreditnya hanya sekitar 10% dari outstanding kredit nasional. "Jadi, jauh lebih safe dari bubble ekonomi," ujarnya.Namun, lanjutnya, industri perbankan perlu mewaspadai kemungkinan adanya peningkatan kredit bermasalah, karena kenaikan suku bunga bank sentral menjadi 8,5% dan tekanan laju inflasi.

Sementara itu dalam kesempatan berbeda, Diah Sulianto, General Manager Kredit Konsumen BNI mengemukakan, menggeliatnya industri properti, khususnya untuk subsektor perumahan, menggugah dunia perbankan untuk menikmati manisnya peluang bisnis pendanaan perumahan. Salah satunya adalah Bank BNI. Di tahun 2008 ini, bank plat merah ini mengucurkan KPR sebesar Rp 5 trilyun atau tumbuh lebih dari 135,84 persen dibandingkan 2007 yang tumbuh Rp 2,12 triliun.

“Kami optimis mampu menyalurkan Rp5 triliun, karena pasar perumahan masih sangat potensial dari 400 ribu kebutuhan rumah masyarkat Indonesia, yang dibiayai perbankan baru 150 ribu,” kata Diah Sulianto, beberapa waktu lalu. Untuk itu, pada tahun ini pihaknya terus mengembangkan berbagai produk yang mampu menarik minat masyarakat untuk meminjam (kredit) perumahan di BNI.

“Pada awal tahun 2008 outstanding loan KPR BNI telah mencapai Rp 4,92 miliar atau tumbuh 200 miliar, Kita harapkan pada 2008 outstandingnya mencapai Rp 6,9 triliun,” katanya.Ia menambahkan untuk komposisi kredit perumahan tersebut, pembiayaan untuk apartemen hanya 10 persennya saja. “Karena apartemen adanya hanya di kota-kota besar sehingga tidak bisa ekspansif,” katanya.

Menurut dia, komposisi kredit perumahan pada 2008 tetap akan menjadi porsi yang terbesar dari total kredit konsumer yang disalurkan. Pada 2007 dari total kredit konsumer sebesar Rp 11,34 triliun, kredit perumahan mencapai 43,29 persen, kredit untuk multifinace 26,6 persen dan sisanya sekitar 30 persen untuk kredit multiguna.

Ia menambahkan pada 2008, target pertumbuhan kredit konsumen secara keseluruhan mencapai 30 persen. “Sebelumnya total kredit konsumen ditambah dengan kartu kredit mencapai Rp13 triliun, kita harapkan tumbuh 20 persen menjadi Rp16,9 triliun,” katanya.

Sementara itu si Raja KPR, Bank BTN menurut Iqbal Latanro, Direktur Utama BTN, disela-sela pencanangan hari Perumahan nasional beberapa waktu lalu mengukapkan bahwa sampai akhir Mei 2008 lalu, BTN telah berhasil menyalurkan hampir separuh dari target kredit BTN atau 48 persennya dari target alokasi hingga Rp 10,04 triliun. Iqbal meyakini kenaikan BBM tidak akan memengaruhi pencapaian target yang dipastikan akan terlapaui pada akhir tahun ini.

APHT, Gerogoti Pasar RSH

2008-07-15T22:22:00.000-07:00

Kredit RSH Bersubsidi

APHT, Dalang yang Bisa Menggerogoti Pasar RSH

Untuk menghindari pungutan APHT, konsumen memperkecil plafon kreditnya. Uang muka pun harus ditambah.

Keputusan pemerintah menaikkan harga jual Rumah Sederhana Sehat (RSH) bersubsidi maksimal Rp 55 juta per unit dengan menyertakan kebijakan peningkatan besarnya skim subsidi yang diberikan, ternyata belum sepenuhnya efektif bisa meningkatkan kemampuan beli masyarakat. Memang setelah harga jual maksimum Rp 55 juta, pemerintah juga menaikkan nilai subsidi.

Untuk kelompok I dengan harga jual maksimum Rp 55 juta konsumen memperoleh subsidi Rp 8,5 juta, dari sebelumnya Rp 7,5 juta. Sedangkan kelompok sasaran II dengan harga maksimal Rp 41,5 juta mendapatkan subsidi Rp 11,5 juta dari sebelumnya Rp 10 juta, dan kelompok sasaran III dengan batas harga jual maksimum Rp 28 juta mendapatkan subsidi Rp 14,5 juta dari sebelumnya hanya Rp 12, 5 juta.

Tetapi setelah kebijakan itu berjalan beberapa lama, mulai muncul beberapa persoalan. Salah satu yang (mungkin) terlupakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) adalah masih tetap dibebankannya konsumen RSH bersubsidi untuk membayar biaya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) untuk plafon kredit yang besarnya sama atau di atas Rp 50 juta.

Pasalnya, akibat kenaikan harga RSH Rp 55 juta itu, maka besarnya plafon kredit kelompok sasaran I juga ikut naik, menjadi Rp 50.800.000,-, dengan uang muka sebesar Rp 4.200.000,-. Akibat plafon kredit (pokok kredit) yang nilainya di atas Rp 50 juta tersebut, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan aturan Bank Indonesia, dimana jika nilai kredit itu besarnya sama atau di atas Rp 50 juta maka terhadap agunannya harus diikat dengan APHT yang dibayarkan kepada negara. Sebaliknya jika nilai kredit kurang dari Rp 50 juta maka cukup diikat dengan perjanjian Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT).

Nah, justru di situlah letak persoalannya. Pungutan APHT yang harus dibayar konsumen sewaktu proses akad kredit kepada BPN melalui notaris itu nilainya mencapai Rp 800.000 per-sertifikat. Bandingkan dengan SKMHT yang hanya sebesar Rp 75.000,- persertifikat. Akibat berbedaan yang menyolok (selisih APHT dan SKMHT-red) maka banyak pengembang yang menyarankan kepada konsumen untuk memperkecil plafon kreditnya di bawah Rp 50 juta.

“Lebih efisien bagi konsumen. Dari pada mereka mendapatkan kredit Rp 50.800.000 tetapi Rp 800.000-nya digunakan untuk membayar APHT. Lebih baik plafon kreditnya diturunkan menjadi Rp 49.900.000,- dengan hanya terkena SKMHT Rp 75.000,-,” jelas Preadi Ekarto, Wakil Ketua Umum DPP REI bidang RSH.

Bagi konsumen tentu itu adalah sebuah pilihan yang sulit karena menurunkan pokok kredit sama saja artinya mereka harus menambah uang muka yang harus dibayarkan. Bandingkan saja, dengan mendapatkan plafon Rp 50.800.000,- konsumen hanya menyediakan uang muka Rp 4,2 juta. Tetapi untuk menghindari pungutan APHT tadi maka plafonnya (terpaksa) diturunkan di bawah Rp 50 juta, misalnya Rp 49.900.000,- . Artinya konsumen harus menambah lagi uang muka Rp 900.000,-sehingga total uang muka menjadi Rp 5,1 juta.“Tentu bukan pilihan terbaik karena sama saja artinya jumlah uang mukanya naik 20 persen. Kenaikkan itulah yang memberatkan konsumen,. Pasar RSH bisa tergerus,” jelas Direktur Utama ISPI Group ini.

Tinjau Kembali Besarnya APHT

Padahal masalah utama yang selalu menggayuti konsumen RSH bersubsidi ini adalah ketidakmampuan menyediakan uang muka dalam jumlah besar. Tetapi dengan harus menaikkan uang muka, dengan alasan menghindari pungutan APHT ini, jelas akan mengancam daya beli masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 2,5 juta—yang berhak membeli RSH bersubsidi. “Pemerintah sebaiknya meninjau kembali pungutan APHT tersebut. Untuk kredit RSH cukup membayar SKMHT karena relatif terjangkau. Pungutan APHT itu hampir sama besarnya dengan nilai cicilan selama tiga bulan. Itu amat berarti bagi masyarakat menengah bawah,” tutur pengembang spesialis RSH itu.

Kenyataan di lapangan juga dirasakan kalangan pengembang yang lain. Jhony Halim, pengembang RSH di daerah Sumatera Barat itu mengakui akibat biaya-biaya yang dikenakan dalam proses akad kredit, banyak konsumen yang menunda akad kredit dengan alasan belum cukup uang. “Di luar uang muka ada biaya-biaya KPR. Besarnya kadang hampir separuh uang muka, jadi memberatkan. Harusnya memang biaya-biaya yang tidak perlu dan memberatkan konsumen kecil itu bisa ditanggung negara. Jangan samakan kebijakan RSH dengan kredit non RSH, kasihan masyarakat,” pintanya.

Nah, supaya konsumen menengah bawah tetap bisa menikmati plafon Rp 50.800 ribu tetapi tidak perlu harus membayar biaya APHT, pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Real Estat Indonesia (REI) melalui Kemenpera telah mencoba mencari jalan keluarnya. Solusi yang disarankan ke pemerintah yang nanti akan disampaikan oleh Kemenpera kepada BPN dan Bank Indonesia itu antara lain adalah:
Tarif APHT untuk RSH bersubsidi sama dengan SKMHT dengan alasan hal itu tidak memberatkan konsumen
Karena kebijakan timbulnya APHT untuk kredit yang besarnya sama atau di atas 50 juta dari Bank Indonesia diusulkan Untuk RSH bersubsidi tidak perlu dilakukan APHT cukup bayar SKMHT saja. Atau ikut Kepmen saja. Kalau Kepmennya berubah maka SKMHT-nya juga berubah.

Semua hal itu disulkan REI menurut Preadi untuk memperbesar kemungkinan rakyat bisa memiliki rumah. ”Dengan membayar uang muka lebih kecil artinya pangsa pasar makin besar. Masak cicilannya Rp 290 ribu tetapi harus bayar APHT Rp 800 ribu, itu sama saja dengan 3 kali cicilan,” kritiknya.

Tito Murbaintoro, Deputi Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat mengaku justru baru mengetahui jika APHT yang dibebankan tersebut jumlahnya cukup besar, dan memberatkan konsumen RSH. ”Terus terang saya juga baru mendengar hal itu. Cuma kami belum tahu aturannya seperti apa, besarnya pungutan itu dasarnya apa. Kami lagi koordinasikan dengan BPN. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan ada jalan keluar terbaik. Karena kami juga tidak mau hanya karena masalah ini bisa memukul daya beli masyarakat,” tegasnya.

Tito meminta pihak-pihak yang keberatan memberikan masukan dan informasi dasar hukum dan tarif dari diberlakukannya APHT tersebut. Karena jika telah memiliki alasan formal dan informasi yang jelas soal aturan mana saja yang memberatkan, baru Kemenpera bisa menindaklanjutinya. ”kami minta data pendukung, tarif-tarifnya. Jika sudah terkumpul kita carikan jalan keluar terbaik bagi semua pihak,”janjinya.

Ilustrasi beban biaya yang harus ditanggung konsumen ketika akad kredit:

1. Angsuran bulan pertama Rp 336.000,-
3. Provisi bank Rp 224.500,-
4. Biaya Notaris Rp 100.000,-
5. SKMHT Rp 75.000,-
6. Biaya Apparaisal Rp 120.000,-
7. Premi asuransi kebakaran Rp 216.042,-
8. Premi asuransi Jiwa (umur >40 th) Rp 867.468,-
9. Saldo tabungan diblokir Rp 550.000,-
10. Biaya administrasi Rp -
Total Rp 2.394.000,-

Pasar Perkantoran

2008-07-15T22:16:00.000-07:00

Gedung Perkantoran Tetap Diburu

Gedung perkantoran tetap menjadi primadona pasar properti. Tumbuh tak hanya di CBD, di luar CBD juga menunjukkan gairah tersendiri.

Bisnis properti perkantoran tampaknya tak layu dihujani inflasi. Di tengah pasang surut beberapa subsektor properti akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, serapan pasar gedung perkantoran justru mencatatkan kinerja yang menggairahkan. Menurut data yang dirilis PT Procon Indah, total pasokan komulatif ruang kantor selama kuartal I 2008 sebanyak 3,61 juta m2. Rapor itu bahkan melampaui masa kejayaan properti sejak krisis 1997 lalu.

Sebagian besar pasokan perkantoran di Jakarta berasal dari area Central Business District (CBD), koridor Sudirman-Thamrin (58 persen) dan Kuningan-Gatot Subroto (18 persen). Konsultan properti lain, PT Property Advisory Indonesia juga melaporkan harga sewa perkantoran di CBD pada kuartal I 2008 naik 1,2% menjadi Rp 131.270 per m2 per bulan, dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 129.665 per m2 per bulan.
Dalam kurs dolar, harga sewa perkantoran di CBD pada periode itu naik 3,4% menjadi US$ 14,24 per m2 per bulan dari sebelumnya US$ 13,77 per m2 per bulan. Kenaikan sewa tarif dalam bentuk mata uang dolar AS lebih tinggi karena penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama periode itu. Hampir semua konsultan properti memperkirakan permintaan ruang kantor kelas premium di kawasan CBD (grade A) akan terus meningkat.
Tren yang terjadi sepanjang kuartal I 2008 dipastikan akan berlanjut. Pasalnya, beberapa perusahaan yang akan berinvestasi secara langsung di Indonesia membutuhkan tambahan ruang kantor baru pada tahun ini
Sampai akhir 2008 diperkirakan pasokan ruang perkantoran di Jakarta mencapai angka 4,12 juta m2. Menara BCA-Grand Indonesia, The Energy, City Tower dan Bakrie Tower adalah beberapa gedung perkantoran yang akan resmi beroperasi dan menyemarakkan peta bisnis perkantoran di Jakarta pada awal tahun depan.

Untuk menarik minat calon pembeli dan penyewa (tenant) pengembang mengiming-imingi berbagai kelebihan terhadap bangunan yang akan mereka jual atau sewakan kepada para tenant. Beragam konsep diusung para pengembang untuk menarik pemilik usaha membeli atau menyewa tempat di gedung yang mereka bangun. Namun kebanyakan menawarkan model gaya hidup baru bagi kaum urban, khususnya gedung perkantoran yang terletak di pusat kota.

Bakrie Tower misalnya, gedung perkantoran yang dikembangkan oleh PT Bakrieland Development Tbk yang digembar-gemborkan akan menjadi landmark bagi kota Jakarta itu menjanjikan sejumlah keunggulan. Kini, gedung kelas premium (grade A+) itu, telah merampungkan pekerjaan konstruksinya.

Bakrie Tower merupakan gedung perkantoran modern yang memiliki fasilitas tahan gempa sampai 8 skala richter, tenaga listrik cadangan 100%, pengolahan air limbah dan dilengkapi fasilitas penyandang cacat. Gedung itu merupakan bagian dari mega superblok Rasuna Epicentrum yang akan dikelilingi produk properti lainnya seperti: The Groove Condominium, The Grove Suites, The Wave at Rasuna Epicentrum, dan bangunan lain yang sudah berdiri sebelumnya.

Diperkirakan gedung perkantoran ”terseksi” di Jakarta itu akan selesai secara keseluruhan pada November 2008. M. Ridwan Kamil, konsultan dari urbane Indonesia, partner lokal yang mengarsiteki keberadaan Rasuna Episentrum menyebutkan, salah satu kelebihan Bakrie Tower adalah dari sisi desainnya.

Bentuk Bakrie Tower yang sculptural—menyerupai penari balet—dimana tiap lantainya denah digeser sebesar 1 derajat horizontal, sehingga menghasilkan bangunan yang meliuk-liuk, membuatnya menjadi perkantoran terseksi di Indonesia saat ini. Belum lagi secondary skin (selimut bangunan) yang terdiri atas 8.000 panel fasad yang tidak sama, membuat keunikan tersendiri dan menjadikan gedung perkantoran ini berbeda dengan yang lain.
Direktur Utama PT Bakrieland Development Tbk, Hiramsyah Sambudhy Thaib, menjelaskan bahwa gedung perkantoran setinggi 50 lantai itu akan dihuni pada awal 2009. Hiramsyah menyebutkan 80 persen dari 65 ribu meter persegi ruang yang tersedia di Bakrie Tower telah terjual. “Mayoritas kelompok usaha Bakrie yang akan berkantor di situ,” ujarnya, disela-sela topping off gedung perkantoran yang dibandrol dengan harga Rp 20-21 juta per meter persegi itu, belum lama ini.

Di luar perusahaan dari Group Bakrie, tidak sembarangan perusahaan bisa berkantor di sana. Dijelaskan Sri Hascaryo, Direktur PT Bakrieland Development Tbk yang akan menghuni kantor dengan status strata title (hak milik) itu hanyalah perusahaan-perusahaan yang masuk dalam peringkat 100 besar Majalah Fortune.

Tampaknya tren perkantoran ke depan akan mengaju pada kawasan yang bangunannya saling melengkapi satu sama lain. Seperti halnya Bakrie Tower yang berlokasi di superblok, beberapa perkantoran lainnya juga mengusung konsep superblok. Gandaria City misalnya, kawasan yang dikembangkan oleh PT Artisan Wahyu, anak perusahaan Pakuwon Group, juga mengusung konsep perkantoran di area superblok. Gandaria City memiliki satu gedung perkantoran berkonsep strata title, di samping keberadaan mal, hotel dan apartemen
Fenomena semaraknya gedung perkantoran di area superblok ke depannya akan terus bertambah. Bagaimana tidak, sejauh ini setidaknya ada 10 mega proyek mix use development yang di dalamnya juga memiliki perkantoran akan mengepung kota Jakarta. Selain Rasuna Epicentrum dan Gandaria City tadi, ada juga Podomoro City, Kemang Village, CBD Pluit, Season City, Kota Casablanka, Kuningan City, The St. Moritz, dan Ciputra World Jakarta. Ke depannya, perkantoran dalam area superblok ini bisa jadi akan bertambah panjang.

Di Luar Superblok

Tetapi di luar area superblok, bangunan perkantoran murni masih tetap berkembang. Perkantoran murni berbenah diri dengan melengkapi fasilitasnya untuk memberi layanan, kenyamanan dan kemudahan yang lebih baik lagi bagi para pekerjanya. Salah satu keunggulannya adalah aksesibilitas; bebas tree in one dan langsung terhubung dengan akses jalan bebas hambatan alias jalan tol.

Nah, geliat perkembangan perkantoran seperti itu telah menjalar ke daerah-daerah lain, yang memiliki akses memadai ke jalan tol. Daerah Jakarta Selatan sampai Jakarta Timur misalnya, terus mencuri perhatian. Sepanjang koridor jalan T.B Simatupang sampai Kampung Rambutan, banyak tumbuh pusat-pusat perkantoran baru.

Akses tol dari Tangerang, Bekasi dan Bogor dan sejumlah kawasan pinggiran Jakarta ke Jalan T.B. Simatupang, menjadi salah satu daya tariknya. Gedung perkantoran yang sudah berada di wilayah itu saat ini, misalnya Elnusa, Ratu Prabu, Arkadia, dan Gedung Fedex. Perusahaan yang menjadi penyewa (tenant) di gedung-gedung perkantoran yang sebagian besar terkonsentrasi di area Lebak Bulus-Cilandak itu merupakan perusahaan-perusahaan manufaktur dan perminyakan. Bagi perusahaan manufaktur, berkantor di kawasan TB Simatupang sangat menguntungkan karena banyak perusahaan memiliki pabrik di daerah Tangerang dan Bekasi. Akses tol memudahkan transportasi menuju pabrik-pabrik yang tersebar di kedua wilayah tersebut.

Demikian juga perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ruang kantor lebih luas, mereka cenderung memilih berkantor di luar segitiga emas Jakarta. Pertimbangannya, biaya sewa yang lebih murah dibandingkan dengan ruang perkantoran di kawasan CBD Jakarta. Selisih antara harga jual gedung kantor di CBD dan di luar CBD juga cukup besar. Perbedaan harga jualnya bisa mencapai 20%.

Menurut hitungan Procon, harga jual kantor di CBD hingga akhir 2007 berkisar antara Rp 13 juta hingga Rp 18 juta per m2. Sementara di luar CBD, harga jualnya hanya Rp 8,2 juta hingga Rp 13 juta per m2. Perbedaan harga sewa antara kantor di CBD dan non-CBD malah bisa mencapai 32%. Harga sewa kantor rata-rata di area CBD dalam rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) adalah sekitar Rp 140.200 dan US$ 14,89 per m2 per bulan. Sementara harga sewa kantor di luar CBD dalam rupiah dan dolar AS, hanya sekitar Rp 95.200 dan US$ 10,11 per m2, per bulan. Karenanya, kini koridor sepanjang wilayah Jakarta Selatan dan Timur itu semakin naik daun.

2008-07-15T21:51:00.000-07:00

Kota Terpadu Mandiri

Peluang Di Kawasan Transmigrasi

Pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Realestat Indonesia diberikan kesempatan oleh Depnakertrans dan sejumlah pemerintah daerah untuk ikut terlibat secara aktif dalam pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri. Bagaimana peluangnya?

Dalam rangka merevitalisasi pengembangan kawasan-kawasan transmigrasi yang belum berkembang dan reorientasi terhadap kawasan-kawasan transmigrasi baru, maka Departemen Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengusung pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM), sebagai sebuah paradigma baru pengembangan kawasan transmigran.

Istilah KTM dikawasan transmigrasi menurut Harry Heriawan Saleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) adalah sebuah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai “fungsi perkotaan” melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Untuk pengembangannya maka peranan pihak swasta di dalamnya sangat diperlukan.

Dalam paparannya dihadapan sejumlah pengurus DPP REI, beberapa waktu lalu Harry menjelaskan bahwa pada dasarnya pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri bertujuan untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta, sebagai penggerak perekonomian para transmigran dan penduduk sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, sekaligus untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, kemudahan memenuhi berbagai kebutuhan dasar bagi transmigran dan penduduk sekitar.

Nah, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah kemudian menarik kalangan investor dan dunia usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Diharapkan masuknya investasi dari pengusaha swasta nasional ke kawasan tersebut mampu menggerakkan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Kawasan KTM.

Sebelumnya, Menakertrans Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, M.Si mengukapkan dari sekitar 50-an kawasan yang diusulkan menjadi lokasi pembangunan dan pengembangan KTM, dengan pertimbangan ketersediaan anggaran dan azas pemerataan, maka sampai saat ini baru dapat menetapkan 20 kawasan yang tersebar di seluruh Indonesia (Baca Tabel. 20 Kawasan KTM).

Sepanjang 2005-2009 Depnakertrans menurut Erman, telah mengagarkan dana untuk penempatan 82.000 KK atau sama dengan kebutuhan 20.000 unit rumah pertahun. Dalam kesempatan pertemuan dengan Depnakertrans, REI kemudian diajak ikut merancang KTM secara holistik, komprehensif dan selektif dengan harapan terjadinya akselerasi perekonomian pedesaan dan terwujudnya kawasan transmigrasi yang Mandiri, dirancang untuk tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kota.

Pilot Project

Sebagai jawaban dari permintaan Depnakertrans tersebut kemudian REI membentuk Kelompok Kerja Transmigrasi-KTM, untuk mengkaji sejauh mana peluang dan peranan yang bisa diambil anggota REI seluruh Indonesia. Kelompok Kerja yang dipimpin oleh Tigor GH Sinaga dan beranggotakan beberapa ketua DPD dari Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi tersebut dalam waktu yang tak terlalu lama akan merumuskan sebuah konsep usaha yang saling menguntungkan antara pemerintah dan swasta dengan tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

Menurut Tigor GH Sinaga, Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI, dari paparan konsep KTM yang tersedia setidaknya peluang yang bisa diambil REI adalah ikut serta dalam pengembangan cluster transmigrasi swakarsa mandiri dengan ikut merencanakan, mempersiapkan lahan, membangun kawasan (housing dan farming estate) dan pengembangan KTM dengan pembangunan Perumahan berikut fasilitas penunjang seperti kawasan komersial dan lain-lain.

“Teknis pelaksanaannya kita akan melihat daerah mana yang paling memungkinkan sebagai pilot project. Pelaksanaannya tentu menunggu payung hukumnya,” jelas Tigor. Nah, sebagai payung hukumnya, supaya rencana tersebut berjalan sesuai rambu-rambu dan tidak melanggar aturan yang berlaku maka dalam waktu dekat REI akan melakukan MoU dengan Depnakertrans, Mendagri atau Asosiasi gubernur seluruh Indonesia atau PKS antara REI dengan Depnakertrans. Yang penting jelas Tigor REI harus memberikan nilai tambah dari program yang sudah ada, sehingga tidak dituduh merebut “rezeki” orang lain (kontraktor yang ada). Keterlibatan REI dalam KTM bukan sekedar kontraktor tapi lebih cenderung menekankan fungsi pengembangan karena pekerjaan dimulai dari penyedian/persiapan lahan, legalitas dan status kepemilikan.

20 Kawasan KTM Yang Sudah Ditetapkan Pemerintah

1. Lunang Silaut, Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumbar (B)
2. Geragai, Kab Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi (B)
3. Pauh-Mandiangin, Kab.Sarolangun Prov. Jambi (B)
4. Lagita, Kab. Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu (B)
5. Parit-Rambutan, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumsel (L)
6. Telang, Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel (L)
7. Belitang, Kab. OKU Timur, Prov. Sumsel (L)
8. Mesuji, Kab. Tulang bawang, Prov. Lampung (L)
9. Subah, Kab. Sambas, Prov. Kalbar (B)
10. Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya, Kalbar (B)
11. Cahaya Baru, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalsel (B)
12. Maloy-Kaliorang, Kab. Kutai Timur, Prov. Kaltim (L)
13. Bungku, Kab. Morowali Prov, Sulteng (B)
14. Dataran Bulan. Kab.Tojo Una-Una, Prov. Sulteng (B)
15. Pawonsari, Kab. Bualemo Prov. Gorontalo (B)
16. Tobadak, Kab. Mamuju Prov. Sulbar (B)
17. Sarudu Baras, Kab. Mamuju Utara, Prov. Sulbar (B)
18. Salor, Kab. Merauke, Prov. Papua (B)
19. Mahalona, Kab. Luwu Timur, Prov. Sulsel (L)
20. Air Terang, Kab. Buol, Prov. Sulteng (L)

Catatan: B = Baru L = Lama

Kawasan KTM

Masuk dalam kawasan budidaya (APL dan HPK)
Sesuai RTRWP/RTRWK
Luas kawasan > 18.000Ha ( +9.000 KK Trans & pddk sekitar)
Lahan usaha potensi komoditas unggulan dg skala ekonomis
Luas pusat KTM +120 Ha