Superblok, Investasinya Tetap Berbiak

Angka penjualan produk properti yang nyaris tidak pernah sepi di kawasan superblok, membuktikan bahwa berinvestasi di kawasan terpadu itu tetap menguntungkan

Pengembangan superblok akhirnya menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi kota metropolitan seperti Jakarta. Kemacetan lalu lintas contohnya. Kemacetan itu tak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga memboroskan bahan bakar, uang, waktu, memperburuk kualitas udara kota, melelahkan fisik, yang akhirnya menurunkan produktifitas kerja. Karena itulah superblok menjadi pilihan, baik bagi pengembang maupun konsumen.

Namanya juga mix used development, maka di dalamnya tersedia berbagai fasilitas yang lengkap dan terpadu. Mulai dari apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, fasilitas rekreasi, sekolah, sampai rumah sakit. Sehingga penghuni di dalamnya tak bakalan kerepotan, karena bisa melakukan aktivitas keseharian hanya dalam satu kawasan.

Salah satu kawasan superblok yang makin menarik perhatian adalah Rasuna Epicentrum. Maklum sejak pertamakali diluncurkan ke pasaran dua tahun lalu, superblok yang dikembangkan PT Bakrie Swasakti Utama (BSU) anak usaha PT Bakrieland Developement Tbk itu terus berdandan mempercantik diri. Di dalamnya, selain keberadaan Apartemen Taman Rasuna, Aston Rasuna Residence, Rasuna Office Park, Club Rasuna, Pasar Festival, dan Apartemen The 18 Residence juga terus tumbuh beberapa jenis bangunan lain.

Dalam waktu dekat, akan beroperasi gedung perkantoran Bakrie Tower, The Grove Condominium, Epicentrum Walk dan The Wave Apartemen. Kelak, penghuni bangunan itu makin meramaikan kawasan seluas 53,5 hektar di koridor Jalan Rasuna Said, Jakarta. Bakrie Tower misalnya, menurut Ferry S. Supandji, Chief Marketing Officer BSU critical point desain bangunannya sudah selesai dikerjakan, sehingga tinggal finishing

Demikian juga Epicentrum Walk, bangunan tujuh lantai yang menggabungkan konsep lifestyle antara mal dan perkantoran dengan area terbuka yang luas itu akan menyelesaikan pengembangannya akhir 2008. “Beberapa tenant terkemuka sudah bergabung. Mudah-mudahan awal tahun depan beroperasi,” jelas Ferry.

Tak heran komitmen penyelesaian proyek yang tepat waktu bahkan menurut Ferry lebih cepat dari waktu yang telah dijanjikan sebelumnya, membuat angka penjualan produk-produk yang ada di Rasuna Epicentrum tetap tinggi. Bahkan harganya pun dari bulan ke bulan selalu merangkak naik. The Grove Condominium, contohnya, sejak awal diluncurkan beberapa bulan lalu, dengan harga mulai Rp 800-an juta per unit, kini harga jualnya sudah mencapai Rp 1,3 miliar.

Kenaikan harga yang cukup fantastis ini, membuat sebagian besar investor maupun end user terus memburu produk-produk yang diluncurkan di Rasuna Epicentrum ini. ”Umumnya mereka mencari tempat tinggal baru dengan konsep yang menarik dan modern. Nah. Rasuna Epicentrum ternyata memberikan prespektif lifestyle baru bagi mereka,” paparnya.

Demikian juga di kawasan superblok lain. Sebut saja superblok Kemang Village. Walaupun inflasi terus menerjang negeri ini, tetapi penjualan tiga tower dari tujuh tower apartemen di Kemang Village, Jakarta Selatan, malah sudah mencapai angka 90 persen. Demikian diungkapkan Direktur Kemang Village Djoko Hardjono dan Jessica Jessica Quantero, beberapa waktu lalu di Jakarta. Separuh pembeli apartemen di Kemang Village adalah pembeli tunai.

Sebagai informasi Kemang Village akan membangun tujuh tower dengan kapasitas sekitar 1.800 unit. Pada tahap pertama dikembangkan tiga tower apartemen dengan nama The Ritz, Cosmopolitan, dan Empire, dengan total 728 unit. Tower terbaru, The Tiffany, sebagai bagian pembangunan tahap kedua telah diluncurkan Juni lalu. Selain apartemen, di area Kemang Village akan dibangun pusat perbelanjaan mewah seluas 130.000 meter persegi dengan kapasitas 300 gerai lifestyle menengah atas yang dlengkapi berbagai fasilitas, antara lain klub fitnes, bioskop, kafe dan restoran, dan Timezone

Melihat angka penjualan di atas tampaknya orang Indonesia sudah mulai terbiasa Membiakkan” uang di proyek-proyek mix used. Dan bagi mereka itu adalah sebuah peluang yang sulit untuk dilewatkan. Apalagi bila membandingkannya dengan bunga simpanan perbankan.

Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

Menuju Rumah Sakit Berkelas Internasional

Pengembangan berbagai fasilitas terpadu dengan dukungan peralatan modern dan SDM handal merupakan wujud komitmen RSCM menjadi rumah sakit bertaraf internasional.

Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr.Cipto Mangunkusumo atau masyarakat sering menyebutnya dengan singkatan RSCM, merupakan rumah sakit pertama dan tertua di Indonesia. Dr.Tjipto Mangunkusumo yang namanya kemudian diabadikan menjadi nama rumah sakit itu, adalah pelopor berdirinya RSCM.

Keberadaan RSCM, tentunya tidak bisa dilepaskan dari sejarah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Perkembangan kedua instansi itu saling tergantung dan saling mengisi satu sama lain. Pada tahun 1896, Dr H. Roll ditunjuk sebagai pimpinan pendidikan kedokteran di Batavia (Jakarta)—saat itu laboratorium dan sekolah Dokter Jawa masih berada pada satu pimpinan.

Kemudian tahun 1910, Sekolah Dokter Jawa diubah menjadi STOVIA, cikal bakal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tanggal 19 November 1919 didirikan CBZ (Centrale Burgelijke Ziekenhuis) yang disatukan dengan STOVIA. Sejak saat itu penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kedokteran semakin maju dan berkembang fasilitas pelayanan kedokteran spesialistik bagi masyarakat luas.

Bulan Maret 1942, saat Indonesia diduduki Jepang, CBZ dijadikan rumah sakit perguruan tinggi (Ika Daigaku Byongin). Pada tahun 1945, CBZ diubah namanya menjadi “ Rumah Sakit Oemoem Negeri (RSON). Tahun 1950, RSON berubah nama menjadi Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP). Pada Tanggal 17 Agustus 1964, Menteri Kesehatan Prof. Dr Satrio meresmikan RSUP menjadi Rumah Sakit Tjipto Mangunkusumo (RSTM), sejalan dengan perkembangan ejaan baru Bahasa Indonesia, maka diubah menjadi RSCM.

Pada tanggal 13 Juni 1994, sesuai SK Menkes nomor 553/Menkes/SK/VI/1994, berubah namanya menjadi RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo. Berdasarkan PP nomor 116 Tahun 2000, tanggal 12 Desember 2000, status RSCM ditetapkan sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan). Dalam perkembangan selanjutnya, Perjan RSCM berubah menjadi Badan Layanan Umum, berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2005.

Perubahan itu, terang Direktur Utama RSCM, Prof. DR. Dr. Akmal Taher, SpU (K) bertujuan memberikan otonomi dan keleluasaan manajemen untuk mengembangkan pendapatan rumah sakit. ”Dengan status BLU kami mempunyai keleluasaan dan kelonggaran yang lebih untuk mendayagunakan pendapatan yang ada. Tidak hanya itu, masalah penggajian karyawan juga bisa diatur secara lebih proporsional,” paparnya. Dengan status BLU, sisi manajemen, pelayanan, dan sebagainya, arahnya menjadi lebih jelas.

Menjadi World Class Hospital

Untuk mewujudkan visi RSCM menjadi rumah sakit pendidikan yang mandiri dan terkemuka di ASEAN dan Asia Pasifik pada tahun 2010, lanjut Prof.. Akmal, RSCM terus berbenah diri, baik dari sisi kelengkapan sarana dan prarasana penunjang medis dan nonmedis maupun sumber daya manusianya. Salah satunya dengan mengembangkan sistem desentralisasi, yaitu menyatukan departemen pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan instalasi RSCM jadi departemen medik untuk mengelola sumber daya rumah sakit. Juga dikembangkan sistem remunerasi dengan pemberian insentif kepada pegawai rumah sakit berdasarkan kinerjanya.

RSCM juga terus meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti perkembangan teknologi kedokteran dan bekerjasama dengan organisasi profesi di negara maju. Para dokter ahli RSCM mendapat kesempatan untuk belajar di pusat-pusat pendidikan di luar negeri. ”RSCM tetap akan menjadi tempat pendidikan para dokter ahli dari seluruh Indonesia, dan menjadi kiblat perkembangan ilmu kedokteran,” tambahnya.

Prof. Akmal menjelaskan pengembangan pelayanan RSCM selain mengarah pada layanan unggulan dengan menghadirkan pelayanan medik menggunakan alat dan perlengkapan modern dan canggih seperti fasilitas radiologi dan radioterapi, juga dengan mengembangkan pelayanan kesehatan terpadu dari berbagai subdisiplin keilmuan. Seperti: pelayanan jantung terpadu, pelayanan geriatrik terpadu, perawatan luka bakar terpadu dan pelayanan kanker terpadu.

Adapun untuk pengembangan sarana fisik rumah sakit, menurut Dr. Sonar Soni Panigoro, Sp.B-Onk.M.Epid, Direktur Umum & Operasional RSCM, secara bertahap terus ditambah. Selain pembangunan gedung penunjang seperti gedung parkir, dan fasilitas pengolah limbah, dalam dua tahun ke depan, di lahan seluas 12 hektar itu, juga akan dibangun beberapa gedung, baik untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan, lengkap dengan fasilitas penunjang medik. ”Sesuai masterplan, konsep pengembangan fisik bangunan RSCM, mengarah pada bangunan yang efisien dan ramah terhadap lingkungan,” jelasnya.

Sebagai contoh, beberapa bulan lalu, telah dibangun Public Wing atau bagian pelayanan publik untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat terutama golongan ekonomi menengah ke bawah yang penggunaannya diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Public Wing adalah gedung rawat inap terpadu A yang merupakan bangunan terintegrasi dari 9 bagian di RSCM, yaitu kebidanan dan kandungan, bedah, bedah saraf, THT, penyakit dalam, anestesi, mata, kulit dan kelamin, dan geriatri. Bangunannya terdiri dari 8 lantai, 169 kamar rawat, dengan total kapasitas 900 tempat tidur. ”Gedung itu merupakan unit rawat inap terbesar di Indonesia saat ini,” lanjutnya.

Sebagai bagian dari rumah sakit umum pusat nasional, gedung public wing, papar DR. Dr. Tjahjono Darminto Gondhowiardjo, Sp. M(K), Development and Marketing Director RSCM memiliki keunggulan dari aspek kualitas sumber daya manusia baik dokter spesialis, perawat, dan tenaga ahli lainnya. Profesi berbagai disiplin ilmu kedokteran siap melayani pasien dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya. Selain itu gedung ini memiliki fasilitas pelayanan laboratorium, farmasi, unit pelayanan gizi, radiologi, ruang operasi, rehabilitasi medik, billing center dan rumah singgah dengan fasilitas 84 kamar tidur.
Pelayanan terpadu ini, lanjut Dr. Tjahjono juga didukung oleh manajemen rumah sakit yang berbasis komputerisasi. Manajemen klinik maupun finansial pelayanan pasien dirangkum dalam satu kesatuan sistem informasi terintegrasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. ” Keberadaan fasilitas terpadu di gedung itu merupakan satu wujud komitmen peningkatan mutu pelayanan rawat inap dengan pelayanan yang terstandarisasi bertaraf internasional. Hal ini merupakan salah satu langkah untuk merealisasikan RSCM berkembang menjadi World Class Hospital,” lanjutnya.

Selain itu guna mewujudkan visi RSCM menjadi rumah sakit terkemuka di Asia Pacifik, sebelum 2010 juga akan dibangun International Wing. ”Wujudnya berupa gedung 7 lantai dengan 392 tempat tidur. Gedung ini akan menampung pasien kelas I, VIP dan VVIP. Di dalamnya juga akan dibangun fasilitas penunjang, seperti: fasilitas rawat jalan, diagnostik dan intervensi,” ungkap Dr. Sonar.

Tujuan pengembangan Internasional Wing menurut Dr. Tjahjono, adalah untuk meningkatkan kinerja rumah sakit baik dari sisi pelayanan maupun ekonomi dan finansial. ”Gedung itu dibangun untuk meningkatkan daya saing dengan rumah sakit luar negeri dan menampung kebutuhan sebagian masyarakat akan rumah sakit dengan fasilitas yang jauh lebih baik,” jelasnya. Diharapkan keberadaan fasilitas Internasional Wing mampu mengurangi animo masyarakat Indonesia yang memiliki uang lebih berobat ke luar negeri.

Di samping itu pada tahap selanjutnya, juga akan dikembangkan Central Medical Unit tahap II, sebagai pusat sarana diagnostik dan intervensi yang infratsrukturnya ditunjang oleh ilmu kedokteran mutakhir dan program pelatihan. Layanan yang dikembangkan lanjut Dr. Tjahjono, adalah pelayanan terpadu ICU, ICCU, pelayanan hemodialisa, bedah central, endoskopi, dan pelayanan rawat jalan superspesialistik termoderen.

Dengan konsep layanan yang telah dikembangkan di atas, RSCM berharap menjadi salah satu rumah sakit pendidikan yang mandiri dan terkemuka di dunia.

Diseminasi Usulan Rancangan Aturan Pemerintah Untuk Orang Asing

Sebagai perangkat hukum, PP No. 41 Tahun 1996 belum cukup komprehensif mengatur tentang hak atas tanah beserta bangunan untuk orang asing.

“Sedikit Cahaya di Tengah Kegalauan”. Kalimat itu diungkapkan Enggartiasto Lukita, Ketua Kehormatan DPP REI di tengah acara penyerapan aspirasi (diseminasi) Usulan Rancangan Aturan Pemerintah tentang Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi WNA dan Badan Hukum Asing, di Jakarta, 24/4/08 lalu. Hal tersebut diungkapkan Enggar karena sejak lama hak kepemilikan properti asing boleh dibilang belum melahirkan kebijakan baru dari pemerintah yang kondusif bagi kepemilikan asing.

Selama ini Dasar Hukum Pemilikan Rumah Tempat Tinggal/Hunian oleh WNA adalah PP No. 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, Permenag/KaBPN No. 7 Tahun 1996 dan Permenag/KaBPN No. 8 Tahun 1996.

Di Indonesia menurut Prof. Dr. Maria SW Sumardjono SH., MCL., MPA, yang menjadi pembicara tunggal menyatakan walaupun PP No.41 Tahun 1996 telah terbit sepuluh tahun lalu, Implementasinya belum menampakkan hasil sesuai tujuan yang diharapkan. Sebagai perangkat hukum, PP No. 41 Tahun 1996 belum cukup komprehensif mengatur tentang hak atas tanah beserta bangunan untuk orang asing.

Berbagai aspek belum diakomodasi dalam PP No. 41 Tahun 1996 tersebut, misalnya:
PP ini hanya mengatur mengenai WNA, bagaimana dengan badan hukum asing? PP ini hanya mengatur tentang rumah tempat tinggal/hunian, bagaimana dengan yang bukan hunian?
Rumah tempat tinggal/hunian yang dapat dimiliki WNA dapat terjadi di atas tanah Hak Pakai (HP) atas Tanah Negara atau HP atas Hak Milik, bagaimana kemungkinannya dengan HP atas tanah Hak Pengelolaan (HPL)?
Klasifikasi tempat tinggal adalah bukan rumah sederhana (RS) atau rumah sangat sederhana (RSS), apakah kriteria lain, misalnya harga minimal tidak diperlukan?
Pemilikan rumah tempat tinggal dibatasi untuk satu rumah, apakah pembatasan ini masih perlu dipertahankan?
Bagaimana dengan pembatasan jumlah unit yang dapat dijual kepada WNA (kuota), apakah hal ini diperlukan?
Apakah rumah tempat tinggal dapat dijual, bagaimana persyaratannya?
Bagaimana dengan pewarisan dan hibah rumah tempat tinggal?
PP ini tidak memuat tentang instansi yang berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan, apakah hal itu diperlukan?
Bagaimana dengan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada?

Nah, dalam kegiatan diseminasi tersebut anggota REI diminta masukannya sebelum usulan tersebut dirumuskan oleh Prof. Dr. Maria SW Sumardjono SH dan menjadi bahan masukan kepada pemerintah untuk Usulan Rancangan Aturan Pemerintah tentang Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi WNA dan Badan Hukum Asing

Babak Baru Kredit Pemilikan Rumah

Hadirnya Multifinance sebagai pemain-pemain baru dalam penyaluran KPR diharapkan mampu memacu kompetisi di industri pembiayaan perumahan.

Selama ini masyarakat lebih banyak mengetahui bahwa Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hanya disalurkan oleh lembaga perbankan. Nah, pertengahan Desember 2007 lalu, industri pembiayaan perumahan telah memasuki babak baru. Dua perusahaan lembaga keuangan non bank, yang biasanya menyalurkan kredit pemilikan kendaraan bermotor telah siap-siap mengucurkan dana mereka. Perusahaan Multifinance tersebut akan ikut meramaikan pembiayaan properti yang selama ini didominasi oleh perbankan.

Dua perusahaan pembiayaan itu adalah PT Finansia Multi Finance dan PT Ciptadana Multifinance. Seperti diketahui, Finansia Multi Finance merupakan perusahaan pembiayaan yang memfokuskan bisnisnya pada pembiayaan sepeda motor dan elektronik, dan sekarang memulai usahanya untuk membiayai kredit pemilikan rumah. Sementara itu, PT Ciptadana Multifinance sudah membiayai perumahan sebelumnya, tetapi fokus perseroan lebih banyak pada bidang sewa guna usaha.

Presiden Direktur Finansia, Yap Tjay Hing mengatakan, untuk tahap awal target penyaluran KPR tahun 2008 yang akan mereka salurkan kepada masyarakat sebesar Rp 100 miliar. “Kami kemungkinan akan memberikan dana KPR bagi masyarakat yang akan membeli rumah dengan harga di bawah Rp 100 juta,” lanjutnya.

Yap mengatakan akan membantu warga yang tidak bankable. “Penyaluran KPR ini baru percobaan, tetapi kami akan serius di bidang ini,” ujar dia. Tahun 2006 lalu, kredit yang telah disalurkan Finansia Rp 1,1 triliun, berupa kredit elektronik (20 persen) dan motor (80 persen).

Sementara itu, Presiden Direktur Ciptadana Benny Haryanto mengatakan, optimis target penyaluran KPR perseroan sebesar Rp 100 miliar dalam setahun relatif akan dicapai. “Yang terpenting adalah bagaimana agar pengembalian kredit lancar sehingga kami dipercaya kreditor,” ucap Yap yang mendapatkan pendanaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk membiayai KPR yang akan mereka salurkan.

Pembiayaan Dari SMF

Keinginan dua perusahaan multifinance tersebut melakoni bisnis pembiayaan perumahan adalah atas fasilitas yang akan diberikan oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Menurut Erica Soeroto, Direktur Utama SMF, pemberian pinjaman tersebut merupakan babak baru bagi industri pembiayaan untuk membangun pasar sekunder perumahan. Nantinya, konsumen perumahan akan mempunyai banyak pilihan pembiayaan bila akan membeli rumah.

Karena adanya permintaan peminjaman dana, ujar Erica, SMF akan menerbitkan obligasi. Setiap penerbitan obligasi, nilai nominalnya dikaitkan permintaan dana dari perusahaan pembiayaan. “Pokoknya nanti akan ada obligasi SMF berbasis KPR," ujar Erica, yang juga mantan Direktur Bank Papan Sejahtera (BPS), seusai acara penandatanganan komitmen penyaluran dana kepada kedua perusahaan multifinance tersebut.

Sayangnya, SMF tidak bersedia memberitahukan nilai pinjaman terhadap dua perusahaan pembiayaan tersebut. Namun, berdasarkan informasi, PT Ciptadana Capital dan PT Finansia Multi Finance Finansia dengan pinjaman dari SMF tersebut mereka dapat menyalurkan KPR hingga mencapai Rp 200 miliar tahun 2008.

Kerjasama tersebut merupakan sejarah baru bagi industri pembiayaan perumahan. Selama ini dana pihak ketiga yang dikelola perbankan masih mendominasi pembiayaan di sektor perumahan. Dari kerjasama tersebut, diharapkan semakin banyak lembaga keuangan non-bank (LKNB) yang ikut mendukung pembiayaan perumahan.

Keterlibatan perusahaan multifinance akan memberi alternatif pembiayaan bagi calon konsumen properti yang selama ini belum didukung perbankan. “Peran SMF adalah fasilitator bagi pasar pembiayaan sekunder perumahan. Targetnya memberi akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” timpal Paulus Nurwadono, Direktur PT SMF.

Bunga Bersaing dengan Perbankan

Menurut Erica, SMF mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman ke perusahaan pembiayaan. “Meski risiko kredit di perusahaan penerima pinjaman, kami tetap akan men-due diligence dari sisi bisnis dan hukum,” ujar dia. Standardisasi dokumen, prosedur, dan persyaratan KPR juga akan diterapkan bertahap agar diperoleh suatu kumpulan KPR yang berkualitas. Persiapan tersebut dibutuhkan untuk menghadapi regulasi sekuritisasi, yang nanti akan dibentuk.

Bagi Benny, yang terpenting dari dana yang diberikan SMF adalah keberlanjutan pendanaan oleh SMF sehingga konsumen KPR mendapatkan jaminan soal tingkat suku bunga. “Bila awalnya kami memberikan jaminan fixed rate hanya satu tahun, dengan dana yang dipinjamkan SMF mungkin dapat mencapai lima tahun,” ujar Benny. Dia pun berharap suku bunga KPR, yang kini diberikan Ciptadana sekitar 13 persen per tahun, dapat turun 2-3 persen sehingga produk KPR Ciptadana mampu bersaing dengan perbankan konvensional.

Benny memaparkan, hingga kini porsi KPR yang disalurkannya masih sangat kecil yakni 10% dari total portofolio perusahaan. Sebanyak 70% dari total portofolio Ciptadana Capital adalah di segmen factoring, sedangkan 20% adalah segmen leasing. “Sudah dua tahun terakhir kami menyalurkan KPR dengan portofolio mencapai Rp 60-an miliar. Sedangkan total portofolio perusahaan mencapai Rp 350 miliar,” ungkapnya.

Melihat pasar yang masih luas, Yap Tjay , berani mematok pertumbuhan angka penyaluran pinjaman tahun depan hingga Rp 100 miliar. Kalangan pelaku pasar berharap dengan dukungan permodalan dari SMF akan memperkuat kompetensi perusahaan multifinance dan mereka bisa berkompetisi dengan perbankan dengan memberikan suku bunga KPR yang kompetitif.

Apalagi masuknya perusahaan multifinance di segmen KPR pastinya akan memacu pertumbuhan jumlah konsumen. Hal itu otomatis akan memacu adrenalin pebisnis properti untuk makin gencar mengembangkan industri itu. Sehingga pasar perumahan murah pun dipastikan akan makin marak

Jakarta Eye Center perkenalkan teknologi bedah Signature yang pertama di Asia Pasifik.


Perlahan tapi pasti, setiap lansia akan mengalami katarak. Katarak adalah perubahan lensa mata yang sebelumnya jernih menjadi keruh, yang sebagian besar disebabkan oleh proses degeneratif. Rata-rata usia terjadinya katarak adalah saat seseorang berusia 60 tahun ke atas, meski pada bayi pun bisa saja terjadi. Namun, katarak congenital atau kelainan yang dibawa sejak di dalam kandungan ini kasus yang terbilang langka.

“Katarak merupakan penyebab utama kebutaan di Indonesia,” kata Prof Dr Istiantoro, SpM, Direktur Jakarta Eye Center (JEC). Di kliniknya yang didesain 'terbuka' dengan dinding kaca tembus pandang yang memungkinkan kita bisa menyaksikan langsung proses operasi, ia menjelaskan kecanggihan teknologi Signature.

Signature adalah teknologi bedah katarak terbaru yang resmi diluncurkan di JEC. Teknologi yang sejak 6 bulan lalu mulai diperkenalkan di Amerika ini, kini pun mulai dilakukan di JEC.

Signature merupakan evolusi dari teknologi Phacoemulsification konvensional. Dibandingkan sebelumnya, Signature atau Cold Phacoemulsification ini menggunakan jarum gelombang ultrasonik yang tak lagi menimbulkan panas. “Sehingga, bisa mengurangi risiko komplikasi dan operasi pun menjadi jauh lebih cepat,” jelas Istiantoro. Hanya sekitar sepuluh menit, untuk melakukan satu operasi.

Prosedur katarak yang lebih efisien ini akan mengurangi risiko terjadinya luka terbakar, yang kerap ditimbulkan oleh mesin/peralatan bedah katarak konvensional. Karena jika terjadi luka bakar, penyembuhan bisa terhambat dan ada kemungkinan timbulnya silindris di kemudian hari. “Dengan Cold Phacoemulsification ini sayatan pun menjadi lebih kecil, 2 - 2,5 mm. Maka operasi tak lagi memerlukan jahitan dan tidak bocor,” jelas Istiantoro. Bandingkan, dengan teknologi sebelumnya, sayatan bisa sampai 6 mm. Begitu pun pada saat penghancuran lensa (yang mengalami kekeruhan), dengan alat yang disebut Phacotip dengan frekuensi tinggi (30.000/menit), penghancuran lensa menjadi lebih cepat tanpa menghasilkan panas. Dengan teknologi terbaru ini sekaligus bisa memperbaiki aliran cairan di mata sehingga operasi lebih aman dan terhindar dari komplikasi operasi.

Samuel Mulia, penulis produktif di beberapa media ini, adalah salah seorang pasien yang menjalani operasi katarak dengan teknologi canggih ini di JEC, kemarin. Selepas operasi, ia tampak biasa saja, dengan mata yang tak diperban. Padahal, dengan operasi Phaco konvensional, perlu beberapa waktu untuk pemulihan dan harus diperban. “Sebelumnya saya agak ragu, tapi setelah melihat sendiri operasi ini menjadi yakin. Saya bisa langsung ketemu dengan klien,” ungkapnya. Pemulihan yang sangat cepat ini dibenarkan oleh Prof Dr Istiantoro, SpM, yang melakukan operasi pada Samuel. “Pasien bisa kembali beraktivitas seperti biasa setelah operasi,” katanya. Berolahraga pun boleh, kecuali berenang, katanya. Alasannya, air kolam yang tak terjamin kebersihannya bisa berisiko.

Prosedur pemasangan lensa tanam pun – salah satu tahap operasi katarak -- mengalami perkembangan yang pesat. Dengan sayatan hanya 2 mm, lensa Aspheric yang digunakan yang sifatnya lebih lentur dimasukkan dengan cara dilipat.

“Sampai saat ini, sudah sekitar 200 pasien yang menjalani operasi dengan teknologi ini di JEC,” ujar Istiantoro. Sejauh ini hasilnya baik. “Kalaupun ada faktor kegagalan operasi katarak, kemungkinannya karena infeksi,” paparnya. Dengan teknologi terbaru ini, masa pemulihan yang sangat cepat dibantu dengan penggunaan obat tetes mata untuk menekan reaksi radang selama 1-2 minggu.

By MIRA LARASATI (Tempo)

Cacingan Jangan Dianggap Sepele

Memang tidak mematikan secara langsung, tetapi mengganggu kesehatan tubuh manusia dan akhirnya menurunkan kualitas sumber daya manusia

Bicara mengenai penyakit cacingan, bisa jadi banyak hal yang kurang diketahui masyarakat. Padahal, penyakit cacingan itu bisa datang kapan saja. Datangnya pun tanpa diduga.

Salah satunya bersumber dari makanan yang terkontaminasi tinja, misalnya sayur yang biasa untuk lalapan (selada, kol, mentimun). Minuman yang terkontaminasi tinja, alias air minum yang tercemar dan tak melewati pemasakan yang sempurna, serta kebiasaan mengemut jempol pada anak tanpa memperhatikan kebersihan tangan.

Menurut dr. Adi Sasongko, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, infeksi cacingan biasanya terkait dengan tingkat kebersihan. Jika kita beranggapan cacing berkembang biak di tubuh, tidak sepenuhnya benar. Namun, yang terjadi adalah telur cacing tertelan berulang-ulang, yang akan menetas di dalam tubuh manusia. Saat infeksi berat atau anak sedang demam tinggi, cacing bisa bermigrasi ke mulut, karena si cacing merasa kepanasan dan naik melalui salur pencernaan ke tenggorokan.

“Cacingan itu penyakit yang endemik dan kronik. Semua orang dari segala usia bisa terkena infeksi cacingan. Memang tidak mematikan secara langsung, tetapi mengganggu kesehatan tubuh manusia. Pada akhirnya bisa menurunkan kualitas sumber daya manusia,” tuturnya.

Anak yang menderita cacingan, mungkin tingkat kecerdasan (IQ)-nya tidak langsung jongkok. Yang jelas, secara perlahan-lahan, dampak cacingan akan terlihat pada kemerosotan daya belajar, produktivitas, dan daya tahan tubuh anak itu. “Dalam jangka panjang, anak cacingan akan kalah bersaing dengan anak sehat,” kata Pengelola Yayasan Kusuma Buana itu.

Lantas apa hubungan antara cacingan dan menurunnya kemampuan belajar? Cacing di dalam usus mengeluarkan semacam toksin yang menyebabkan nafsu makan anak turun. Cacingan juga mempengaruhi kemampuan kognitif anak, yang berimbas pada kemampuan berpikirnya menurun.

Lalu bagaimana memastikan anak mengidap cacingan? Muntah disertai keluarnya cacing atau saat BAB terhadap cacing, dipastikan si anak mengidap cacingan. Cacing gelang yang terikut dalam feses secara kasat mata terlihat, namun untuk cacing tambang dan cacing cambuk yang berukuran kecil harus melalui pemeriksaan feses di laboratorium untuk memastikannya.

Tetapi itupun tidak sulit kata dr Adi, karena untuk pemeriksaan feses cukup lewat mikroskop biasa yang bisa dilakukan puskesmas dan posyandu. Jika hasil pemeriksaan lab positif adanya cacingan, segera beri obat cacing yang tepat.

Tetapi satu hal, jangan lupa menjaga kebersihan. Percuma saja rajin minum obat cacing tapi tak mengubah gaya hidup kurang bersih. Anjurkan hal ini pada si buah hati. Perhatikan dimana dia beraktifitas dan jangan jajan disembarang tempat. Nah, Ibu, mulai sekarang tanamkan pentingnya menjaga kebersihan pada si upik dan si buyung ya...

Promo

Saatnya Memiliki Rumah Dengan KPR Graha Mandiri


Suku bunga kompetitif, proses cepat dan mudah, limit kredit mulai dari Rp25 juta sampai dengan Rp 5 miliar. Di samping itu KPR Graha Mandiri memiliki beragam fitur KPR yang menarik.


Menunda membeli rumah di saat kondisi bunga bank yang semakin rendah, bukanlah sebuah keputusan bijak. Maklum, setiap saat, harga rumah bisa saja naik, padahal pendapatan belum tentu naik. Apalagi akhir-akhir ini, banyak perbankan yang menawarkan iming-iming bisa membeli rumah dengan cara non tunai, dalam bentuk fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Nah, salah satu bank yang memberikan fasilitas KPR itu adalah Bank Mandiri, lewat produk KPR Graha Mandiri. Ketika banyak pengembang yang menjual rumah, KPR Graha Mandiri memberikan banyak pilihan dan kemudahan bagi konsumen untuk bisa memiliki rumah itu. Selain itu, KPR Graha Mandiri juga bisa digunakan untuk membeli ruko dan apartemen.

Ada beberapa kelebihan yang diberikan KPR Graha Mandiri. Yaitu suku bunga kompetitif, proses cepat dan mudah, limit kreditnya juga sangat fleksible, mulai dari Rp 25 juta sampai dengan Rp 5 miliar. Kelebihan lainnya, jangka waktu cicilan bisa sampai 15 tahun untuk pembelian rumah tinggal dan 10 tahun untuk pembelian ruko, rukan dan apartemen.

KPR Graha Mandiri juga memiliki beragam fitur produk KPR untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Diantaranya adalah: KPR Duo yaitu: KPR untuk pembiayaan rumah dan kendaraan sekaligus dalam satu fasilitas, KPR Top–Up, merupakan penambahan limit atas fasilitas KPR yang telah berjalan, sehingga debitur dapat menyesuaikan angsuran sesuai dengan cash flow-nya, dan KPR Take Over, adalah pengalihan fasilitas KPR dari bank lain ke KPR Graha Mandiri, dimana nasabah akan mendapatkan fitur yang sangat menarik dan tambahan dana.

Di samping itu, nasabah KPR Graha Mandiri juga bisa mengatur sendiri cicilan kreditnya dengan memanfaatkan fasilitas KPR fleksible. Limit yang diberikan hinga Rp 1,5 miliar dengan kemudahan fasilitas rekening revolving sampai dengan lima tahun. Limit rekening fleksible ini bisa ditentukan sendiri oleh nasabah sebesar maksimal 40 persen dari limit KPR yang diambilnya.

Selain itu, penurunan outstanding pada rekening fleksible dapat dilakukan setiap saat tanpa dikenakan denda. Dengan memanfaatkan fasilitas di atas, nasabah bisa mengatur cicilan dan cash flownya sesuai dengan keinginan dan kebutuhannhya.

Kemudian, ketika hendak menentukan lokasi rumah yang hendak dibeli, konsumen juga tidak perlu bingung. Hal tersebut karena KPR Graha Mandiri telah menjalin kerjasama dengan banyak developer. Sehinga Bank Mandiri dapat menawarkan program yang sangat spesial untuk nasabah. Seperti uang muka yang ringan, suku bunga yang sangat rendah, cash back provisi, diskon biaya-biaya, dan beragam hadiah langsung menarik lainnya.

Nah, mumpung, bunga KPR lagi rendah dan banyaknya tawaran menarik dari KPR Graha Mandiri, tidak ada lagi alasan untuk menunda rencana membeli rumah bukan?

Pulau Seribu Vila

Bali pantas menyandang prediket, pulau seribu vila. Investasi di bisnis ini terus mengucur.

Vila-vila berserak menyusuri pantai-pantai di selatan Bali, menerjang kawasan pertanian dan berkerumun di sekitar Seminyak, Kuta. Hampir seluruhnya termasuk di wilayah Badung. Pendataan terakhir di kabupaten terkaya itu menunjukkan, sedikitnya terdapat 711 vila. Sayangnya, hanya 253 vila yang legal. Sebagian besar adalah vila yang dibangun sebagai private homes (rumah tinggal) namun kemudian dibisniskan sebagai akomodasi wisata.

Dari sisi hukum , jelas itu adalah situasi yang memprihatinkan. Tapi kacamata bisnis melihat, fenomena itu menunjukkan arah baru perkembangan pariwisata Bali. “Memang ada kecenderungan turis memilih tinggal di Vila,” kata Ketua Bali Villa Association (BVA), Ismoyo S Soemarlan.

Riset BVA menunjukkan, hunian vila terus meningkat dari hanya 5 persen dari total wisman ke Bali pada tahun 2005 yang totalnya mencapai 1,386.449 orang menjadi 15 persen pada tahun 2006 dari total 1.260.317 wisman. “Tahun ini kami optimis merebut 25 persen dari target 1,6 juta wisman,” tegas GM Villa Uma Sapna ini.

Keberadaan Vila di Bali sejatinya sudah berawal pada tahun 1998. Saat itu, kata alumni UII Yogyakarta ini, Pemda Bali mengambil kebijakan untuk menyetop izin hotel berbintang di Bali. Ternyata ini membuat kalangan investor mengintip peluang lain. Yakni, membuat fasilitas akomodasi wisata dengan investasi yang lebih murah tapi dengan kualitas sekelas hotel berbintang. Izin villa umumnya cukup dengan izin Pondok Wisata. Keputusan Menteri Nomor 3 tahun 2003 memang menyebutkan, sarana akomodasi hanya terdiri dari 3 jenis, yakni Pondok Wisata untuk hotel dengan jumlah kamar dibawah 5 kamar, Hotel Melati dan Hotel berbintang.

Uniknya, secara formal tidak ada standarisasi apapun mengenai pengertian vila. Meski, kata Ismoyo, secara umum vila identik dengan hunian yang menjaga privacy dilengkapi taman, swimming poll pribadi, dan pelayanan 24 jam. Honeymooners atau pasangan-pasangan yang sedang dimabuk asmara merupakan pangsa utama vila.

Arah lain perkembangan vila, menurut Dominique Gallmann, konsultan agen pemasaran Villa Exotiq Real Estate, adalah banyaknya turis yang jatuh cinta pada eksotika Bali sebagai destinasi wisata. “Orang Jakarta maupun orang asing selalu butuh ke Bali minimal setahun sekali,” sebut wanita yang sudah 15 tahun bergelut dalam bidang properti di Bali. Mereka kemudian membangun rumah pribadi untuk ditinggali selama 1-2 bulan. Sisanya, kemudian dibisniskan untuk biaya perawatan. Ada juga yang membangunnya sambil menunggu masa pensiun seraya mengangkat gengsi. “Jadi ini lebih ke lifestyle invesment,” sebutnya.
Situasi itu menjamur di Asia dan Bali merupakan pelopor trend berlibur ke vila. Apalagi kemudian sejumlah hotel juga membangun vila di komplek hotelnya. Di Eropa dan Amerika , trend ini sulit berkembang karena mahalnya harga tanah.

Ledakan vila di Bali terjadi dalam 3-4 tahun terakhir. Menyusul peristiwa bom pada 2002, perilaku wisatawan bergeser untuk memilih tempat-tempat yang lebih sepi dan pribadi. Asumsinya, tempat-tempat itu lebih aman dari ancaman para pelaku terorisme.

Wisatawan kelas atas dari Jepang juga cenderung memilih vila sebagai hunian favorit mereka. Setelah dilakukan survey, sebut Ismono, ternyata karena sebagian besar dari mereka di negaranya tinggal di apartemen-apartemen bertingkat yang mirip hotel. “ Jadi disini mereka lebih senang tinggal di tempat yang luas dengan udara yang segar,” jelasnya.

Perilaku ini berbeda dengan turis asal Australia yang tetap menjadikan hotel sebagai tempat favorit karena di negaranya mereka sudah memiliki rumah yang cukup luas. “Mereka lebih senang berkumpul di hotel-hotel dengan semua hingar bingarnya,” sebut Ismono.

Tapi, menurut Dominique, trend vila tak ada kaitannya dengan masalah keamanan. Ia lebih melihat kondisi Bali yang tetap menarik dari segi budaya dan alamnya. Bom Bali hanya memutus sementara trend itu.

Apapun alasannya, situasi itu membuat kucuran investasi terus mengalir di bisnis ini. Saat ini, kata Dominique, vila cenderung tidak lagi dibangun oleh perseorangan tapi oleh investor-investor yang mengembangkan komplek vila. Vila dibangun antara 10 sampai 40 unit dengan invetasi ratusan miliar. Bisa dikelola sendiri atau dijual lagi kepada perseorangan yang kemudian membisniskannya. “Untuk perawatan dan pemasaran ada perusahaan yang khusus menangani soal itu. Bahkan ada pula yang khusus mempersiapkan staf,” katanya. Hal itu ditandai pula dengan desain arsitektur yang kian beragam pula, bukan hanya style Bali seperti sebelumnya.

Dominique yakin, dengan UU investasi yang baru dan memungkinkannya orang asing memiliki properti dalam jangka panjang, investasi vila pun bakal ‘meledak’. Daerah selatan Pulau Bali dari Sanur hingga Tanah Lot dan khususnya Seminyak di utara Kuta akan menjadi pilihan. Sebab, infrastrukturnya sudah sangat lengkap. “ Disini ada banyak restoran bagus, gallery dan berbagai fasilitas lainnya,” tegas Ismoyo.

Sementara itu, meningkatnya minat tinggal di vila, juga dirasakan hotel-hotel berbintang yang menyediakan jenis akomodasi ini. “Vila menawarkan pengalaman baru khususnya bagi well traveler, “ kata Haryadi Satriono, Director of Sales The Ritz-Carlton, Bali Resort & Spa. Resort ini memiliki 78 villa dengan tingkat occupancy-nya rata-rata 65 persen setiap bulannya. Sebagian besar adalah dari Jepang, Korea, Rusia dengan rate US$ 695.

Audra Arul, Director of Sales and Marketing Le Meridien Bali Nirwana Resort menyebut, penjualan vila jelas lebih menguntungkan karena harganya yang lebih tinggi. “Meski kami tidak membedakan pelayanan,” katanya yang mengelola 12 unit vila dengan harga USD 450++ room only and two-bedroom villas is USD 750++. Situasi itu tentu tak lepas dari lirikan pemerintah. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Badung Made Subawa, pihaknya kini bergerak untuk melakukan pengaturan villa.

Selama ini, vila ilegal telah menjadi sumber utama kebocoran Pajak Hotel dan Restoran (PHR). “Mestinya PHR kita lebih dari Rp 250 miliar,” sebutnya. Sesuai Edaran Bupati Badung nomor 22/2007, vila ilegal diberi batas waktu hingga 29 Agustus 2007 untuk diputihkan alias diberi izin tanpa sanksi. Vila yang akan dibreidel hanyalah yang berada di jalur hijau. Dia yakin, justru dengan penegakan hukun, maka investasi vila pun akan menjadi lebih menarik.

Pertumbuhan Pasar Properti

Masih Diambang Aman

Meski dibayang-bayangi kenaikan harga minyak, penjualan properti tetap menorehkan hasil menggembirakan sepanjang kuartal I 2008

Perusahaan konsultan properti, PT Procon Indah belum lama ini memaparkan dalam risetnya, bahwa sepanjang kuartal I 2008 sektor properti, khususnya perkantoran, mencatat kinerja terbaiknya. Permintaan properti perkantoran sepanjang empat bulan pertama 2008 mencapai 135.500 meter persegi. Angka itu merupakan permintaan terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Hal itu didorong oleh tingginya tingkat hunian pasar perkantoran, khususnya di area Central Business District (CBD) sebesar 87,7 persen. Pasokan baru tersedia sebesar 151.400 meter persegi, Sehingga total pasukan ruang perkantoran di CBD Jakarta mencapai 3,6 juta meter persegi, naik 4,4 persen dari kuartal sebelumnya.Adapun subsektor perumahan di Jabodetabek, dari 44 lokasi perumahan besar yang dimonitor PT Procon Indah, setiap bulan rata-rata terserap pasar sebanyak 1.541 unit. Penyerapan tertinggi ada di Tangerang. Pesaing terdekat Tangerang adalah perumahan-perumahan yang berlokasi di daerah di Cibubur dan Bogor. Daya tarik iklim yang sejuk, pemandangan pegunungan serta bebas banjir, membuat ke dua daerah itu tetap favorit bagi kalangan menengah ke atas. Demikian juga Bekasi. Lebih beragamnya kelas perumahan yang tersedia membuat daerah di timur Jakarta itu tetap menjadi favorit segala kalangan.

Pengamat properti, Panangian Simanungkalit merinci pertumbuhan properti tahun ini walaupun dibayang-bayangi dengan kenaikkan harga minyak dan kenaikan BI rate, tetapi masih dalam ambang aman. Walaupun diakuinya beberapa subsektor properti, seperti kondominium akan mengalami perlambatan. Panangian tetap memperkirakan industri properti bisa tumbuh hingga 8 persen pada tahun 2008. Properti lanjutnya, bisa terguncang jika BI Rate naik sampai 200 poin, atau mencapai rate 10 persen.

Dalam media briefing yang dilakukan pekan lalu, hal yang tidak jauh berbeda juga diuraikan oleh Jones Lang LaSalle, konsultan properti asal Amerika. Mereka menjelaskan beberapa subsektor peroperti akan mengalami perlambatan. Tetapi di Asia yang kebanyakan merupakan negara-negara berkembang seperti Indonesia, resesi sebagai dampak kenaikan harga minyak tidak terlalu besar.
Lebih jauh, Lucy Rumantir, Chairman Jones Lang LaSalle Indonesia, menjelaskan bahwa di sektor properti yang kemungkinan lebih sensitif terimbas dampak resesi tersebut adalah subsektor yang rentan terhadap faktor inflasi dan suku bunga, yaitu pasar ritel seperti pusat perbelanjaan dan kondominium. Bila sekiranya harga-harga barang terus naik, penurunan daya beli konsumen bisa mempengaruhi ekspansi bisnis peritel sehingga berpotensi mempengaruhi tingkat permintaan pasar.
Sementara itu, persaingan di pasar kondominium yang sudah ketat bisa menjadi semakin ketat apabila suku bunga terus naik, dimana investor bisa saja mengalihkan investasinya dari properti ke deposito atau instrumen perbankan lainnya. Sementara di pasar perkantoran komersial, terlepas dari kemungkinan dampak resesi ekonomi, permintaan dari tenant-tenant besar untuk pindah ke gedung baru yang lebih berkualitas akan terus tumbuh dan mendukung laju permintaan pasar.
Menanggapi dampak Pemilu 2009 terhadap pertumbuhan pasar properti di Indonesia, Lucy Rumantir menjelaskannya dengan mengambil contoh pertumbuhan properti di tahun 2004, ketika Indonesia pertama kali mengadakan pemilu secara langsung. Pada periode itu justru permintaan pasar kondominium meningkat tajam. Hal itu disebabkan dua faktor, yaitu tingginya permintaan yang tertahan sejak krisis 1998 dan rendahnya suku bunga yang membuat investor beramai-ramai mengalihkan portofolionya ke sektor properti. Untuk Pemilu 2009 yang akan datang ini, Lucy Rumantir berkeyakinan bahwa respon yang sama akan ditunjukkan oleh pasar properti Indonesia, dimana isu-isu politik diperkirakan tidak akan banyak mempengaruhi pertumbuhan pasar properti.
Bedanya, kata Lucy, bila di tahun 2004 lalu, permintaan demikian tinggi dan suku bunga berada di level terendah dalam sejarah, maka dalam dua tahun ke depan ini pasar properti akan lebih banyak dipengaruhi oleh tingginya persaingan dalam merebut konsumen karena konsumen semakin lama semakin kritis, khususnya di subsektor perumahan.

Kenaikan Harga Jual

Sejumlah pelaku industri properti telah memproyeksikan untuk menaikkan harga jual produk mereka 5%–15% hingga akhir 2008. Persentase kenaikan tersebut tentunya tetap memerhatikan pangsa pasar yang mampu menyerap kenaikan itu. ”Pelaku industri properti memang dihadapkan pada pilihan sulit. Menaikkan harga jual atau memakai patokan harga sebelumnya. Pilihan pertama berdampak pada daya serap pasar. Pilihan kedua pasti mengandung konsekuensi tergerusnya keuntungan, ” jelas F. Teguh Satria, Ketua Umum Realestat Indonesia.
Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Johanes Mardjuki mengatakan, selama kuartal I 2008 pihaknya sudah menyesuaikan biaya pembangunan dengan menaikkan rata-rata harga jual properti lima persen. Johanes, memperkirakan potensi kenaikan harga jual properti hingga akhir tahun bisa mencapai 15 persen. Porsi kenaikan itu masih dinilai kurang wajar mengingat angka kumulatif lonjakan harga ongkos pembangunan mencapai 10%-20%. Tapi, kata Johanes, kenaikan ini sudah sejalan dengan sejumlah acuan pasar. Tingkat inflasi per triwulan lalu saja sudah lebih besar dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Pendapat senada disampaikan Presiden Direktur PT Bakrieland Development Tbk Hiramsyah S. Thaib. Ia menyatakan, tren kenaikan harga properti sekarang mencapai 5%–10%. Pemicu utama kenaikan harga itu adalah melonjaknya harga besi baja yang sejak akhir tahun lalu mencapai dua kali lipat. ”Mudah-mudahan harga besi turun karena informasinya permintaan dari negara yang menyedot produksi baja terbesar di dunia, yakni China, India, dan Timur Tengah, mulai berkurang,” papar Hiramsyah, beberapa waktu lalu.

Ciputra, praktisi properti, berpendapat sebaliknya. Menurutnya, lonjakan harga minyak dunia tidak akan berpengaruh terlalu besar terhadap pertumbuhan sektor industri properti jika pertumbuhan ekonomi minimum 6 persen terpenuhi.

Keyakinan akan tetap lajunya sektor properti juga diamini oleh para bankir. Di tengah gejolak kenaikan harga minyak dan naiknya BI Rate 25 basis poin ke level 8,25 persen tidak membuat perbankan langsung merevisi target pengucuran kredit pemilikan rumah (KPR). Iqbal Latanro, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), menegaskan BTN tidak akan melakukan revisi target kredit perumahannya pada 2008 yang sebesar Rp 10,4 triliun.

Iqbal menyebut, tahun ini BTN menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 27 persen, aset tumbuh dari Rp 36 triliun menjadi Rp 70,1 triliun, sedangkan kredit naik dari Rp 22,3 triliun menjadi Rp 59,9 triliun. Menurut Iqbal, pengalaman kenaikan BBM pada bulan Oktober 2006 sebesar 120 persen tidak membuat BTN harus merevisi target. ”Kami percaya pemerintah akan mengeluarkan kebijakan susulan untuk mengantisipasi turunnya daya beli masyarakat seperti pengalaman sebelumnya,” jelasnya.

Dia menambahkan, berdasarkan analisa saat ini belum perlu melakukan revisi. Pemerintah terkait dengan kenaikan BBM biasanya akan memberikan kompensasi kenaikan subsidi. Iqbal menegaskan, imbas dari kenaikan harga BBM baru dirasakan jika nasabah BTN terkena PHK dari perusahaannya. ”Kalau perusahaannya terkena dampak dan melakukan PHK, itu baru akan mempengaruhi BTN,” urainya.

General Manager Unit Kredit Konsumer BCA, Gregorius Hariyanto dalam acara KPR BCA Business Update 2008 awal Mei lalu mengakui gejolak pasar akhir-akhir ini bisa saja menekan penyaluran KPR, ”Barangkali bunga kredit juga naik. Sampai saat ini, BCA belum bisa bilang berapa, karena sedang dihitung,” ujarnya. Gejolak pasar, lanjutnya, tentu akan menggangu niat masyarakat yang ingin membeli rumah, tetapi kebutuhan untuk membeli rumah tidak akan hilang.

------------------------------


Holcim Perkuat Pasar di Jawa Timur

Konsumsi semen kemungkinan mengalami penurunan tetapi diyakini tidak sama dampaknya dengan negara lain. Ini berdasarkan pengalaman di 2005 saat terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak. Hal tersebut diungkapkan Patrick Walser, Direktur Marketing PT Holcim Indonesia Tbk pada saat meresmikan pusat distribusi semen curah dan semen kantong di Surabaya, pekan lalu. Ia mengatakan dengan kenaikan harga BBM jelas memberikan pengaruh pada perekonomian Indonesia. Imbas ekonomi makro, kata Patrick pasti memengaruhi daya beli dan tingkat konsumsi semen. Tetapi jika dilihat dan dibandingkan dengan kuartal I 2008 dengan periode yang sama di 2007, konsumsi semen masih menunjukkan pertumbuhan.
Nah, untuk terus melakukan penetrasi pasar, khususnya di Jawa Timur dan wilayah timur Indonesia, PT Holcim Indonesia Tbk, terus memperkuat pasar dengan mengoperasikan pusat distribusi semen curah dan semen kantong di Romo Kalisari, Surabaya. Presiden Direktur Holcim, Tim Mackay, dalam pernyataan tertulisnya menyebutkan, hal itu dilakukan untuk memperkuat rantai penyaluran produk agar ketersediaan pasokan barang terjamin.
Dia mengatakan, melalui anak usaha beton jadi, Holcim Beton, Holcim Indonesia memantapkan posisinya di Jawa Timur dengan membangun batching plant-batching plant dan tambang batu untuk melayani pekerjaan dalam berbagai skala. Selain itu kata Tim, perseroan juga melakukan diversifikasi produk dengan memberikan solusi bahan bangunan dan aplikasinya. ”Silo semen curah dan warehouse yang besar menjamin ketersediaan barang untuk menunjang pelayanan di daerah Surabaya,” katanya.

Sebagai informasi pasar Holcim terfokus pada penyediaan kebutuhan pasar domestik. Produk yang diekspor hanya 20% dan itu sifatnya menyikapi musiman. Negara-negara tujuan ekspor selama ini adalah: Malaysia, Singapura, Sri Lanka, Mauritius, Madagaskar dan sebagian negara-negara Afrika.

Tema Lingkungan, Kecap Nomor Satu

Sentra hunian dengan tema ramah lingkungan adalah jurus paling mujarap dalam menjaring calon konsumen


Bumi makin panas. Itu yang dibahas ribuan ahli dari 200 negara, di Bali penghujung tahun lalu. Tuntutan untuk berperilaku lebih ramah terhadap lingkungan, sudah semakin kuat, termasuk di sektor properti. Pengembang dituntun menyediakan sentra hunian yang melek terhadap lingkungan.

Dulu ketika pengembang ”jualan”, lokasi, desain, fasilitas dan material bangunan, menjadi kecap nomor satu. Tetapi kini, persepsi konsumen soal hunian terus berubah. Kalau dulu, rumah yang dibuat dari bahan mahal dan desain bagus selalu menjadi refleksi kemegahan dan kemewahan, kini sudah bergeser. Kawasan berhawa sejuk, berudara bersih, banyak pohon, punya sumur resapan, kokok ayam dan kicau burung, itulah yang disebut luks.

Terdapat beberapa latar belakang yang membuat persepsi publik terhadap konsep hunian berubah. Masyarakat yang tinggal di kota, seperti DKI Jakarta, makin merasa bahwa kotanya makin sesak, polusif, dan panas. Air tanah pun terasa makin sulit diperoleh. Kota yang polusif itu membuat warganya tidak sehat, gelisah, dan tidak bisa bekerja optimal. Celakanya, semua itu merupakan cerminan sebagian kota-kota besar Indonesia.

Nah, sejumlah pengembang yang cerdas menyadari dan mengambil peluang itu. Mereka menjual tema lingkungan dengan menampilkan gambar-gambar memesona—tentang kawasan perumahan yang hijau. Pengembang rajin berbicara tentang konsistensi menanam pohon, menyimpan air hujan, membuat sumur resapan, memelihara hewan, dan mendesain bangunan yang ramah dengan lingkungan.

PT Bakrieland Development misalnya, menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan dengan meluncurkan program ”Bakrieland Goes Green”. Lewat program ini, pengembang apartemen, perumahan, hotel, dan resor itu ingin menciptakan properti yang hijau dan sehat. Komitmen ini diwujudkan dengan menerapkan konsep green architecture, green operation dan green attitude dalam setiap pengembangan proyek, mulai dari sisi perencanaan hingga pengembangan.

Lebih jauh Presiden Direktur/CEO PT Bakrieland Development, Hiramsyah S. Thaib menjelaskan, yang dimaksud dengan kebijakan lingkungan green architecture adalah semua produk didesain secara ramah lingkungan. Sedangkan green operation adalah setiap manajemen kawasan dan gedung akan mengoperasikan unit-unitnya dengan ramah lingkungan. ”Tetapi yang utama adalah green attitude, itu akan menjadi budaya perusahaan dan sumberdaya di dalamnya, dituntun kearah nilai yang peduli lingkungan,” ujar Hiramsyah.

Ketiga faktor di atas perlu karena masayarakat ketika membeli rumah, membelinya untuk jangka waktu sepuluh hingga dua puluh tahun, atau lebih dari itu. ”Kami tidak hanya berpikir untuk bisa eksis dalam lima tahun tapi untuk investasi jangka panjang. Untuk mewujudkan itu, faktor utama selain manusia adalah lingkungan. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memberi kontribusi terhadap lingkungan,”ujar Hiramsyah.

Ia menceritakan bagaimana di negara-negara maju proyek properti yang menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan faktor lingkungan tidak akan merugi, justru mencatat keuntungan yang tinggi. Di Bakrieland, kata Hiramsyah, pada awal perencanaan proyek sudah ditanamkan pemikiran untuk memberi nilai tambah kepada konsumen berupa lingkungan yang lebih ramah dan nyaman. Ini sesuai dengan tagline yang diusung Bakrieland, yaitu dream, design, and deliver.

Salah satunya penerapannya adalah pada proyek apartemen The Wave di kawasan super blok Rasuna Episentrum. Koridor apartemennya memiliki cross ventilation sehingga pengudaraannya alami daan tidak memerlukan mesin pendingin (AC). Ini akan menghemat energi dan mengurangi efek rumah kaca akibat penggunaan AC.

Rasuna Epicentrum juga dijadikan kawasan percontohan bagi Pemda DKI Jakarta, sebagai kawasan yang memiliki area resapan air. Kolam resapan seluas 1.200 m2 telah dibangun dan mampu menampung 4.000 m3 air. Di Rasuna Epicentrum, juga dibangun tempat pejalan kaki dengan lebar 10 meter yang akan diisi dengan dengan pepohonan rindang dan water features untuk mengurangi suhu udara. Sungai yang melewati Rasuna Epicentrum juga akan direvitalisasi sehingga tidak berbau dan dapat menjadi kawasan air yang bisa dinikmati oleh setiap orang.

Bakrieland, tutur Hiramsyah, juga menjalin kerjasama dengan PT Holcim Indonesia dalam perencanaan program pembelajaran sustainable construction dengan melakukan workshop bersama dalam project The Wave at Rasuna Epicentrum.

Mengenjot Penjualan

Keberpihakan pada lingkungan pada ujungnya tidak hanya akan melestarikan lingkungan, tetapi juga membuat prestasi pengembang dalam menjual menjadi lebih baik. Menurut Hiramsyah kebijakan pembangunan ramah lingkungan itu nyatanya membawa pengaruh signifikan pada angka penjualan Bakrieland. Untuk dua bulan pertama setelah diluncurkan, apartemen The Wave dan the 18th laku keras. Padalah lanjutnya kompetitor dengan lokasi dan harga yang tidak kalah bagus hasilnya tidak seperti yang dicapai Bakrieland. “Pembeli seolah merem”,” ungkapnya.

Ihwal berkah lingkungan ini ditunjukkan oleh perumahan Puri Botanical Garden, di Jakarta Barat. Setelah melempar isu lingkungan, perumahan itu laku bukan main. Sebelum melempar isu lingkungan, perumahan ini berjalan biasa saja. Namun, begitu Puri Botanical Garden memasukkan isu lingkungan, larisnya bukan main. .......

Agar Merek Makin Terkerek

Ekspektasi sinergi diharapkan muncul dari strategi co-branding

Intel Inside. Banyak pengamat yang menyebutkan itulah salah satu contoh strategi kerjasama pemasaran dengan program co-branding yang sukses. Intel tidak menjual secara langsung produknya kepada end users (pemakai) tetapi harus melalui perusahaan komputer seperti IBM, Compact, Gateway dan lain-lain.

Lalu apakah sebenarnya yang dimaksud dengan co-branding? Pada hakikatnya co-branding adalah suatu bentuk kerjasama diantara dua merek atau lebih, memanfaatkan brand awareness kedua belah pihak dan nama merek masing-masing masih dipakai. Co-branding dipakai berbagai perusahaan untuk meningkatkan pengaruh dan lingkup mereknya, memasuki area atau sektor pasar yang baru. Juga dipakai menyodorkan teknologi baru, mengurangi biaya melalui skala ekonomis dan untuk penyegaran citra.

Biasanya masa kerjasama co-branding ini berada diantara jangka menengah sampai jangka panjang, sebelum lebih jauh melangkah untuk mengeluarkan merek baru atau joint venture secara legal. Bagi sebagian perusahaan, manfaat co-branding lebih bersifat taktis yang tujuannya untuk memanfaatkan kapabilitas reputasi mitra untuk memasuki suatu pasar baru dan secara bersama-sama meningkatkan pemasukan. Bagi perusahaan yang lain co-branding lebih bersifat permanen, khususnya di sektor industri teknologi tinggi yang membutuhkan investasi yang besar.

Lantas mengapa co-branding harus ditempuh perusahaan? Dalam sebuah tulisannya, pakar marketing dan Chairman Frontier Consulting Group, Handi Irawan, mengulas bahwa salah satu alasannya adalah karena ekspektasi sinergi yang diharapkan muncul dari strategi ini. Sinergi muncul ketika co-branding memberikan value bagi masing-masing merek. Baik value dalam bentuk laba ataupun value dalam bentuk peningkatan brand equity setiap merek.

Ekspektasi sinergi terutama relevan bagi tipe co-branding di mana satu produk menggunakan dua merek yang sudah eksis (composite branding), sedangkan ingredient branding umumnya ditempuh guna memperkuat brand equity dari host brand, seperti yang dilakukan oleh Produsen semen PT Holcim Indonesia Tbk dan produsen semen instan PT Cipta Mortar Utama (CMU) yang memproduksi semen instan merek Mortar Utama (MU).

Holcim dapat dikatakan sebagai ingredient brand. Sementara, MU adalah finished product, karena semen yang akan dipakai sebagai bahan baku pembuat semen instan MU adalah semen Holcim. Untuk itu Holcim berkewajiban menyediakan seluruh kebutuhan semen dan pasir sebagai salah satu bahan baku pembuatan semen instan MU.

Sekedar informasi tahun lalu, Holcim menguasai 16 persen pasar semen nasional, dengan kapasitas produksinya mencapai 7,9 juta ton dan optimalisasi produksi hingga 80 persen. Saat ini, konsumsi semen nasional mencapai 34 juta ton. Sementara, kenaikan angka konsumsi mencapai rata-rata 7 persen per tahun. Sedangkan pemanfaatan semen untuk bahan baku semen instan, menurut Jun Suryo Wardhana, General Manager CMU, berada di kisaran angka 40 persen dari konsumsi nasional dan trennya, pemakain semen instan tumbuh dua digit.

Tahap awal, semen instan jenis MU 301 dijadikan sebagai pilot project dalam co-branding dari 22 jenis produk yang dihasilkan CMU selama ini. Untuk selanjutnya dalam jangka panjang terbuka kemungkinan kerjasama merek ini menggunakan semen Holcim pada seluruh jenis produk CMU.

Bagi kedua perusahaan, co-branding ini pada akhirnya sama-sama bertujuan agar nama dan perolehan fulus keduanya bisa ngerek alias naik menjulang.

Kredit Properti

Kredit Perumahan Tumbuh 33 Persen

Pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah dan Apartemen masih didominasi oleh bank swasta nasional

Beberapa waktu lalu Bank Indonesia mengumumkan bahwa sampai empat bulan pertama tahun 2008 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) mampu menembus angka Rp 105,3 triliun. Angka tersebut tumbuh 33 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Pada April 2008, pertumbuhan kredit pemilikan rumah dan apartemen masih didominasi bank swasta nasional, yakni 36,1%, dibandingkan dengan bank BUMN yang tumbuh 31,2% dan bank pembangunan daerah 30,1%. Sementara itu, pertumbuhan kredit KPR dan KPA bank asing dan campuran hanya naik tipis, sekitar 0,2% menjadi Rp 1,03 triliun. Peningkatan kredit perumahan dan apartemen itu salah satu penyebabnya adalah penurunan suku bunga kredit konsumsi dari 17,24% pada yang April 2007 menjadi 15,74% pada April 2008.

Sampai April 2008 kredit sektor itu mengalami pertumbuhan sebesar Rp 11,01 triliun. Pertumbuhan KPR dan KPA masih didominasi bank swasta nasional. Meskipun gejolak perekonomian mulai menekan daya beli masyarakat pada awal tahun ini. Sama seperti kenaikan BBM tiga tahun lalu yang sempat membuat daya beli melemah, sehingga rerata pertumbuhan kredit sektor itu mengalami penurunan, yakni di kisaran 20%, maka tahun ini pun diprediksi akan terkena dampak walaupun tak sebesar 2005.
Hal itu terlihat dari pertumbuhan KPR dan KPA sebelum kenaikan BBM. Pada satu tahun periode yang berakhir April 2005, terjadi pertumbuhan 45,6% menjadi Rp 46,51 triliun. Setahun kemudian, pertumbuhan tinggal 26% menjadi Rp 65,59 triliun, dan April 2007 hanya tumbuh 20,6% menjadi Rp 79,14 triliun.
Ekonom Bank Rakyat Indonesia Djoko Retnadi, seperti dikutip Bisnis Indonesia mengatakan peningkatan kredit kepemilikan rumah dan apartemen adalah fenomena bagus bagi perekonomian dalam negeri. Artinya, katanya, ekonomi Indonesia tidak terpengaruh dengan kasus kredit gagal bayar kredit perumahan yang melanda Amerika Serikat."Fenomena bagus lainnya porsi kredit KPR dan KPA lebih besar daripada sektor konstruksi dan realestat. Sebelumnya, konstruksi yang mendominasi kredit properti," paparnya. Apabila dilihat data BI pada April, dari total kredit properti sebesar Rp 165,67 triliun pangsa pasar kredit kontruksi sebesar Rp37,75 triliun dan realestat sekitar Rp 22,67 triliun. Menurut Djoko, kredit pemilikan rumah dan apartemen justru lebih aman karena porsi kreditnya hanya sekitar 10% dari outstanding kredit nasional. "Jadi, jauh lebih safe dari bubble ekonomi," ujarnya.Namun, lanjutnya, industri perbankan perlu mewaspadai kemungkinan adanya peningkatan kredit bermasalah, karena kenaikan suku bunga bank sentral menjadi 8,5% dan tekanan laju inflasi.

Sementara itu dalam kesempatan berbeda, Diah Sulianto, General Manager Kredit Konsumen BNI mengemukakan, menggeliatnya industri properti, khususnya untuk subsektor perumahan, menggugah dunia perbankan untuk menikmati manisnya peluang bisnis pendanaan perumahan. Salah satunya adalah Bank BNI. Di tahun 2008 ini, bank plat merah ini mengucurkan KPR sebesar Rp 5 trilyun atau tumbuh lebih dari 135,84 persen dibandingkan 2007 yang tumbuh Rp 2,12 triliun.

“Kami optimis mampu menyalurkan Rp5 triliun, karena pasar perumahan masih sangat potensial dari 400 ribu kebutuhan rumah masyarkat Indonesia, yang dibiayai perbankan baru 150 ribu,” kata Diah Sulianto, beberapa waktu lalu. Untuk itu, pada tahun ini pihaknya terus mengembangkan berbagai produk yang mampu menarik minat masyarakat untuk meminjam (kredit) perumahan di BNI.

“Pada awal tahun 2008 outstanding loan KPR BNI telah mencapai Rp 4,92 miliar atau tumbuh 200 miliar, Kita harapkan pada 2008 outstandingnya mencapai Rp 6,9 triliun,” katanya.Ia menambahkan untuk komposisi kredit perumahan tersebut, pembiayaan untuk apartemen hanya 10 persennya saja. “Karena apartemen adanya hanya di kota-kota besar sehingga tidak bisa ekspansif,” katanya.

Menurut dia, komposisi kredit perumahan pada 2008 tetap akan menjadi porsi yang terbesar dari total kredit konsumer yang disalurkan. Pada 2007 dari total kredit konsumer sebesar Rp 11,34 triliun, kredit perumahan mencapai 43,29 persen, kredit untuk multifinace 26,6 persen dan sisanya sekitar 30 persen untuk kredit multiguna.

Ia menambahkan pada 2008, target pertumbuhan kredit konsumen secara keseluruhan mencapai 30 persen. “Sebelumnya total kredit konsumen ditambah dengan kartu kredit mencapai Rp13 triliun, kita harapkan tumbuh 20 persen menjadi Rp16,9 triliun,” katanya.

Sementara itu si Raja KPR, Bank BTN menurut Iqbal Latanro, Direktur Utama BTN, disela-sela pencanangan hari Perumahan nasional beberapa waktu lalu mengukapkan bahwa sampai akhir Mei 2008 lalu, BTN telah berhasil menyalurkan hampir separuh dari target kredit BTN atau 48 persennya dari target alokasi hingga Rp 10,04 triliun. Iqbal meyakini kenaikan BBM tidak akan memengaruhi pencapaian target yang dipastikan akan terlapaui pada akhir tahun ini.

APHT, Gerogoti Pasar RSH

Kredit RSH Bersubsidi

APHT, Dalang yang Bisa Menggerogoti Pasar RSH


Untuk menghindari pungutan APHT, konsumen memperkecil plafon kreditnya. Uang muka pun harus ditambah.

Keputusan pemerintah menaikkan harga jual Rumah Sederhana Sehat (RSH) bersubsidi maksimal Rp 55 juta per unit dengan menyertakan kebijakan peningkatan besarnya skim subsidi yang diberikan, ternyata belum sepenuhnya efektif bisa meningkatkan kemampuan beli masyarakat. Memang setelah harga jual maksimum Rp 55 juta, pemerintah juga menaikkan nilai subsidi.

Untuk kelompok I dengan harga jual maksimum Rp 55 juta konsumen memperoleh subsidi Rp 8,5 juta, dari sebelumnya Rp 7,5 juta. Sedangkan kelompok sasaran II dengan harga maksimal Rp 41,5 juta mendapatkan subsidi Rp 11,5 juta dari sebelumnya Rp 10 juta, dan kelompok sasaran III dengan batas harga jual maksimum Rp 28 juta mendapatkan subsidi Rp 14,5 juta dari sebelumnya hanya Rp 12, 5 juta.

Tetapi setelah kebijakan itu berjalan beberapa lama, mulai muncul beberapa persoalan. Salah satu yang (mungkin) terlupakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) adalah masih tetap dibebankannya konsumen RSH bersubsidi untuk membayar biaya Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) untuk plafon kredit yang besarnya sama atau di atas Rp 50 juta.

Pasalnya, akibat kenaikan harga RSH Rp 55 juta itu, maka besarnya plafon kredit kelompok sasaran I juga ikut naik, menjadi Rp 50.800.000,-, dengan uang muka sebesar Rp 4.200.000,-. Akibat plafon kredit (pokok kredit) yang nilainya di atas Rp 50 juta tersebut, sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan aturan Bank Indonesia, dimana jika nilai kredit itu besarnya sama atau di atas Rp 50 juta maka terhadap agunannya harus diikat dengan APHT yang dibayarkan kepada negara. Sebaliknya jika nilai kredit kurang dari Rp 50 juta maka cukup diikat dengan perjanjian Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT).

Nah, justru di situlah letak persoalannya. Pungutan APHT yang harus dibayar konsumen sewaktu proses akad kredit kepada BPN melalui notaris itu nilainya mencapai Rp 800.000 per-sertifikat. Bandingkan dengan SKMHT yang hanya sebesar Rp 75.000,- persertifikat. Akibat berbedaan yang menyolok (selisih APHT dan SKMHT-red) maka banyak pengembang yang menyarankan kepada konsumen untuk memperkecil plafon kreditnya di bawah Rp 50 juta.

“Lebih efisien bagi konsumen. Dari pada mereka mendapatkan kredit Rp 50.800.000 tetapi Rp 800.000-nya digunakan untuk membayar APHT. Lebih baik plafon kreditnya diturunkan menjadi Rp 49.900.000,- dengan hanya terkena SKMHT Rp 75.000,-,” jelas Preadi Ekarto, Wakil Ketua Umum DPP REI bidang RSH.

Bagi konsumen tentu itu adalah sebuah pilihan yang sulit karena menurunkan pokok kredit sama saja artinya mereka harus menambah uang muka yang harus dibayarkan. Bandingkan saja, dengan mendapatkan plafon Rp 50.800.000,- konsumen hanya menyediakan uang muka Rp 4,2 juta. Tetapi untuk menghindari pungutan APHT tadi maka plafonnya (terpaksa) diturunkan di bawah Rp 50 juta, misalnya Rp 49.900.000,- . Artinya konsumen harus menambah lagi uang muka Rp 900.000,-sehingga total uang muka menjadi Rp 5,1 juta.“Tentu bukan pilihan terbaik karena sama saja artinya jumlah uang mukanya naik 20 persen. Kenaikkan itulah yang memberatkan konsumen,. Pasar RSH bisa tergerus,” jelas Direktur Utama ISPI Group ini.

Tinjau Kembali Besarnya APHT

Padahal masalah utama yang selalu menggayuti konsumen RSH bersubsidi ini adalah ketidakmampuan menyediakan uang muka dalam jumlah besar. Tetapi dengan harus menaikkan uang muka, dengan alasan menghindari pungutan APHT ini, jelas akan mengancam daya beli masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 2,5 juta—yang berhak membeli RSH bersubsidi. “Pemerintah sebaiknya meninjau kembali pungutan APHT tersebut. Untuk kredit RSH cukup membayar SKMHT karena relatif terjangkau. Pungutan APHT itu hampir sama besarnya dengan nilai cicilan selama tiga bulan. Itu amat berarti bagi masyarakat menengah bawah,” tutur pengembang spesialis RSH itu.

Kenyataan di lapangan juga dirasakan kalangan pengembang yang lain. Jhony Halim, pengembang RSH di daerah Sumatera Barat itu mengakui akibat biaya-biaya yang dikenakan dalam proses akad kredit, banyak konsumen yang menunda akad kredit dengan alasan belum cukup uang. “Di luar uang muka ada biaya-biaya KPR. Besarnya kadang hampir separuh uang muka, jadi memberatkan. Harusnya memang biaya-biaya yang tidak perlu dan memberatkan konsumen kecil itu bisa ditanggung negara. Jangan samakan kebijakan RSH dengan kredit non RSH, kasihan masyarakat,” pintanya.

Nah, supaya konsumen menengah bawah tetap bisa menikmati plafon Rp 50.800 ribu tetapi tidak perlu harus membayar biaya APHT, pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Real Estat Indonesia (REI) melalui Kemenpera telah mencoba mencari jalan keluarnya. Solusi yang disarankan ke pemerintah yang nanti akan disampaikan oleh Kemenpera kepada BPN dan Bank Indonesia itu antara lain adalah:
Tarif APHT untuk RSH bersubsidi sama dengan SKMHT dengan alasan hal itu tidak memberatkan konsumen
Karena kebijakan timbulnya APHT untuk kredit yang besarnya sama atau di atas 50 juta dari Bank Indonesia diusulkan Untuk RSH bersubsidi tidak perlu dilakukan APHT cukup bayar SKMHT saja. Atau ikut Kepmen saja. Kalau Kepmennya berubah maka SKMHT-nya juga berubah.

Semua hal itu disulkan REI menurut Preadi untuk memperbesar kemungkinan rakyat bisa memiliki rumah. ”Dengan membayar uang muka lebih kecil artinya pangsa pasar makin besar. Masak cicilannya Rp 290 ribu tetapi harus bayar APHT Rp 800 ribu, itu sama saja dengan 3 kali cicilan,” kritiknya.

Tito Murbaintoro, Deputi Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat mengaku justru baru mengetahui jika APHT yang dibebankan tersebut jumlahnya cukup besar, dan memberatkan konsumen RSH. ”Terus terang saya juga baru mendengar hal itu. Cuma kami belum tahu aturannya seperti apa, besarnya pungutan itu dasarnya apa. Kami lagi koordinasikan dengan BPN. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan ada jalan keluar terbaik. Karena kami juga tidak mau hanya karena masalah ini bisa memukul daya beli masyarakat,” tegasnya.

Tito meminta pihak-pihak yang keberatan memberikan masukan dan informasi dasar hukum dan tarif dari diberlakukannya APHT tersebut. Karena jika telah memiliki alasan formal dan informasi yang jelas soal aturan mana saja yang memberatkan, baru Kemenpera bisa menindaklanjutinya. ”kami minta data pendukung, tarif-tarifnya. Jika sudah terkumpul kita carikan jalan keluar terbaik bagi semua pihak,”janjinya.

Ilustrasi beban biaya yang harus ditanggung konsumen ketika akad kredit:

1. Angsuran bulan pertama Rp 336.000,-
3. Provisi bank Rp 224.500,-
4. Biaya Notaris Rp 100.000,-
5. SKMHT Rp 75.000,-
6. Biaya Apparaisal Rp 120.000,-
7. Premi asuransi kebakaran Rp 216.042,-
8. Premi asuransi Jiwa (umur >40 th) Rp 867.468,-
9. Saldo tabungan diblokir Rp 550.000,-
10. Biaya administrasi Rp -
Total Rp 2.394.000,-

Pasar Perkantoran

Gedung Perkantoran Tetap Diburu

Gedung perkantoran tetap menjadi primadona pasar properti. Tumbuh tak hanya di CBD, di luar CBD juga menunjukkan gairah tersendiri.

Bisnis properti perkantoran tampaknya tak layu dihujani inflasi. Di tengah pasang surut beberapa subsektor properti akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, serapan pasar gedung perkantoran justru mencatatkan kinerja yang menggairahkan. Menurut data yang dirilis PT Procon Indah, total pasokan komulatif ruang kantor selama kuartal I 2008 sebanyak 3,61 juta m2. Rapor itu bahkan melampaui masa kejayaan properti sejak krisis 1997 lalu.

Sebagian besar pasokan perkantoran di Jakarta berasal dari area Central Business District (CBD), koridor Sudirman-Thamrin (58 persen) dan Kuningan-Gatot Subroto (18 persen). Konsultan properti lain, PT Property Advisory Indonesia juga melaporkan harga sewa perkantoran di CBD pada kuartal I 2008 naik 1,2% menjadi Rp 131.270 per m2 per bulan, dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 129.665 per m2 per bulan.
Dalam kurs dolar, harga sewa perkantoran di CBD pada periode itu naik 3,4% menjadi US$ 14,24 per m2 per bulan dari sebelumnya US$ 13,77 per m2 per bulan. Kenaikan sewa tarif dalam bentuk mata uang dolar AS lebih tinggi karena penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama periode itu. Hampir semua konsultan properti memperkirakan permintaan ruang kantor kelas premium di kawasan CBD (grade A) akan terus meningkat.
Tren yang terjadi sepanjang kuartal I 2008 dipastikan akan berlanjut. Pasalnya, beberapa perusahaan yang akan berinvestasi secara langsung di Indonesia membutuhkan tambahan ruang kantor baru pada tahun ini
Sampai akhir 2008 diperkirakan pasokan ruang perkantoran di Jakarta mencapai angka 4,12 juta m2. Menara BCA-Grand Indonesia, The Energy, City Tower dan Bakrie Tower adalah beberapa gedung perkantoran yang akan resmi beroperasi dan menyemarakkan peta bisnis perkantoran di Jakarta pada awal tahun depan.

Untuk menarik minat calon pembeli dan penyewa (tenant) pengembang mengiming-imingi berbagai kelebihan terhadap bangunan yang akan mereka jual atau sewakan kepada para tenant. Beragam konsep diusung para pengembang untuk menarik pemilik usaha membeli atau menyewa tempat di gedung yang mereka bangun. Namun kebanyakan menawarkan model gaya hidup baru bagi kaum urban, khususnya gedung perkantoran yang terletak di pusat kota.

Bakrie Tower misalnya, gedung perkantoran yang dikembangkan oleh PT Bakrieland Development Tbk yang digembar-gemborkan akan menjadi landmark bagi kota Jakarta itu menjanjikan sejumlah keunggulan. Kini, gedung kelas premium (grade A+) itu, telah merampungkan pekerjaan konstruksinya.

Bakrie Tower merupakan gedung perkantoran modern yang memiliki fasilitas tahan gempa sampai 8 skala richter, tenaga listrik cadangan 100%, pengolahan air limbah dan dilengkapi fasilitas penyandang cacat. Gedung itu merupakan bagian dari mega superblok Rasuna Epicentrum yang akan dikelilingi produk properti lainnya seperti: The Groove Condominium, The Grove Suites, The Wave at Rasuna Epicentrum, dan bangunan lain yang sudah berdiri sebelumnya.

Diperkirakan gedung perkantoran ”terseksi” di Jakarta itu akan selesai secara keseluruhan pada November 2008. M. Ridwan Kamil, konsultan dari urbane Indonesia, partner lokal yang mengarsiteki keberadaan Rasuna Episentrum menyebutkan, salah satu kelebihan Bakrie Tower adalah dari sisi desainnya.

Bentuk Bakrie Tower yang sculptural—menyerupai penari balet—dimana tiap lantainya denah digeser sebesar 1 derajat horizontal, sehingga menghasilkan bangunan yang meliuk-liuk, membuatnya menjadi perkantoran terseksi di Indonesia saat ini. Belum lagi secondary skin (selimut bangunan) yang terdiri atas 8.000 panel fasad yang tidak sama, membuat keunikan tersendiri dan menjadikan gedung perkantoran ini berbeda dengan yang lain.
Direktur Utama PT Bakrieland Development Tbk, Hiramsyah Sambudhy Thaib, menjelaskan bahwa gedung perkantoran setinggi 50 lantai itu akan dihuni pada awal 2009. Hiramsyah menyebutkan 80 persen dari 65 ribu meter persegi ruang yang tersedia di Bakrie Tower telah terjual. “Mayoritas kelompok usaha Bakrie yang akan berkantor di situ,” ujarnya, disela-sela topping off gedung perkantoran yang dibandrol dengan harga Rp 20-21 juta per meter persegi itu, belum lama ini.

Di luar perusahaan dari Group Bakrie, tidak sembarangan perusahaan bisa berkantor di sana. Dijelaskan Sri Hascaryo, Direktur PT Bakrieland Development Tbk yang akan menghuni kantor dengan status strata title (hak milik) itu hanyalah perusahaan-perusahaan yang masuk dalam peringkat 100 besar Majalah Fortune.

Tampaknya tren perkantoran ke depan akan mengaju pada kawasan yang bangunannya saling melengkapi satu sama lain. Seperti halnya Bakrie Tower yang berlokasi di superblok, beberapa perkantoran lainnya juga mengusung konsep superblok. Gandaria City misalnya, kawasan yang dikembangkan oleh PT Artisan Wahyu, anak perusahaan Pakuwon Group, juga mengusung konsep perkantoran di area superblok. Gandaria City memiliki satu gedung perkantoran berkonsep strata title, di samping keberadaan mal, hotel dan apartemen
Fenomena semaraknya gedung perkantoran di area superblok ke depannya akan terus bertambah. Bagaimana tidak, sejauh ini setidaknya ada 10 mega proyek mix use development yang di dalamnya juga memiliki perkantoran akan mengepung kota Jakarta. Selain Rasuna Epicentrum dan Gandaria City tadi, ada juga Podomoro City, Kemang Village, CBD Pluit, Season City, Kota Casablanka, Kuningan City, The St. Moritz, dan Ciputra World Jakarta. Ke depannya, perkantoran dalam area superblok ini bisa jadi akan bertambah panjang.


Di Luar Superblok

Tetapi di luar area superblok, bangunan perkantoran murni masih tetap berkembang. Perkantoran murni berbenah diri dengan melengkapi fasilitasnya untuk memberi layanan, kenyamanan dan kemudahan yang lebih baik lagi bagi para pekerjanya. Salah satu keunggulannya adalah aksesibilitas; bebas tree in one dan langsung terhubung dengan akses jalan bebas hambatan alias jalan tol.

Nah, geliat perkembangan perkantoran seperti itu telah menjalar ke daerah-daerah lain, yang memiliki akses memadai ke jalan tol. Daerah Jakarta Selatan sampai Jakarta Timur misalnya, terus mencuri perhatian. Sepanjang koridor jalan T.B Simatupang sampai Kampung Rambutan, banyak tumbuh pusat-pusat perkantoran baru.

Akses tol dari Tangerang, Bekasi dan Bogor dan sejumlah kawasan pinggiran Jakarta ke Jalan T.B. Simatupang, menjadi salah satu daya tariknya. Gedung perkantoran yang sudah berada di wilayah itu saat ini, misalnya Elnusa, Ratu Prabu, Arkadia, dan Gedung Fedex. Perusahaan yang menjadi penyewa (tenant) di gedung-gedung perkantoran yang sebagian besar terkonsentrasi di area Lebak Bulus-Cilandak itu merupakan perusahaan-perusahaan manufaktur dan perminyakan. Bagi perusahaan manufaktur, berkantor di kawasan TB Simatupang sangat menguntungkan karena banyak perusahaan memiliki pabrik di daerah Tangerang dan Bekasi. Akses tol memudahkan transportasi menuju pabrik-pabrik yang tersebar di kedua wilayah tersebut.

Demikian juga perusahaan-perusahaan yang membutuhkan ruang kantor lebih luas, mereka cenderung memilih berkantor di luar segitiga emas Jakarta. Pertimbangannya, biaya sewa yang lebih murah dibandingkan dengan ruang perkantoran di kawasan CBD Jakarta. Selisih antara harga jual gedung kantor di CBD dan di luar CBD juga cukup besar. Perbedaan harga jualnya bisa mencapai 20%.

Menurut hitungan Procon, harga jual kantor di CBD hingga akhir 2007 berkisar antara Rp 13 juta hingga Rp 18 juta per m2. Sementara di luar CBD, harga jualnya hanya Rp 8,2 juta hingga Rp 13 juta per m2. Perbedaan harga sewa antara kantor di CBD dan non-CBD malah bisa mencapai 32%. Harga sewa kantor rata-rata di area CBD dalam rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) adalah sekitar Rp 140.200 dan US$ 14,89 per m2 per bulan. Sementara harga sewa kantor di luar CBD dalam rupiah dan dolar AS, hanya sekitar Rp 95.200 dan US$ 10,11 per m2, per bulan. Karenanya, kini koridor sepanjang wilayah Jakarta Selatan dan Timur itu semakin naik daun.

Kota Terpadu Mandiri

Peluang Di Kawasan Transmigrasi

Pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Realestat Indonesia diberikan kesempatan oleh Depnakertrans dan sejumlah pemerintah daerah untuk ikut terlibat secara aktif dalam pengembangan kawasan Kota Terpadu Mandiri. Bagaimana peluangnya?

Dalam rangka merevitalisasi pengembangan kawasan-kawasan transmigrasi yang belum berkembang dan reorientasi terhadap kawasan-kawasan transmigrasi baru, maka Departemen Transmigrasi dan Tenaga Kerja mengusung pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM), sebagai sebuah paradigma baru pengembangan kawasan transmigran.

Istilah KTM dikawasan transmigrasi menurut Harry Heriawan Saleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) adalah sebuah kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai “fungsi perkotaan” melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Untuk pengembangannya maka peranan pihak swasta di dalamnya sangat diperlukan.

Dalam paparannya dihadapan sejumlah pengurus DPP REI, beberapa waktu lalu Harry menjelaskan bahwa pada dasarnya pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri bertujuan untuk menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik investasi swasta, sebagai penggerak perekonomian para transmigran dan penduduk sekitar menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, sekaligus untuk membuka kesempatan kerja dan peluang usaha, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, kemudahan memenuhi berbagai kebutuhan dasar bagi transmigran dan penduduk sekitar.

Nah, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah kemudian menarik kalangan investor dan dunia usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Diharapkan masuknya investasi dari pengusaha swasta nasional ke kawasan tersebut mampu menggerakkan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Kawasan KTM.

Sebelumnya, Menakertrans Dr. Ir. Erman Suparno, MBA, M.Si mengukapkan dari sekitar 50-an kawasan yang diusulkan menjadi lokasi pembangunan dan pengembangan KTM, dengan pertimbangan ketersediaan anggaran dan azas pemerataan, maka sampai saat ini baru dapat menetapkan 20 kawasan yang tersebar di seluruh Indonesia (Baca Tabel. 20 Kawasan KTM).

Sepanjang 2005-2009 Depnakertrans menurut Erman, telah mengagarkan dana untuk penempatan 82.000 KK atau sama dengan kebutuhan 20.000 unit rumah pertahun. Dalam kesempatan pertemuan dengan Depnakertrans, REI kemudian diajak ikut merancang KTM secara holistik, komprehensif dan selektif dengan harapan terjadinya akselerasi perekonomian pedesaan dan terwujudnya kawasan transmigrasi yang Mandiri, dirancang untuk tumbuh dan berkembang menjadi sebuah kota.

Pilot Project

Sebagai jawaban dari permintaan Depnakertrans tersebut kemudian REI membentuk Kelompok Kerja Transmigrasi-KTM, untuk mengkaji sejauh mana peluang dan peranan yang bisa diambil anggota REI seluruh Indonesia. Kelompok Kerja yang dipimpin oleh Tigor GH Sinaga dan beranggotakan beberapa ketua DPD dari Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi tersebut dalam waktu yang tak terlalu lama akan merumuskan sebuah konsep usaha yang saling menguntungkan antara pemerintah dan swasta dengan tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku.

Menurut Tigor GH Sinaga, Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI, dari paparan konsep KTM yang tersedia setidaknya peluang yang bisa diambil REI adalah ikut serta dalam pengembangan cluster transmigrasi swakarsa mandiri dengan ikut merencanakan, mempersiapkan lahan, membangun kawasan (housing dan farming estate) dan pengembangan KTM dengan pembangunan Perumahan berikut fasilitas penunjang seperti kawasan komersial dan lain-lain.

“Teknis pelaksanaannya kita akan melihat daerah mana yang paling memungkinkan sebagai pilot project. Pelaksanaannya tentu menunggu payung hukumnya,” jelas Tigor. Nah, sebagai payung hukumnya, supaya rencana tersebut berjalan sesuai rambu-rambu dan tidak melanggar aturan yang berlaku maka dalam waktu dekat REI akan melakukan MoU dengan Depnakertrans, Mendagri atau Asosiasi gubernur seluruh Indonesia atau PKS antara REI dengan Depnakertrans. Yang penting jelas Tigor REI harus memberikan nilai tambah dari program yang sudah ada, sehingga tidak dituduh merebut “rezeki” orang lain (kontraktor yang ada). Keterlibatan REI dalam KTM bukan sekedar kontraktor tapi lebih cenderung menekankan fungsi pengembangan karena pekerjaan dimulai dari penyedian/persiapan lahan, legalitas dan status kepemilikan.

20 Kawasan KTM Yang Sudah Ditetapkan Pemerintah

1. Lunang Silaut, Kab. Pesisir Selatan Prov. Sumbar (B)
2. Geragai, Kab Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi (B)
3. Pauh-Mandiangin, Kab.Sarolangun Prov. Jambi (B)
4. Lagita, Kab. Bengkulu Utara, Prov. Bengkulu (B)
5. Parit-Rambutan, Kab. Ogan Ilir, Prov. Sumsel (L)
6. Telang, Kab. Banyuasin, Prov. Sumsel (L)
7. Belitang, Kab. OKU Timur, Prov. Sumsel (L)
8. Mesuji, Kab. Tulang bawang, Prov. Lampung (L)
9. Subah, Kab. Sambas, Prov. Kalbar (B)
10. Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya, Kalbar (B)
11. Cahaya Baru, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalsel (B)
12. Maloy-Kaliorang, Kab. Kutai Timur, Prov. Kaltim (L)
13. Bungku, Kab. Morowali Prov, Sulteng (B)
14. Dataran Bulan. Kab.Tojo Una-Una, Prov. Sulteng (B)
15. Pawonsari, Kab. Bualemo Prov. Gorontalo (B)
16. Tobadak, Kab. Mamuju Prov. Sulbar (B)
17. Sarudu Baras, Kab. Mamuju Utara, Prov. Sulbar (B)
18. Salor, Kab. Merauke, Prov. Papua (B)
19. Mahalona, Kab. Luwu Timur, Prov. Sulsel (L)
20. Air Terang, Kab. Buol, Prov. Sulteng (L)

Catatan: B = Baru L = Lama


Kawasan KTM

• Masuk dalam kawasan budidaya (APL dan HPK)
• Sesuai RTRWP/RTRWK
• Luas kawasan > 18.000Ha ( +9.000 KK Trans & pddk sekitar)
• Lahan usaha potensi komoditas unggulan dg skala ekonomis
• Luas pusat KTM +120 Ha